Curahan Hati Suku Dayak Paser Soal Pemindahan Ibu Kota, Dari Khawatir Tergusur Hingga Tak Ingin Tambah Melarat

"Hutan kota akan jadi lahan adat. Hutan kota sangat bermanfaat apalagi di sini ada akar bajaka yang bisa jadi pengobatan gratis," tuturnya.

Baca Juga: Asap Kebakaran Hutan dari Indonesia Makin Parah, Malaysia Liburkan Ratusan Sekolah. Bagaimana Nasib Hubungan Indonesia - Malaysia?

KOMPAS.com/Ihsanuddin

Presiden Jokowi umumkan ibu kota baru, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bappenas menyebut ibu kota baru di Sepaku dan Samboja akan seluas 180 ribu hektare. Lahan sebesar 2000-5000 hektare diproyeksikan menjadi inti kota.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata, mengklaim mayoritas lahan ibu kota baru itu milik negara dan tak bakal bermasalah dengan pihak manapun.

"Lahan 180 ribu hektare itu sebagian besar tanah negara, sebagian ada yang berstatus area penggunaan lain. Itu pun yang ternyata tidak ada sertifikatnya," kata Rudy.

Kalaupun masyarakat Dayak Paser belakangan mengklaim sebagian lahan ibu kota baru itu sebagai wilayah adat, Rudy menyebut pemerintah tak akan menutup mata dan telinga.

Baca Juga: Gara-gara Buat Foto Tentang Keseharian Anak yang Menderita Leukimia Ini, Seorang Ibu Kebanjiran Simpati. Lihat Karya Fotonya yang Begitu Menyentuh Hati Kita

KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bukit Soeharto dikabarkan jadi salah satu opsi lokasi ibu kota baru Indonesia.

"Kami berkomitmen pada hutan lindung. Bukit Soeharto akan kami kembalikan fungsinya karena penggunaannya tidak betul, apalagi yang milik masyarakat.

"Hutan saja kami kembalikan fungsinya. Masyarakat lokal pasti akan kami jaga juga," ujar Rudy.

Merujuk pemberitaan Kompas.com, Jokowi berkata pemerintah akan menjual sebagian lahan di ibu kota baru kepada publik.