Fotokita.net -
Kondisi politik di Indonesia kembali mulai bergejolak. Maklum, mulai tahun 2024, nama Jokowi tak lagi bisa masuk ke dalam bursa pemilihan presiden hingga harus turun dari tahtanya.
Politik Indonesia yang kembali panas juga dipicu oleh persiapan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang rencananya akan digelar tahun 2022.
Seperti diketahui, panggung Pilkada Jakarta 2022 bisa menjadi semacam batu loncatan menuju pentas Pemilihan Presiden yang digelar pada 2024.
Namun belakangan muncul kabar,Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.
Beberapa waktu lalu peramal kondang Denny Darko mengungkap ramalannya tentang kondisi politik di Indonesia pada 2021.
Ia mengejutkan penggemarnya dengan menyebut bahwa sosok yang mirip tokoh' Satria Piningit' yang dijanjikan dalam ramalan Jayabaya akan muncul pada 2021 ini.
Denny Darko menegaskan, pada 2021 akan ada kejutan dalam bidang perpolitikan Indonesia.
Dikutip dari berbagai sumber, Satria Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Raja tersebut disebut juga "Erucokro".
Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri 1135-1157, yang kemudian diteruskan oleh pujangga Kraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowarsito (1802-1973).
Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti.
Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama.
Ratu Adil bersenjata trisula weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya senjata Ratu Adil adalah trisula, senjata bermata tiga dan weda.
Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Satrio yang dipingit tidak membawa trisula ke mana-mana.
Dalam pemaknaan trisula wedha, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal dan iman, bumi, langit, dan isinya: kiri, kanan, tengah: bener, jejeg, dan jujur, atau apa pun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini, sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia.
Ratu Adil, Satria Pininggit bukan Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda, Jawa kuno (dwipa) mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu, dia adalah sosok keturunan dari Krisna.
Dalam ugo wangsit Sliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau budak angon (kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa), disebutkan pula dalam ugo wangsit siliwangi bahwa ratu adil atau budak angon ditemani oleh pemuda berjanggut (orang yang dekat sebagai penasehat).
Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok ksatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya goro-goro dan gonjang-ganjing di negeri ini.
Ramalan Denny Darko
Denny Darko mengawali terawangannya dengan menyebut pada 2024 akan banyak tokoh yang berebut menduduki kursi presiden, lantaran masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan habis pada tahun itu.
Denny melihat, pada 2021 ini para tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri menjadi calon presiden akan datang ke Jakarta.
“Di 2021 ini, sepertinya semua calon yang ada di daerah mulai ditarik ke Jakarta, bahkan tidak lama lagi Satria Piningit akan juga kembali ke Jakarta,” ujar Denny dikutip Wartakota dari video youtube Denny Darko, Kamis (14/1/2021).
Sosok yang ia sebut sebagai Satrio Piningit tersebut, kata Denny Darko, memang akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden RI.
“Ini adalah sosok orang yang memang akan ditarik dan dia akan di grooming untuk menjadi the next president pada tahun 2024 nanti,” terangnya.
Lalu bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit yang dimaksud?
Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer.
Pria itu, imbuh Denny, berasal dari suku Jawa.
Tak hanya itu, bahkan Denny Darko mengatakan bahwa sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Jokowi yaitu bertubuh kurus, bersahaja dan merakyat.
"Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi. Dia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble dan merakyat," ungkapnya.
Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit.
Meski demikian, ia mempersilakan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya.
“Memang ada beberapa orang yang akan menyangsikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Satrio Piningit atau orang yang dinanti-nanti, digadang-gadang,” jelas Denny.
"(Ramalam ini) tidak ada endors politik dan saya tidak dibayar siapapun. Pada 2021 ini beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell. Dan kita akan lihat bagaimana kepiwaiannya untuk menggalang dukungan/ Yang disasar ini adalah pemilih awal, orang-orang di bawah 20 tahun."
Terkait sosok Satria Piningit, Denny Dargo juga membahas kehadiran seorang perempuan ke Jakarta.
"Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan akan memback-up dia. Seseorang yang akan ditarik dari daerah. Seorang wanita. Satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan," jelasnya.
Selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada 2021 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi.
Denny Darko
"Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak itung-itungan untuk turun tangan. Dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi.
Saya yakin, ini adalah sebuah rencana. Dan rencana itu dimulai di tahun 2021 ini dan akan menuai hasilnya di 2024. Siapakah dia, saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya."
Kondisi politik
Kemudian, Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2021.
Ia menyebut, beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda, di tahun 2021 akan merapat kepada pemerintahan Jokowi mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"2021 perpolitikan di Indonesia tidak sepanas 2020, semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif, karena akan ada gangguan dari luar. Kita sebagai bangsa tidak boleh eker-ekeran sendiri.
"Termasuk sosok gubernur suatu daerah yang sebelumnya diposisikan melawan, sepertinya akan merapat juga. dan kita akan melihat sepak terjangnya, tunggu saja tanggal mainnya," ujarnya.
Meski Pilkada Serentak 2024 masih tiga tahun lagi, namun saat ini beberapa figur diramalkan bakal menggusur Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024.
Nama-nama figur tersebut merupakan sosok berpengaruh sehingga dinilai pantas memimpin ibu kota negara Indonesia pasca kepemimpinan Anies Baswedan.
Salah satu nama yang dinilai berpeluang menggusur Anies Baswedan, adalah Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Salah satu indikator tentang peluang Risma yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial itu, diungkap Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) ketika merilis hasil survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta nanti.
