Salah satunya dengan penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020. Di dalam Perppu tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai jaringan pengaman di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial untuk masyarakat, kinerja ekonomi, serta sistem keuangan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai realokasi dan refocusing Anggaran Benerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Airlangga pun menilai, Program Kartu Prakerja yang diluncurkan lebih cepat dari rencana awal juga bisa efektif membendung gelombang pengangguran.
"Di antara kebijakan-kebijakan pengaman sosial, yang kemarin baru diluncurkan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini diharapkan menjadi second line of defense dan yang semula menjadi jaring pengaman bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan, atas peran Presiden jadi jaring pengaman untuk kehilangan pekerjaan," ujar Ketua Umum Golkar tersebut.
Berdasarkan data terakhir, sudah terdapat 3,7 juta akun yang melakukan registrasi di situs resmi Kartu Prakerja, yakni www.prakerja.go.id. Dari jumlah akun tersebut, sebanyak 926.790 calon peserta telah melalui proses verifikasi e-mail dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sudah dianggap lolos batch pertama.
"Dari perkembangan implementasi Kartu Prakerja per siang jam 12.00 WIB belum dua hari, itu jumlah user registrasi sudah 3,7 juta, kemudian mereka yang verifikasi e-mail dan NIK dan sudah lolos dalam batch pertama itu jumlahnya 926.790," jelas Airlangga.