"Dari BTT kan mereka bisa pakai kalau ada darurat mendesak," kata Bahri.
Pengembalian anggaran janggal tersebut juga dituangkan dalam surat hasil evaluasi Kemendagri kepada Sekertaris Dewan untuk segera melakukan formulasi kembali uraian belanja yang dinilai janggal.
Bahri juga menjelaskan, setelah diminta untuk dilakukan koreksi, Sekertaris Dewan sudah bersurat untuk memastikan kegiatan yang dinilai janggal tersebut ditunda pelaksanaannya untuk tahun ini.
"Kita lihat perkembangan ternyata sudah ada surat dari Ketua Sekwan untuk kegiatan baru tersebut tidak boleh dilaksanakan," ucap Bahri.
Baca Juga: Tunjangan Paling Rendah Rp 5,3 Juta, Ini Alasan Kenapa Gaji PNS Pajak Paling Tinggi di Indonesia

DPRD DKI Jakarta melantik 2 orang anggota DPRD dari Fraksi PKS yang meninggal dunia. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga melantik satu orang anggota lain dari Fraksi Gerindra. Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Kemungkinan salah input
Kejanggalan-kejanggalan anggaran tersebut, menurut Bahri, kemungkinan disebabkan oleh salah input dari DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, lanjut Bahri, saat ini baru diterapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Nomenklatur yang baru memungkinkan kesalahan input data yang berakibat pada kesalahan-kesalahan penamaan kegiatan.