Fotokita.net - Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono digeledah sejumlah orang yang mengenakan rompiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/8/3021).
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara terkait dugaan korupsi di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.
Beberapa waktu lalu, sebelum digeledah KPK, Bupati Banjarnegara protes gaji kepala daerah dengan cara mengunggah foto ini. Kata Budhi Sarwono, anaknya yang masih duduk di bangku SMP sampai syok lihat foto unggahannya.
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, beraktivitas seperti biasa seusai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelah rumah dinas dan kantornya.
Pada Kamis (12/8/2021) pagi, pria yang akrab disapa Wing Chin ini mengajak sarapan bersama penghuni Panti Sosial Pamardi Raharjo, Pucang, Banjarnegara.
Tanpa canggung ia makan bersama penghuni panti dengan lauk favorit, yaitu daging sapi, telor balado, dan oseng tempe.
Baca Juga: Kasus Baru Corona Melonjak, Denny Darko: Semua Orang Akan Kena, Obatnya Cuma Satu
Usai sarapan, Wing Chin ngobrol dengan warga panti dan minta didoakan agar selalu sehat sehingga bisa berbuat lebih untuk masyarakat.
Wing Chin mengatakan, ia berkomitmen untuk membantu pelayanan rumah singgah atau panti sosial milik pemerintah provinsi ini.
"Pesan saya yang saya dapat dari orangtua, mari selalu menebarkan kebajikan. Menungsa ana sing nguripi, ana sing mateni (Kita hidup ada yang menghidupkan kita mati ada yang mematikan).
Monggo kita berbuat yang baik-baik saja, sebelum dimatikan oleh Sang Maha Pencipta. Energinya sama, antara berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi jangan buang-buang waktu," pesan Wing Chin.
Kita sempat dikejutkan dengan unggahan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beberapa waktu lalu. Mereka menggunggah slip gaji sang bupati, yang nilainya terbilang kecil. Tentu saja, unggahan itu menuai beragam komentar.
Budhi Sarwono bercerita slip gaji miliknya difoto oleh salah satunya anaknya yang masih duduk di bangku SMP.
"Anak saya lagi duduk di samping saya, anak SMP kelas 2, baru tahu gajinya papanya segitu. Kaget 'Pah berarti sama uang saku saya waktu kemarin ke Bali lebih banyak uang saku saya', Itu kemudian difoto," kata Budhi, Kamis (3/10/2019).

:quality(100)/photo/2021/08/12/budhi1jpg-20210812122613.jpg)
Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono digeledah KPK. Budhi protes gaji kepala daerah lewat foto unggahannya.
Oleh Budhi, file foto tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara.
"Ini di-upload saja biar masyarakat tahu," kata Budhi. Ia mengaku tidak mempersoalkan komentar warganet terkait dengan unggahan tersebut.
"Ada banyak yang komentar, katanya ada yang kasihan, banyak yang enggak senang juga. Ya sudah enggak apa-apa, wong memang gajinya segitu," ujar Budhi.
Seperti kita ketahui, akun resmi Instagram Kabupaten Banjarnegara @kabupatenbanjarnegara mengunggah foto slip gaji Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.
Dalam unggahan tersebut terlihat amplop coklat yang bertuliskan nama Budhi Sarwono dengan jabatan sebagai bupati. Sedangkan pada bagian bawah nama, tertulis "Gaji Bulan Oktober 2019".
Pada slip tertulis, besaran gaji bersih Bupati Budhi Sarwono sesuai draf sebanyak Rp 6.114.100. Namun yang diterima sebanyak Rp 5.961.200, karena dipotong zakat lewat BAZ sebanyak Rp 152.900. Foto tersebut diunggah pada Kamis (2/10/2019).
Foto Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang mempersilakan warganya menggelar hajatan di tengah kasus Covid-19 melonjak.
Kasi Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo Banjarnegara Khadir mengatakan pihaknya mengunggah foto itu agar masyarakat tahu besarn gaji bupati. Menurutnya, gaji bupati adalah salah satu informasi publik yang bisa diakses masyarakat luas.
"Iya benar kami yang mengunggah slip gaji bupati bulan Oktober. Terkait slip gaji itu kami diberitahu langsung oleh bupati," kata Khadir melalui sambungan telepon, Kamis (3/10/2019).
Khadir, mengatakan gaji yang diterima bupati terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. "Jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan," kata Khadir ketika dihubungi melalui telepon, Kamis (3/10/2019).
Ia merinci, gaji pokok yang diterima bupati sebesar Rp 2,1 juta, kemudian ditambah tunjangan istri sebesar 10 persen serta tunjangan anak sebesar 2 persen. Gaji tersebut juga termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
"Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras totalnya Rp 6.114.100. Dari jumlah tersebut dipotong zakat Rp 152.900, jadinya Rp 5.961.200," jelas Khadir.
Selain gaji, Bupati Banjarnegara juga menerima uang operasional yang besarannya sekitar Rp 31 juta.
Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono digeledah KPK. Budhi protes gaji kepala daerah lewat foto unggahannya.
Budhi Sarwono mengatakan gaji yang dia terima terlalu kecil. "Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi.
"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambung Budhi.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan gaji para kepala daerah.
"Kalau memang negara ada (anggaran), memperhatikan bupati dan bupati alhamdulillah. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa kok," ujar Budhi.
Secara pribadi, Budhi tidak mempersoalkan besaran gaji yang diterima, karena sebelum menjadi bupati, Budhi adalah pengusaha sukses di daerahnya.
"Harapannya sih kalau ada peningkatan syukur alhamdulillah, kalau enggak ada ya sudah. Bupati seluruh Indonesia sudah pernah menyampaikan ke Menpan RB, kalau tidak salah tahun 2017 atau 2018," kata Budhi.
Menurutnya, bupati seluruh Indonesia sudah pernah menyampaikan terkait masalah gaji itu ke Menpan RB. "kalau tidak salah tahun 2017 atau 2018," kata Budhi.
Baca Juga: Tundukkan Kepala, Lihat Foto-foto Bupati Mesuji yang Kena OTT KPK
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan, idealnya gaji seorang bupati paling tidak Rp 100 juta atau bahkan lebih hingga Rp 150 juta.
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.
Menurut dia kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga/institusi negara yang lain.
"Kalau sudah viral ya nggak papa. Mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan 10 atau 20 kali (dari gaji sekarang)," ujar Budhi.
(*)