Sehabis Gontok-gontokan di Depan Jokowi, Anies Baswedan Tanpa Tedeng Aling-aling Bongkar Aib Menteri Kesehatan di Media Asing

Fotokita.net - Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Baca Juga: Anak Didiknya Kena Damprat Anak Buah Nadiem Makarim Gara-gara Foto Aksi Corat-coret, Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Si Pelaku Malah Cuma Berkata Enteng: Sudah Minta Maaf, Cukuplah Di Situ

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Kompas.com/ Jessi Carina

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.