TNI AU Borong Jet Tempur Canggih Buatan Boeing, Pimpinan Komisi I DPR Kaget Saat Tahu Jumlah Helikopter yang Boleh Terbang

Kamis, 18 Februari 2021 | 17:22
dok. Airspace Review

Pesawat tempur F-15 EX buatan Boeing dan Dassault Rafale yang diproduksi Dassault Aviation Perancis.

Fotokita.net - TNI AU borong jet tempur canggih buatan Boeing, pimpinan Komisi I DPR kaget saat tahu jumlah helikopter yang boleh terbang.

Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU) Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengungkapkan Indonesia dalam waktu dekat akan mendatangkan sejumlah alat utama sistem persenjataan ( alutsista) modern.

"Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap," ujar KSAU dalam sambutan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU 2021 di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga: Selain Temukan Kotak Hitam SJ 182, Pasukan Elit TNI Ini Ternyata Juga Sukses Angkat Black Box Lion Air JT 610 Hingga Dapat Hadiah dari Luhut Binsar

Adapun sejumlah alutsista yang segera mendarat di Indonesia meliputi, pesawat tempur F-15 EX buatan Boeing dan Dassault Rafale yang diproduksi Dassault Aviation Perancis.

Kemudian pesawat tanker multi-role tanker transport, pesawat angkut C-130J, pesawat tanpa awak atau unmanned combat AERIAL vehicle (UCAV) dengan kemampuan medium altitude long endurance (MALE).

Dikutip dari Anadolu Agency merujuk dokumen Rapim TNI 2021 beberapa waktu lalu, Indonesia rencananya akan memboyong 36 unit pesawat Rafale dan 8 unit pesawat F-15 EX.

Baca Juga: Sniper Pasukan Khusus Siaga Tempur, Panglima TNI Terkesan Pada Prestasi Penembak Runduk Paskhas TNI AU Hingga Umbar Janji Ini

Diharapkan, 6 unit F-15 EX sudah tiba di Tanah Air sebelum 2022. KSAU menyebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah berupaya melaksanakan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara sahabat.

Diplomasi ini digelar guna mempercepat proses pembangunan kekuatan TNI, salah satunya yakni belanja alutsista mutakhir.

Baca Juga: Alat Tempur Marinir Disidak, Konvoi Pasukan Paling Elite Kebanggaan Panglima TNI Mendadak Berhenti di Dekat Markas Besar FPI, Sosok Ini Sampai Heran: Apa Maksudnya?

Selain membangunan kekuatan TNI dalam menjaga kedaualatan negara, kata dia, pengadaan alutsista juga sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang bernilai strategis terhadap konstelasi politik global.

Walaupun begitu, ia mengakui, bahwa upaya pengadaan alutsista sempat mengalami sejumlah perubahan karena kondisi global dan kemampuan negara.

"Meskipun kita memiliki pedoman Postur, Renstra, maupun MEF, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung sekali pada berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis," imbuh dia.

Baca Juga: Sama-sama Keluar dari TNI AU, Pilot Sriwijaya Air SJ 182 Ternyata Adik Angkatan Kapten Pesawat Air Asia QZ 8501 yang Jatuh Tahun 2014

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo berolahraga bersama KSAD, KSAL, dan KSAU di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/6/2020)

Sementara itu, tim reses Komisi I DPR RI berkunjung ke Skadron-11/Serbu di markas Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (15/2/2021).

Dalam agenda kunjungannya, rombongan sempat memeriksa kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) mulai dari spesifikasi pesawat helikopter hingga sistem senjata di Hanggar Apache AH 64 Pangkalan Utama TNI Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani Semarang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Surattomenyebutkan, dari 128 pesawat yang dimiliki, hanya 24 helikopter yang bisa digunakan.

Baca Juga: Pasukan Elite TNI Siap Perang? Panglima Hadi Tjahjanto Lontarkan Pertanyaan Ini ke Sniper Saat Sidak Markas Marinir

Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan penambahan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun untuk Penerbad.

Dengan peningkatan anggaran itu, diharapkan mampu menaikkan jumlah helikopter yang beroperasi menjadi tiga kali lipat.

“Hanya 24 yang available dengan anggaran ini, insya Allah ditingkatkan 90 persen sehingga tiga kali lipatnya bisa terbang, jadi 90 persen dari 180 itu insya Allah dari yang grounded bisa terbang,” katanya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan Komandan Skadron-11/Serbu Puspenerbad.

Baca Juga: Usai Kumpulkan 5 Jenderal Tempur, Panglima TNI Sidak 3 Markas Komando Pasukan Khusus TNI, Mau Perang Lawan Siapa?

Anton mengungkapkan, berkaca pada insiden jatuhnya helikopter pada Juni 2020 di Kendal, Jawa Tengah, peningkatan anggaran ini bisa digunakan untuk perawatan helikopter secara berkala, menjamin kesejahteraan personel yang bertugas, hingga asuransi kecelakaan kerja.

“Jadi mendapatkan asuransi dan perawatanya sesuai dengan waktu yang dirawat dan anggarannya yang tadinya hanya 30 persen ditingkatkan 90 persen.

Baca Juga: Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 6.000 Triliun, Ayahanda Gubernur DIY Tulis Ramalan Indonesia Jadi Negara Maju Jika 5 Pusaka Ini Bisa Terkumpul

Intinya untuk nyawa itu bukan harga yang murah, itu harga wajib, tidak boleh ada satu pun nyawa yang hilang,” ujarnya.

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad) Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso menyambut baik rencana peningkatan anggaran dari DPR RI.

Baca Juga: China Main Tunjuk Hidung Negara Ini Jadi Sumber Covid-19, Hasil Penyelidikan WHO di Wuhan Picu Amarah, Ada Apa?

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA

Tim reses Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja Skadron-11/Serbu di markas Pusat Penerbangan TNI-AD (Puspenerbad) Kota Semarang pada Senin (15/2/2021).

“Tadi sudah saya sampaikan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Rencana dukungan anggaran di tahun 2021, dengan anggaran yang lebih besar tentunya akan meng-available-kan heli lebih banyak dari yang sekarang,” ucapnya.

Pihaknya mengatakan, terdapat 24 helikopter yang diizinkan untuk terbang karena sudah lolos sertifikasi.

Baca Juga: Normalisasi Sungai Dihapus, Begini Cara Anies Baswedan Hilangkan Banjir di Kampung Melayu, Padahal Zaman Ahok Masih Kelelep Air

Sementara pesawat yang lainnya masih dalam proses perbaikan.

“Kemudian yang lainnya ada yang masih overhaul (perbaikan) yang belum selesai. Ada yang masih grounded sehingga masih membutuhkan waktu untuk overhaul.

Jadi kondisi yang harus grounded tetap harus grounded, menunggu overhaul. Sementara yang sudah lolos sertifikasi itu yang baru diizinkan untuk terbang," pungkasnya.

Baca Juga: Disindir Pakai Foto Ngopi Moeldoko, Mantan Jubir SBY Malah Singgung Perbedaan Kudeta Myanmar dengan Indonesia: Jenderal Mau Kudeta Mayor

(Kompas.com)

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya