Fotokita.net -Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Kompas TV melaporkan, dalam kerusuhan itu, massa membakar gedung DPRD Papua Barat.
Dalam tayangan Kompas TV, terlihat api bercampur kepulauan asap menyelimuti gedung wakil rakyat di Papua Barat.
Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan melaporkan, akibat pembakaran gedung DPRD Papua Barat, sejumlah ruas jalan ditutup. Salah satunya adalah jalan utama di daerah itu, Jalan Yos sudarso.
Baca Juga: Lihat Foto-foto Keindahan Papua, Bianglala Surgawi di Khatulistiwa
Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Warga di Kota Jayapura, Papua, turun ke jalan untuk memprotes aksi penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019).
Dari pantauan di lapangan, setidaknya titik kumpul massa menyebar di beberapa titik, mulai dari Perumnas 3, Expo Waena dan Abepura.
Massa yang menggunakan kendaraan bermotor dan berjalan kaki berkumpul di Abepura dan selanjutnya bergerak menuju kawasan kota dengan titik akhir di Kantor Gubernur Papua.
Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal memastikan aparat kepolisian telah siap mengawal massa yang ingin menyampaikan aspirasi ke DPR Papua dan Kantor Gubernur Papua.
Kamal juga mengimbau massa untuk tidak terpancing dan melakukan aksi perusakan, seperti yang dilakukan massa di Manokwari, Papua Barat.
"Fasilitas yang ada di Papua, khususnya Jayapura, tentu itu harus kita jaga bersama, jangan sampai ada pihak-pihak melakukan perusakan," kata Kamal saat dihubungi, Senin (19/8/2019).
Baca Juga: Apakah Benar Hal Ini yang Jadi Akar Penyebab Kerusuhan Warga di Manokwari?
Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Diskriminasi disertai aksi rasisme terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang memang berbuntut panjang. Aksi itu memicu kemarahan warga Papua termasuk mahasiswa asal Bumi Cenderawasih yang sedang menimba ilmu di Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Pembina Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumut, Damiel Wandik serta mahasiswa Papua di Medan tidak terima atas tindakan diskriminasi terhadap saudara-saudaranya di Surabaya dan Malang.
Baca Juga: Mahasiswa Papua di Surabaya di Jemput Paksa Polisi. Apakah Masalahnya? Berikut Foto-Fotonya
Asap membumbung dari gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Manokwari, yang dibakar massa, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Selain membaka
"Teman-teman kami di Surabaya, dan Malang, yang mendapatkan rasisme dan diskriminasi. Kami tidak terima dengan yang terjadi di beberapa kota studi, diskriminasi, penindasan, serta pengepungan. Kami tidak diberikan ruang demokrasi. Masalah bukan baru kali ini, kita bisa ketahu Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Ini masalah yang sering terjadi, penindasan, membungkam ruang demokrasi terhadap orang-orang Papua," katanya kepada VOA di Medan, Senin (19/8).
Damiel mempertanyakan kenapa rakyat Papua terutama mahasiswa yang merantau menuntut ilmu kerap mendapat diskriminasi. Ia juga menyayangkan sikap dari TNI, Polri, dan ormas di Surabaya yang melakukan tindakan persekusi, disertai rasisme terhadap mahasiswa Papua. Ucapan yang tak pantas tersebut telah memicu kemarahan warga Papua lainnya.
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Kita bisa lihat sendiri ini masalah bukan satu-satunya. Kejadian ini akan terus terjadi. Orang luar Papua tidak akan bisa menerima kami, karena rasisme dan intimidasi terus terjadi. Menutup ruang demokrasi bagi kami juga. Kami tidak melakukan aksi kriminalitas. Kami menyampaikan aspirasi damai tapi kenapa selalu berhadapan dengan senjata. Selalu berlawanan dengan kalimat rasis. Ya untuk kali ini kami disebut monyet. Kami jawab monyet akan menjadi simbol kami untuk melawan itu," ungkapnya.
Tindakan rasisme kini menghantui para rakyat dan mahasiwa Papua. Alhasil, Damiel menyebut rakyat Papua siap kembali ke Bumi Cenderawasih jika diskriminasi terhadap mereka masih terus terjadi. Keadilan seakan tidak berpihak pada rakyat Papua yang merantau. Padahal, mereka tidak pernah mengintimidasi atau melakukan diskriminasi terhadap orang-orang non Papua yang merantau dan mencari nafkah di Bumi Cenderawasih.
"Kami menyampaikan aspirasi, melawan bahwa itu tidak benar, dan juga rasisme yang terjadi kami menolak. Jika diusir kami akan siap dengan senang hati kami pulang. Papua itu rumah kami. Tapi dengan catatan sejak kemerdekaan Indonesia banyak orang dari luar Papua yang masuk ke sana kami terima baik. Mereka dapat makan, minum hingga uang dari Papua dan sekarang mereka tidak berpikir panjang ke sana. Jumlah kami hanya sedikit yang di luar Papua untuk belajar," ujar Damiel.
