Follow Us

youtube_channeltwitter

Ibu Kota Pindah, Benarkah Pusat Pemerintahan Bakal Pakai Konsep Kota dalam Belantara demi Lestarikan Hutan Kalimantan?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 16 Agustus 2019 | 19:51
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
ANTARA FOTO

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Fotokita.net - Presiden Joko Widodo telah meminta izin di hadapan seluruh anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019) terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Merunut ke belakang, Presiden sekitar Mei 2019 telah menyambangi dua lokasi yang digadang-gadang akan menjadi kandidat ibu kota baru, yaitu Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur.

Selain di kedua wilayah tersebut, ada pula Kawasan Segitiga yang ramai diperbincangkan juga menjadi salah satu kandidat kuat. Kawasan segitiga merupakan kawasan yang berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, yang keseluruhannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota, Apakah Lokasi Ini yang Terpilih Jadi Pusat Pemerintahan?

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
ANTARA FOTO

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Ada tujuh kriteria yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Pertama, harus memiliki lokasi yang strategis, yaitu secara geografis terletak di tengah wilayah Indonesia.

Berikutnya, tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN Perkebunan, untuk mengurangi biaya investasi. Lahan itu juga harus bebas dari potensi bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, dan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Keempat, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pecemaran lingkungan. Kelima, harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Baca Juga: Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ibu Kota, Foto-foto Ini Bukti Jakarta Masih Bisa Dibanggakan Warganya

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
ANTARA FOTO

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Selanjutnya, memiliki potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Terakhir, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta akan dipindahkan ke sana. Pemerintah pun menyiapkan dua skenario pemindahan.

Pertama, apabila memindahkan semua ASN eksekutif, legislatif, yudikatif sekitar 1,5 juta orang, membutuhkan lahan 40.000 hektar.

Baca Juga: Foto-foto Udara Tunjukkan Lanskap Bukit Nyuling, Kandidat Ibu Kota Baru Kita

Editor : Fotokita

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

slide 4 to 6 of 15

Latest

Popular

x