Fotokita.net - Jokowi tolak pendaratan pesawat intai canggih Amerika, negara tetangga Indonesia ini malah berani bikin China meradang.
Pesawat Pengintai MaritimP-8 Poseidonberperan sangat penting mengawasi kegiatan militer Cina di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang juga menjadi jalur laut perdagangan internasional yang ditaksir senilai USD 3 triliun setiap tahun.
Indonesia bukan pihak yang berperkara di Laut Cina Selatan, namun memiliki wilayah kedaulatan penting, yaitu wilayah darat dan laut Kepulauan Natuna disana.
TNI Angkatan Laut juga secara rutin mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan dan kerap mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari wilayah laut Indonesia yang oleh Beijing dianggap wilayah mereka secara historis.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kamera Mirrorless Fujifilm X-S10 Siap Dirilis di Indonesia, Begini Spesifikasinya
Presiden Jokowi pernah menolak permintaan Amerika Serikat, agar mengijinkan pesawat militer pengawas maritim P-8 Poseidonmendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Republik Indonesia.
Kantor berita Reuters melaporkan, hal itu diungkapkan oleh empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui permintaan tersebut kepada Reuters.
Amerika Serikat, pada Juli dan Agustus 2020 mengirimkan pejabat tingginya untuk melakukan pendekatan tingkat tinggi kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Presiden Indonesia. Dan semuanya dengan tegas menolak (rebuff) permintaan tersebut.
Menurut Reuters, para pejabat senior Indonesia menganggap, permintaan Amerika tersebut mengejutkan, karena Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif Indonesia, juga tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi secara resmi di wilayah kedaulatannya.
Pesawat Pengintai MaritimP-8 Poseidonberperan sangat penting mengawasi kegiatan militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.
Indonesia dan China memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang sangat berkembang, dan sejalan dengan politik bebas-aktif, Indonesia tidak akan memihak siapapun dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.
Boeing P-8 Poseidon
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lebih jauh kepada Reuters mengatakan, Indonesia mulai waspada dengan meningkatnya ketegangan antara dua negara adidaya tersebut, serta dengan militerisasi Laut Cina Selatan.
Dalam wawancara September lalu, seperti diberitakan Reuters, “Kami (Indonesia) tidak ingin terjebak dalam persaingan ini, dan Indonesia ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa Indonesia siap menjadi mitra,”
Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang ambisi teritorial China, mantan wakil menteri luar negeri Indonesia, Dino Patti Djalal kepada Reuters mengatakan, "Kebijakan Anti-China yang sangat agresif" dari Amerika Serikat telah membuat Indonesia dan kawasan menjadi terheran-heran.
Dino mengatakan," Kebijakan AS tersebut dipandang tidak pada tempatnya," selain itu, "Kami tidak mau terjerumus ke dalam kampanye anti-China di wilayah.
Tentu kami menjaga kedaulatan kami, namun ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan China saat ini menjadi negara yang paling memberi pengaruh di dunia bagi Indonesia," tutur Dino.
ILUSTRASI. Kapal induk AS dan Australia di Laut China Selatan.
Greg Poling, Analis Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington DC mengatakan, upaya AS mendapat hak mendarat bagi pesawat mata-mata mereka adalah contoh dari upaya AS untuk memperdaya namun ceroboh.
"Itu adalah sebuah indikasi sejauh mana orang-orang di pemerintahan AS memahami Indonesia," tutur Greg.
"Apa yang anda lakukan ada batasnya, dan jika menyangkut Indonesia, batasnya adalah -putting boots on the ground- kegiatan tentara asing di wilayah kedaulatan Indonesia," pungkasnya.
Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia.
Walau begitu, kondisi Malaysia dan Indonesia sangat jauh berbeda. Khususnya dalam dunia militer.
Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia.
Sementara Malaysia harus puas menempati urutan ke-44 dari 138 negara.
Hal itu berdasarkan data dari Global Fire Power tahun 2020.
Akan tetapi, tanpa memikirkan posisinya itu, hubungan Malaysia dan China terancam memanas.
Ketika Indonesia berupaya tak ikut campur konflik dengan China, pemerintah Kuala Lumpur malah membuat panas pemerintah China.
Hal ini setelah Kuala Lumpur tak akan mengekstradisi warga Uighur yang telah melarikan diri dari China.
Meski tak pernah diungkapkan ke publik, namun keputusan ini ditemukan dalam sebuah catatan dari pemerintah Malaysia kepada parlemennya.
Hal ini menandai pertama kalinya Malaysia menyatakan posisinya soal isu Uighur.
Sean R. Roberts, seorang profesor studi pembangunan internasional di Universitas George Washington, dengan tindakan ini, Malaysia mengambil sikap penting di saat banyak negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Thailand enggan untuk mengambilnya.
MIliter Malaysia, ilustrasi perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia.
"Ini kemungkinan akan membuat marah Beijing."
"Tetapi itu adalah posisi yang bertanggung jawab," ujar Robert.
Posisi Malaysia mungkin mengakibatkan beberapa orang Uighur yang tersisa dan masih tersebar di seluruh Asia Tenggara mencari perlindungan di Malaysia.
Sementara sebagian besar orang Uighur yang telah melarikan diri dari China melalui Asia Tenggara pada akhirnya berusaha untuk melakukan perjalanan ke Turki.
“Tidak ada bukti bahwa Uighur saat ini dapat melarikan diri dari China sama sekali,” kata Roberts.
Mustafa Akyol, penulis asal Turki yang berfokus pada Islam dan modernitas, mengatakan posisi Malaysia menandai awal langkah dari negara-negara mayoritas Muslim untuk melindungi Uighur dari murka China.
Di saat penganiayaan terhadap warga Uighur di China telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dia bilang banyak pemimpin Muslim berpaling ke arah lain.
Ini karena persahabatan mereka dengan China.
Suku Uighur mayoritas memeluk Islam.
Menurutnya, pesan Beijing bahwa tiap negara tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain, kemungkinan beresonansi dengan di antara pemimpin.
Ribuan orang Uighur meninggalkan Tiongkok melalui Asia Tenggara dari tahun 2010 hingga 2016 sebagai akibat dari meningkatnya represi di wilayah Uighur di China.
Human Rights Watch (HRW) telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap orang Uighur.
Termasuk penahanan sewenang-wenang massal terhadap setidaknya 1 juta orang, penghilangan paksa, pengadilan yang sangat politis yang berakhir dengan hukuman mati dan penyiksaan dalam tahanan.
(Sumber: Reuters/Kompas TV/Intisari/Kontan.co.id)