Fotokita.net -Dulu nyinyirin Jokowi soal dinasti politik, mantan Wakil Ketua DPR RI ini akhirnya buka suara usai dihujat karena dukung habis-habisan anak presiden di Pilkada Solo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda bintang kehormatan kepada politikus Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah di Istana Negara, Kamis, (13/8/2020).
Penganugerahan tersebut mendapatkan kritik banyak pihak karena menilai Fadli dan Fahri kerap menentang kebijakan Presiden Jokowi.
Usai acara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 53 orang termasuk di dalamnya Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Presiden lantas menjelaskan alasan penganugerahan kepada dua kritikus tersebut.
Presiden bahkan mengajak Fadli Zon dan Fahri Hamzah berbicara kepada media mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan.
Ada momen menarik ketika Presiden menjelaskan adanya pertanyaan mengapa menganugerahkan tanda kehormatan kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang sering bersebrangan dengan pemerintah.
Fahri Hamzah yang mengenakan masker tertawa saat presiden menjelaskan hal tersebut.
"Misalnya ada pertanyaan mengenai pak Fahri Hamzah kemudian pak Fadli Zon ya ya berlawanan dalam politik kemudian berbeda dalam politik ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ini lah yang namanya negara demokrasi," kata Presiden.
Momen lainnya yakni saat Presiden meminta Fadli Zon untuk maju ke depan menjelaskan mengenai penganugerahan tersebut.
Fadli sebelumnya berdiri di barisan belakang bersama ajudan presiden. Sementara Presiden menjelaskan di barisan depan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Fahri Hamzah.
Presiden mempersilahkan Fadli Zon sampai tiga kali untuk maju kedepan dan menunjukkan tempatnya berdiri.
Presiden mengatakan bahwa pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut telah melalui proses pertimbangan yang matang.
"Ini penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh dewan tanda gelar dan jasa," kata Presiden
Selain Fadli Zon dan Fahri Hamzah, terdapat 51 orang lainnya yang mendapatkan penganugerahan tanda bintang dan jasa dari Presiden.
Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan bagi 53 Tokoh
Tanda Jasa Medali Kepeloporan dianugerahkan kepada dua penerima sebagai berikut:
- Dr. (H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI); dan
- Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, S.H., M.B.A., M.M. (Kepala Pelaksana Harian BKNN 1999-2001).
Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada dua orang penerima, yakni:
- Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang (Ketua DPD RI 2017-2019); dan
- Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2017 dan 2017-2020).
- Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua MPR RI 2014-2019);
- Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019);
- H. Fahri Hamzah, S.E. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019);
- Dr. Agus Hermanto, M.M. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019);
- Komjen Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H. (Kepala BNPT 2016-2020);
- Prof. Dr. Farouk Muhammad Saleh (Wakil Ketua DPD RI 2014-2019); dan
- Dr. H. Rahmat Shah (Anggota DPD RI 2009-2014 dan Anggota MPR RI 1999-2004).
Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sosok yang mendapat tanda jasa dari Presiden Jokowi.
Selanjutnya, tanda kehormatan Bintang Jasa dianugerahkan kepada total 41 orang penerima yang terdiri atas Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Jasa Nararya.
Para penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama ialah sejumlah sembilan orang sebagaimana berikut:
- H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua DPR RI 2018-2019);
- Dr. Ahmad Basarah, M.H. (Wakil Ketua MPR RI 2018-2019);
- H. Ahmad Muzani, S.Sos. (Wakil Ketua MPR RI 2018-2019);
- Drs. Utut Adianto Wahyuwidayat (Wakil Ketua DPR RI 2018-2019);
- Dr. H. Abdurrahman Mohammad Fachir (Wakil Menteri Luar Negeri 2014-2019);
- Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. (Ketua Ombudsman RI 2016-2021);
- Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS. (Kepala BKN 2015 s.d. sekarang); dan
- Teddy Lhaksmana Widya Kusuma (Wakil Kepala BIN 2017 s.d. sekarang);
- Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.H., S.IK., M.Si. (Wakil Ketua/Anggota LPSK 2008-2013 dan 2013-2018).
Sementara sepuluh penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama ialah:
- Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI 2012 s.d. sekarang);
- Almarhum dr. Djoko Judodjoko, Sp.B. (Dokter);
- Almarhum Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc. (Dokter/Guru Besar);
- Almarhumah dr. Exsenveny Lalopua, M.Kes. (Dokter);
- Almarhum dr. Bartholomeus Bayu Satrio Kukuh Wibowo (Dokter);
- Almarhum dr. Heru Sutantyo (Dokter);
- Almarhum dr. Wahyu Hidayat, Sp. THT. (Dokter);
- Almarhum Setia Aribowo, A.Md.Kep. (Perawat);
- Almarhumah Mursyida, A.Md.Kep. (Perawat); dan
- Almarhumah Ns. Elok Widyaningsih, S.Kep. (Perawat).
