Kembali Tertangkap Kamera Sedang Bisik-bisik, Jokowi Minta Ahok Tak Main-main dengan Tugas Berat Ini. Rupanya Begini Respon Sang Komisaris Utama Pertamina

Fotokita.net - Semenjak ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.

Baca Juga: Pernah Jadi Pejabat di Kementerian ESDM, Sosok Ini Tantang Ahok Agar Bertemu Menko Luhut Pandjaitan Buat Bahas Intervensi Investasi: 'Jangan Kasih Tugas Ecek-ecek'

Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.

Jokowi dan Ahok.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Di kilang tersebut, Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.

"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).

Baca Juga: Jengkel Setiap Hari Selama 5 Tahun Gara-gara Masalah Ini Tak Pernah Beres, Terkuak Sudah Alasan Jokowi Beri Restu Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin. Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.