Fotokita.net - Anggota DPR yang tergabung dalam Komisi III mencecar Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen Senayan, Jakarta. Anggota DPR terus bertanya mengenai perkembangan kasus Ferdy Sambo kepada Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas.
Mahfud MD menjawab seluruh pertanyaan anggota DPR dari Komisi III dengan tenang. Dia merespons beragam pertanyaan menohok dengan cara yang lugas. Rapat dengar pendapat ini disiarkan langsung melalui televisi nasional.
Cecar Menko Polkuham soal kasus Ferdy Sambo, tabiat asli anggota DPR justru terbongkar. Foto Fahri Hamzah sampai ikut dibawa-bawa.
Tabiat asli anggota DPR yang mencecar Menko Polhukam Mahfud MD dibongkar Supriyanto Martosuwito. Wartawan senior yang bekerja untuk Harian Poskota ini menuliskan analisisnya nan apik melalui akun media sosial miliknya.
Berikut ulasan Supriyanto Martosuwito yang bongkar tabiat asli anggota DPR setelah mencecar Menko Polhukam Mahfud MD. Foto Fahri Hamzah sampai ikut dibawa-bawa.
Banyak hal yang tidak saya sukai dari Fahri Hamzah. Arogan, sok pintar dan sok galak. Tapi beberapa tahun lalu, ada satu pernyataan yang menarik darinya, dan pernah jadi kontroversi, dan selalu saya ingat. Dia menyebut sebagian anggota DPR - yang notabene rekan rekannya sendiri, “rada blo’on”.
Agustus 2015, saat masih menjadi Wakil Ketua DPR RI, di sebuah diskusi di stasiun televisi swasta, Fahri Hamzah menyatakan, “di alam demokrasi orang tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi karena rakyat suka dia, “ ungkapnya.
“Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada blo’on begitu, “ tuturnya.
Pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut anggota parlemen “rada-rada blo’on” mendapat kecaman sesama anggota dewan. Namun pernyataan itu menemukan faktanya kini.
Akibat pernyataan itu, Fahri Hamzah dipecat dari PKS, Maret 2016 lalu. Ulah Fahri Hamzah yang dinilai tidak sesuai dengan arahan partai.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Budyatna sepakat dengan Fahri, karena memang begitulah kenyataannya . “Itu seharusnya menjadi auto kritik bukan malah gaduh," ujar Budyatna kepada awak media, Rabu (19/8/2015).
Budyatna menegaskan, banyak faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang anggota DPR. “Tapi faktor kecerdasan bukanlah menjadi pilihan para pemilih pada pemilu”.
"Faktornya banyak, ada popularitas, ada kecurangan, ada ketidaberesan KPU dan Bawaslu, ada 'money politic'. Orang orang pintar tidak mau menjadi politisi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Yang jelas kecerdasan bukan menjadi dasar masyarakat memilih wakilnya," tegas Budyatna.
Terkait dengan pembangunan gedung DPR yang baru, yang memicu pernyataan Fahri Hamzah itu, Budyatna menyatakan, rasanya aneh, jika pimpinan DPR memaksakan membangun gedung baru kalau anggota DPR masih banyak yang bodoh.
"Seharusnya orang-orang bodoh ini tidak perlu diberikan fasilitas yang berlebih karena akan percuma. Cukup saja diberikan kebutuhan sesuai dengan kapasitas mereka"
"Orang cerdas dengan faslitas yang minim akan terus bisa berkarya. Orang bodoh dengan fasilitas ‘full’ tetap saja tidak bisa menggunakan," tandasnya.
Sinyalemen Fahri Hamzah di tahun 2015 itu menemukan faktanya di minggu ini. Sebagaimana kita saksikan dalam siaran langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polkam Profesor Mahfud MD, selaku Ketua Ex Officio Kompolnas, bersama sama Komnas HAM, serta LPSK, yang membahas kasus Ferdy Sambo.
Tabiat asli anggota DPR di kasus Ferdy Sambo justru terbongkar usai mencecar Menko Polhukam Mahfud MD. Foto Fahri Hamzah sampai dibawa.
Acara dengar pendapat di Senayan membuktikan pernyataan Fahri Hamzah itu. Bahwa para politisi Senayan itu sok galak, sok tahu, tak mengasai masalah, dan sering kebingungan. Rada blo'on. Kalah pintar dengan rakyat yang intens mengikuti kasus Sambo.
DPR RI kebetulan memang senewen dengan dampak kasus Ferdy Sambo. Terutama karena ramai jadi berita, orang orang Ferdy Sambo menyebar amplop ke sana kemari. Meski pembuktiannya memang sulit. LPSK yang mengaku diberi amplop dan langsung menolaknya. Sedangkan pihak lainnya, sibuk berkelit.
