Fotokita.net -Kemenhan punya anggaran paling gede di Kabinet Presiden Jokowi, begini tanggapan Menhan Prabowo Subianto usai dituding Korsel nunggak bayar proyek jet tempur KFX/IFX.
Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, dituding menunggak ratusan juta dolar Amerika Serikat atas kewajiban iuran pengembangan bersama jet tempur di Korea Selatan atau Korsel.
Terkait hal itu, Menhan Prabowo Subianto, melalui jubirnya Dahnil Anzar Simanjuntak buka suara
Agar bisa kita ketahui, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia via faisalbasri.com, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.
Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.
“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia.
Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Baca Juga: Resmi, Orang Indonesia Dilarang Masuk Wilayah Malaysia Karena Covid-19, Begini Tanggapan Istana
Presiden Jokowi bersama jajaran menteri termasuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto
Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.
Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).
Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.
Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan terkait pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap, yang menyebut Pemerintah Indonesia menunggak ratusan juta dolar Amerika Serikat atas kewajiban iuran pengembangan bersama jet tempur di Korea Selatan.
Menanggapi hal tersebut Dahnil mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia akan melakukan renegoisasi tahap berikutnya terkait dengan cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia termasuk renegoisasi terkait keberlanjutan proyek tersebut.
Proyek jet tempur KFX-IFX kerjasama Korsel Indonesia
Sebelumnya diberitakan surya.co.id, media Korea Selatan, Yonhap, Minggu (6/9/2020) merilis berita dari pemerintah Korea Selatan(Korsel) tentang kerjasama RI-Korsel dalam proyek pengembangan jet tempur.
Kabar buruknya, dalam proyek ini, Indonesia disebut memiliki tunggakan hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat atas kewajiban iuran pengembangan bersama jet tempur di Korea Selatan.
Disebutkan bahwa pejabat Indonesia awalnya sepakat menjadi mitra Korea Selatandalam pengembangan bersama proyek jet tempur.
Indonesia juga sepakat mengambil porsi pendanaan atas pengembangan proyek tersebut.
Pengembangan proyek jet tempur ini merupakan proyek patungan Korea Selatan dan Indonesia.
Disebut proyek KF-X, Indonesia bergabung dalam proyek ini dengan tujuan pengadaan pesawat untuk angkatan udaranya serta memajukan industri kedirgantaraan.
Masih dari media yang sama, Indonesia setuju untuk menanggung 20% dari biaya pengembangan proyek total sebesar 8,8 triliun won (US$ 7,3 miliar).
Dengan menanggung 20% dari nilai proyek, ini artinya Indonesia harus membayar sekitar 1,7 triliun won atau sekitar Rp 21 triliun.
Kesepakatan ini diteken sejak tahun 2011 lalu. Secara bertahap, Indonesia harus menyetorkan pembiayaan proyek itu setiap tahun hingga tahun 2026.
Namun Indonesia gagal membayar sekitar 500 miliar won (Rp 6,2 triliun) yang seharusnya dibayar pada akhir Agustus lalu.
Meski begitu, ujar pejabat yang mengetahui masalah ini, seperti dikutip dari Yonhap mengatakan dalam proyek ini, Indonesia sudah membayar sebesar 227,2 miliar won atau sekitar Rp 2,8 triliun.
Target Korsel di 2026
Dalam laporan VOA, pada tahun 2018 Indonesia juga sempat menunggak sebesar 200 juta dolar, atau senilai sekitar Rp 3,04 Triliun.
Terlepas dari masalah keuangan tersebut proyek KF-X telah berjalan tanpa hambatan.
“Sedikit kemajuan telah dicapai dalam hal kerja sama dengan Indonesia terkait proyek KF-X,” kata seorang pejabat.
Yang pasti, dalam pertemuan Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo dan Menhan RI Prabowo Subianto pada Desember tahun lalu, keduanya sepakat untuk memajukan proyek, dan menyebut kerjasama tersebut sebagai simbol hubungan kepercayaan yang kuat antar dua negara.
Sebelumnya Korea Aerospace Industries (KAI) telah me-launching prototipe pertama dari jet tempur KF-X/IF-X generasi berikutnya, proyek itu merupakan jet tempur proyek patungan antara Korea Selatandengan Indonesia.
Awal pekan ini, Korea Selatanmemulai perakitan terakhir prototipe jet pertama setelah konfirmasi akhir desain tahun lalu.
Menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), prototipe tersebut diharapkan akan diluncurkan pada paruh pertama tahun 2021.
Targetnya, Korea Selatanakan menyelesaikan proyek jet tempur ini tahun 2026.