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Jika mereka mengatakan seperti itu (rasisme) kami akan pulang dengan senang hati. Dengan catatan orang dari luar Papua yang datang juga harus angkat kaki. Jadi sama-sama pulang ke daerah masing-masing. Itu yang menjadi sorotan kami," tambahnya.
Kritik dan komentar pedas juga disampaikan Damiel terhadap pemerintah Indonesia. Kata Damiel, pemerintah Indonesia melakukan program pembangunan di Bumi Cenderawasih hanya untuk meredam gerakan rakyat Papua yang ingin mendapatkan kebebasan dengan kata lain merdeka.
"Ini diskriminasi terjadi saat kemerdekaan ke-74 Indonesia, dan masalah tentang Papua tidak pernah selesai. Artinya ada solusi, tapi Indonesia selalu meredam perjuangan kami dengan segala cara seperti pembangunan, dan segala program dilakukan. Pergantian kepala negara tapi masalah Papua tetap ada, dan tidak pernah redam. Solusinya untuk Papua adalah merdeka, dan kebebasan itu saja," ungkap Damiel.
Hal senada juga disampaikan Agustinus Goo yang merupakan ketua dari IMP Sumut. Mahasiswa asal Kabupaten Nabire ini mengatakan pemerintah harus cepat menyelesaikan masalah tentang penindasan, diskriminasi, serta rasisme terhadap rakyat Papua. Kata Agustinus, jika pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikannya, maka lepaskan saja wilayah Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Ya kalau terus ini berlanjut, berarti masyarakat Papua minta merdeka, lepas dari pangkuan NKRI. Presiden Joko Widodo harus cepat selesaikan masalah itu daripada masyarakat Papua jadi korban. Tanah kami dijajah, dirampas kekayaan alam di Papua. Sementara mereka melakukan rasisme, intimidasi. Seharusnya sebagai manusia mereka harus punya perasaaan," tutur Agustinus.
Sebagai bentuk solidaritas terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Puluhan mahasiswa yang tergabung di IMP Sumut melakukan aksi damai disertailong march dari asrama mereka di sekitaran Universitas Sumatera Utara (USU) ke DPRD Sumut. Dalam aksi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi ke DPRD Sumut agar disampaikan ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Libur Hari Merdeka, Jakarta Tak Lagi Pemuncak Daftar Kualitas Udara Terburuk Dunia
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut, Brilian Moktar mengatakan kepada para mahasiswa Papua di Medan akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Memang saat ini pemerintah harus segera mengatasinya. Aparat kepolisian dan TNI proses ini secara benar dan diprioritaskan secara kekeluargaan, karena menyangkut anak bangsa dan mahasiswa. Kekeluargaan ini sangat penting. Saya akan kirim ke ini ke Menteri Sekretaris Negar, Kepala Staf Kepresidenan, Mabes Polri dan Mabes TNI," tuturnya.
Sementara itu di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyesalkan pernyataan negatif yang dilontarkan berbagai pihak saat menyikapi dugaan perusakan bendera merah putih di Surabaya. Menurutnya, hal tersebut telah memicu berbagai aksi di Papua dan Papua Barat pada hari ini. Wiranto mengatakan akan mengusut tuntas semua orang yang melanggar hukum dalam peristiwa ini. Wiranto mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh oleh informasi yang negatif dari pihak-pihak yang ingin merusak persatuan serta kedamaian di Indonesia.
Ikatan Mahasiswa Papua di Sumatera Utara menggelar protes atas aksi diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa di Surabaya, Senin, 19 Agustus 2019.
Wiranto juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang telah meminta maaf secara terbuka terkait peristiwa di Surabaya. Apresiasi juga diberikan Wiranto atas langkah pemerintah provinsi Papua Barat yang telah menenangkan masyarakatnya.
Baca Juga: Di Ende Soekarno Jatuh Cinta Pada Rakyat Jelata dan Lakukan Olahraga Ini Setiap Pagi
Seperti diketahui banyaknya protes dari rakyat Papua buntut dari ditangkapnya 43 mahasiswa asal Bumi Cenderawasih di Surabaya pada Sabtu (17/8). Penangkapan tersebut disertai dengan tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua. Para mahasiswa Papua itu kemudian ditangkap untuk dimintai keterangan tentang dugaan perusakan bendera merah putih. Lalu, polisi melepaskan para mahasiswa Papua itu karena mereka tidak terbukti bersalah. [VOA Indonesia/aa/ab]