- Almarhum dr. Hadio Ali Khazatsin, Sp.S. (Dokter);
- Almarhum dr. Adi Mirsa Putra, Sp.THT. (Dokter);
- Almarhumah drg. Umi Susana Widjaja, Sp.PM. (Dokter Gigi);
- Almarhum drg. Gunawan Oentaryo, M.Kes. (Dokter Gigi);
- Almarhumah drg. Anna Herlina Ratnasari (Dokter Gigi);
- Almarhumah drg. Amutavia Pancarsari Artsianti Putri, Sp.Ort. (Dokter Gigi);
- Almarhum drg. Yuniarto Budi Santosa, M.K.M. (Dokter Gigi);
- Almarhumah Ns. Ninuk Dwi Pusponingsih, S.Kep. (Perawat);
- Almarhum Sugiarto, A.Md.Kep. (Perawat);
- Almarhumah Mulatsih Widji Astuti, AMK., S.H. (Perawat);
- Almarhum Adharul Anam, S.Kep. (Perawat);
- Almarhumah Nuria Kurniasih, AMK. (Perawat);
- Almarhumah Nur Putri Julianty, AMK. (Perawat);
- Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekjen MK RI 2015 s.d. sekarang);
- Drs. Bonny Anang Dwijanto, M.M. (Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP 2017-2020);
- Iswan Elmi, Ak., M.S. Acc. (Deputi Bidang Investigasi BPKP 2014-2020);
- Dr. Nurdin, Ak., M.B.A., CA., CfrA., QIA. (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP 2015-2020);
- Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. (Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham 2017 s.d. sekarang);
- Ir. H.R. Bambang Sarwono A. Rahim, CBEng., M.T. (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pegawai ASN Kemendes PDTT 2015 s.d. sekarang);
- Dr. Hadi Prabowo, M.M. (Rektor IPDN Kemendagri);
- Saur Hutabarat (Ketua Dewan Redaksi Media Group); dan
- Ir. Ririek Adriansyah (Dirut PT Telkom Indonesia).
Politikus partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan penghargaan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membuatnya berhenti mengkritik pemerintah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi yang secara resmi diberikan di Istana negara, Kamis (16/8/2020).
"Ini bukan berarti saya berhenti mengkritik. Saya akan terus mengkritik karena Presidennya menghargai kritik," kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, Presiden memberikan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai kepala negara yang diatur dalam undang-undang.
Salah satu poin dari pemberian penghargaan tersebut yakni berbeda pandangan bukan berarti bermusuhan.
"Saya kira ini poin poin yang harus dirayakan sebab di bawah sering muncul gerakan gerakan yang nampak seperti kita tidak bersatu. Kesan kesan itulah yang harusnya ditonjolkan presiden sebagai kepala negara dalam situasi Covid-19 dimana kita harus bersatu menghadapi kemungkinan kemungkinan yang ada," katanya.
Apalagi menurut Fahri Hamzah, Presiden menyatakan sangat menghormati kritik.
Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan dari Jokowi
Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk menghormati kritik.
"Kalau Presiden saja menghormati kritik harusnya yang lain juga menghormati kritik," katanya.
Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzahakhirnya buka suara terkait dukungan yang diberikan kepada Gibran Rakabumingdi Pilkada Solo.
Dukungan yang diberikan Fahri Hamzahitu justru membuat dirinya mendapatkan berbagai nyinyiran dari pengguna media sosial.
Pasalnya, Fahri Hamzahsebelumnya begitu terkenal kerap mengkritik Jokowi.
Dilansir TribunJakarta dari program acara Indonesia Lawyers Club (ILC)pada Rabu (13/9), Fahri memberikan penjelasannya mengapa ia berubah sikap untuk mendukung Gibran Rakabuming, putra Jokowi di Pilkada Solo.
Hal tersebut bermula ketika Karni Ilyasmempertanyakan sikapnya.
Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso kompak mengayuh sepeda onthel untuk mendaftarkan diri ke KPU Kota Solo.
"Dulu anda diagung-agungkan para netizen tetapi sekarang anda mendapatkan kritikan. Pertanyaannya ini anda yang berubah atau netizen yang berubah?" ujar Karni Ilyas.
"Iya semua orang bisa berubah, tak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri," tegas Fahri Hamzah.
Mantan wakil ketua DPR RI ini menyatakan, posisi dirinya saat ini berbeda karena telah memiliki partai politik dan mempunyai struktur 100 persen di Partai Gelora.
"Mereka punya dinamika yang gak bisa saya kendalikan sepenuhnya karena itu dinamika rakyat. Yang sebenarnya fair terjadi di semua tingkatan. Rakyat memilih siapa yang mau dipilih, terkadang mereka juga memilih kotak kosong," beber Fahri Hamzah.
Fahri menjelaskan, mendukung Gibran Rakabuming merupakan salah satu dinamika rakyat.
"Saya kira kita semua berubah. Partai Gelora membangun kolaborasi di tingkat bawah, di Sumbawa saya membangun kolaborasi kader partai yang mengusung Nur Salam," ujar Fahri Hamzah.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah saat ini mengkhawatirkan krisis legitimasi kekuasaan di tingkat pusat maupun daerah.
"Kalau kita punya legitimasi kita masih bisa menghadapi krisis ekonomi dan sebagainya. Tetapi sekali kita kehilangan legitimasi itu berbahaya. Krisis ini bisa sebabkan legitimasi di pemerintah pusat," imbuh Fahri Hamzah.
Fahri menilai, saat ini Jokowi harus mengumumkan kondisi yang dihadapi merupakan masalah spesial karena tak pernah dihadapi sebelumnya.
"Karena itu protokolnya gak cuma covid-19, tetapi juga secara umum. Ini yang saya gak lihat karena tak ada sesuatu yang solid," ujar Fahri Hamzah.
Sebelumnya melalui akun Twitter resminya, Fahri Hamzah membela Gibran di Pilkada Solo usai mengkritisinya habis-habisan.
Politisi yang pernah menjadi aktivis 1998 ini masih menyinggung kritikannya terhadap Gibran di masa lampau.
Namun, ia pun menyetujui ucapan Gibran soal 'Pilkada bukan dinasti politik'.
"Saya pernah kritik Gibran, kalau maju pilkada bisa berakibat ke arah reputasi bapaknya. Sekarang terbukti rame kan.
Tapi, tetaplah itu tidak mengubah makna teoritis terminologi dinasti yang terkait dengan pewarisan dengan darah.
Pilkada bukan pewarisan darah. Pilkada bukan dinasti," terang Fahri Hamzah pada Jumat 18 September 2020.
(*)