Hasil survei tersebut memperlihatkan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing cukup ketat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharani.
Dalam skenario head to head atau hanya ada dua pasang calon, Anies Baswedan sebagai petahana unggul dengan dipilih oleh 45 persen responden.
Namun, elektabilitas Risma tak terpaut cukup jauh dari Anies.
Mantan Wali Kota Surabaya itu dipilih oleh 36 persen responden. Artinya, elektabilitas Anies dan Risma hanya selisih 9 persen.
"Meski Anies masih unggul, tapi ini (elektabilitas Risma) mengancam elektabilitas Anies. karena selisihnya hanya di bawah 10 persen, ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin (15/2/2021).
Menurut Ade, elektabilitas Risma di Pilkada DKI memang meningkat signifikan dalam setahun terakhir.
Dalam survei semi terbuka, yakni responden diberi 16 nama calon gubernur, Risma mendapat elektabilitas sebesar 23,5 persen.
Angka itu meningkat signifikan ketimbang survei pada Juli 2020 saat elektabilitas Risma sebagai cagub DKI hanya 4,2 persen.
"Ini saya pikir ada efek dari kehadiran beliau setelah ditunjuk jadi Menteri Sosial, ada kegiatan beliau blusukan yang langsung dirasakan masyarakat Jakarta," kata Ade.
Sementara itu, elektabilitas Anies justru cenderung stagnan dalam setahun terakhir.
Pada Juli lalu, dengan survei metode semi terbuka, Anies dipilih oleh 40 persen responden. Pada survei kali ini, elektabilitasnya hanya naik sedikit ke angka 42,5 persen.
"Kalau kita lihat, Anies cenderung stagnan," kata Ade.
Dengan data tersebut, Ade menilai bukan tidak mungkin Risma bisa mengancam elektabilitas Anies, terlebih lagi masih ada cukup waktu sampai pilkada DKI selanjutnya.
Pilkada DKI paling cepat akan digelar pada 2022 mendatang, atau bisa jadi pada 2024, tergantung dengan hasil pembahasan UU pemilu antara DPR dan pemerintah.
"Kalau Risma terus melanjutkan aktivitas beliau blusukan di DKI Jakarta, ini akan mengancam elektabilitas Anies Baswedan," kata Ade.
Adapun survei ini dilakukan pada 31 Januari-3 Februari 2021.
Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 400 responden di DKI Jakarta yang memiliki hak pilih.
Margin of error survei sebesar plus minus 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dibiayai sendiri oleh Median.
Karena Blusukan
Karena aksi blusukannya, elektabilitas Menteri Sosial Tri Rismaharini kini melejit tinggi.
Sejak menjabat sebagai mentero sosial, Risma memang kerap blulusukan di DKI Jakarta..
Meski sudah berstatus pembantu Presiden, namun kebiasaannya blusukan saat masih menjabat Wali Kota Surabaya tak ditinggalkan.
Pada hari pertamanya bertugas, 28 Desember 2020, Risma langsung blusukan di belakang kantor Kementerian Sosial, tepatnya di kolong Jembatan Pegangsaan, Jakarta Pusat.
Risma menemukan sejumlah tunawisma yang mendirikan bedeng semi permanen di kolong jembatan itu.
Dua hari berselang, Risma kembali blusukan ke kawasan kumuh kolong Tol Gedong Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Pusat.
Risma bertemu dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan itu dan menjanjikan mereka beasiswa.
Aksi blusukan yang paling mendapat sorotan adalah saat Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.
Di jantung Ibu Kota itu, Risma juga menemukan gelandangan dan pemulung yang tengah beristirahat di trotoar jalan.
Pilgub DKI?
Aksi blusukan Risma ini kemudian dikaitkan dengan niat untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Banyak spekulasi Risma hendak bersiap menggusur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada 2022.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Risma memang bisa jadi mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota.
"Arahnya ke Pilgub (DKI)," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).
Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung.
Oleh karena itu, menurut dia, Risma harus menjawab berbagai tuduhan tersebut dengan melakukan blusukan ke daerah lainnya.
Namun, ia juga menilai, Risma tidak perlu terlalu sering melakukan blusukan. Menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya itu harusnya fokus pada tugas pokok sebagai Mensos.
Misalnya dengan membereskan sistem bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 yang dikorupsi oleh Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, rekan separtai Risma di PDI-P.
"Sebagai Mensos tugasnya dia berat. Dia harus kembalikan citra tiga lembaga. Presiden, Kemensos, dan PDI-P yang kemarin kadernya korupsi," kata Hendri.
Tanggapan PDIP
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah enggan mengomentari hasil survei dari Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan elektabilitas persaingan antara Anies Baswedan dan Tri Rismaharini sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya cukup ketat.
Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.
"Pilkada 2022 oleh DPR kan sudah tutup buku proses revisi UUnya," kata Basarah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).
Basarah juga tak menjawab pertanyaan lebih lanjut, apakah PDI-P tetap akan mencalonkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.
Namun, ia merespons bahwa 2024 masih tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, PDI-P dinilai masih memiliki banyak waktu untuk mengkaji dinamika politik yang ada.
"2024 masih tiga tahun lebih, masih banyak waktu bagi PDI-P untuk mengkaji dinamika politik sampai 2024," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa PDI-P kini masih fokus untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam merealisasikan janji-janji pembangunan.
Selain itu, PDI-P juga memilih fokus mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi global Covid-19 daripada sibuk membicarakan siapa sosok calon yang diusung dalam Pilkada DKI.
(*)