Terlibat Mafia Minyak Goreng, LIn Che Wei Ternyata Pernah Diancam Ahok Gegara Proyek Ini, Foto Tampangnya Kini Tersebar di Medsos

Kemudian, Che Wei langganan menjadi staf khusus dan penasihat di berbagai kementerian. Ia pernah menjabat sebagai staf khusus dari mantan Menteri Negara BUMN, Sugiharto, dan Staf Khusus dari mantan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie.

Posisi asistensi berlanjut saat Menko Perekonomian dijabat Sofyan Djalil pada 2014. Kemudian, Che Wei dipercaya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai policy advisor saat periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.Selain itu, Che Wei dipercaya sebagai policy advisor oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN. Beberapa kebijakan yang dilahirkan ialah Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) dengan target sertifikasi 5 Juta Bidang pada 2017, seluas 7 Juta bidang pada 2018, dan 9 Juta Bidang pada 2019.

Adapun di Kemenko Perekonomian pada 2014-2019, Che Wei terlibat dalam formulasi kebijakan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit.

Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 2017, roadmap kopi 2018, roadmap industri baja ada 2015-2017, dan lainnya.Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Alia Karenina, menanggapi soal penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng. Dia mengatakan kini Lin tidak lagi menjadi anggota tim asistensi di kementeriannya.“Lin Che Wei sempat menjadi anggota tim asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun terhitung akhir Maret 2022 sudah tidak memegang jabatan tersebut,” ucap Alia dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Pada Maret 2015, Lin Che Wei pernah diancam Basuki Tjahaja Purnama yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, Lin mendapatkan proyek khusus dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Jakarta Old Town Revitalization Corps (JOTRC).

Saat berjumpa awak media, Lin mengaku hanya diberi waktu dua tahun oleh Ahokuntuk merevitalisasi kawasan Kota Tua. PT JOTRC adalah konsorsium penanggung jawab revitalisasi.

"Kata Pak Ahok, 'Kalau dua tahun enggak selesai, awas'. Pak Ahok cuma bilang gitu," kata Wei seusai menandatangani kerja sama dengan PT PPI tentang penyewaan aset PT PPI di Kota Tua Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Lin mengatakan, Ahok meminta agar PT JOTRC mengurus gedung-gedung tua tersebut. Pemprov DKI Jakarta pun berniat untuk menyewa dua dari 17 gedung untuk dihibahkan sebagai tempat belajar mahasiswa Institut Kesenian Jakarta.

Selain untuk tempat belajar mahasiswa, gedung-gedung tersebut juga akan difungsikan sebagai sarana berkumpul komunitas, musisi, dan tempat berjualan pedagang kaki lima Kota Tua.Meski waktu yang diberikan terbilang singkat, Wei optimistis revitalisasi 17 gedung akan selesai 1,5 tahun lagi. Gedung-gedung yang akan disewa selama 20 tahun itu di antaranya bangunan terkenal seperti Toko Merah, Menara Kembar, Kerta Niaga, Inkopad, dan Rotterdam Lloyd. Untuk merevitalisasi bangunan di lahan seluas 11.438 meter itu, PT JOTRC memerlukan dana sedikitnya Rp 200 miliar.

(*)