Di Tengah Lonjakan Kasus Baru Covid-19, Anak Buah Jokowi Malah Ketahuan Berdebat dengan Anies Baswedan Gara-gara Persoalan Ini

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020).

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Baca Juga: Jarang Terekspos ke Publik, Sosok Ini Disebut Menjadi Sumber Kekuatan Mendiang Didi Kempot Sepanjang Karirnya: Rajin Wirid Demi Sang Maestro Sehat

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.

Baca Juga: Dokter RS Kasih Ibu Solo Diagnosis Didi Kempot Alami Henti Jantung Mendadak, Ternyata 10 Kebiasaan Buruk Ini Bisa Picu Gangguan Kesehatan Fatal Itu: Apa Saja?

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.

Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.

Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.