Terbongkar, Bukan Menteri ATR Sofyan Djalil, Sosok Ini Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja Sebenarnya

"Ruang-ruang yang terbuka hanya formalitas tanpa makna. Rapat-rapat yang disiarkan langsung hanya yang bersifat pemaparan, bukan pengambilan keputusan," kata Fajri, Selasa (6/10/2020).

Hal senada diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti.

Ia mengatakan penyusunan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi publik.

Baca Juga: Bos Serikat Pekerja Ancam Demo yang Lebih Besar, Hotman Paris Malah Beri Kabar Gembira Buat Buruh: Selamat!

Susi menilai DPR dan pemerintah terburu-buru menuntaskan penyusunan UU Cipta Kerja, bahkan penetapannya dilakukan jelang tengah malam.

Padahal, RUU Cipta Kerja sejak awal menuai banyak penolakan tetapi pembahasannya terus dikebut pemerintah dan DPR.

"Kenapa undang-undang cipta kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat?" kata Susi, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Sukses Hingga Hidup Bergelimang Harta, Ternyata Andre Taulany Punya 1 Impian Mulia yang Belum Terwujud, Soleh Solihun Langsung Beri Usulan

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, istilah Omnibus Law pertama kali diperkenalkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Luhut mengatakan Omnibus Law disusun agar bisa diterima semua kalangan.

Sekaligus memadukan berbagai macam beleid yang telah ada menjadi satu.

Baca Juga: Selain Banpres Rp 2,4 Juta dengan Modal NIK KTP, Facebook Ikut Beri Dana Bantuan UKM, Ternyata Gampang Cara Daftarnya