Yang namanya bagi bagi amplop buat tutup mulut dan sogokan, jelas sembunyi sembunyi. Tak ada tanda terima, tak ada dokumen foto, dll. Jumlahnya juga tak jelas. Seperti kentut - terasa baunya tak ada bentuknya. Jadi pembuktiannya sulit .
Persoalan lain, yang diberi amplop menerima atau menolak, apakah disampaikan kepada yang bersangkutan atau ditilep di jalan - itulah soalnya. Jangan jangan anggota dewan banyak yang tidak terima, karena dititipkan ke pimpinan dan ditilep. Atau pihak penyebar amplop, datang dan tidak memberi apa apa. Alias kena tilep juga.
Yang ramai LPSK diberi dua amplop tebal tapi menolak, sedangkan Komnas HAM dan Kompolnas tak jelas. Dewan Pers membantah, meski “menjalankan” misi pihak Sambo, "agar media berempati" pada Bu Jendral dan wartawan menulis berita dengan "mengutip sumber resmi kepolisian" - tidak spekulatif - sesuai arahan pengacara keluarga Sambo. Sedangkan para anggota DPR RI ramai ramai mengelak.
Tapi menandai mereka yang terima amplop dan tidak menerima amplop bisa terbaca dari pernyataan pernyataan mereka, meski sering samar.
Lihat saja Dewan Pers yang langsung pro keluarga Sambo dan menggiring wartawan. Juga Kompolnas yang mengaku "kena prank", sehingga membaca persis pernyataan resmi pihak kubu Sambo; "ada tembak tembakan" – "ajudan jago tembak" – "ada peluru di dinding", ada "tindak pelecehan seks" dan seterusnya. Tak jelas - apakah semata mata kena prank atau kena timpa amplop tebal.
Dari politisi Senayan yang ikut RDP -RDPU sebenarnya bisa ditengarai, pernyataan anggota dewan yang bernada Pro Sambo, pro Kubu Sambo, menyudutkan Kapolri dan menyudutkan Mahfud MD.
Semuanya nampak mencari cari kesalahan Ketua (ex officio) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang juga Menko Polkam itu. Tapi gagal dan kecele. Mentah. Misalnya, ada politisi blo'on yang menyebut, "seolah olah Polri tidak kompak".
Tabiat asli anggota DPR di kasus Ferdy Sambo justru terbongkar usai mencecar Menko Polhukam Mahfud MD. Foto Fahri Hamzah sampai dibawa.
O allaaah.... Mana ada insitusi yang solid di negeri ini? DPR RI sendiri ada banyak faksinya, sesama anggota dewan ribut sendiri dan kontra. Kabinet dan Partai masing masingnya ada kubu kubu di dalamnya. Ada faksi faksi. Polri yang “bedol desa” menunjukkan ada kubu di luar komando Kapolri, yang mencoba menutupi kasusnya. Dan ada kubu lain mencoba membongkarnya.
Untuk logika yang sesederhana itu, anggota DPR RI tak paham? Benar kata Fahri Hamzah – mereka memang rada blo’on!
Kompolnas - khususnya Benny Mamoto, memang bikin blunder. Jadi jubir Polri layaknya. Fatal. Tapi di RDP - Komisi III DPR RI, blunder Benny Mamoto dijadikan senjata untuk menghantam Mahfud MD. Dan mereka yang membidik - patut diduga - sudah tersiram amplop Sambo.
Ada juga politisi yang minta penjelasan apa tugas Komnas HAM, Kompolnas, dan menko Polkam?
Ya, Tuhan! Sudah jadi mitra kerja masih nggak ngerti tugas mitranya? Sengaja bertanya dan pura pura tak tahu? Apa pun itu, namanya tetap pemer kebodohan. Bloon!
Ada juga politisi yang genit menanyakan apakah kedatangan LPSK di sana “menghadap” atau atas “undangan Komisi III” – Sungguh receh. Asal bunyi – asal nanya - “sekadar mencuri kamera”.
SEBELUM rapat dengar pendapat, Menko Polkam Mahfud MD sempat bikin merah kuping anggota dewan di Senayan, karena mengritik, dalam kasus Sambo, “DPR diam saja”. Lalu disambut publik, dengan sinyalemen, DPR RI terima suap. Senayan geger. Tapi juga tak terlalu galak dalam mengelak. "Masuk angin" juga nampaknya.
Pimpinan Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyebut, “kasus Sambo melelahkan republik” . Seolah olah tidak ada kasus lain di negeri ini, katanya. “Nggak mungkin republik ini hanya mengurusi Sambo, ” katanya.
Memangnya kantor polisi seantero negeri mendadak berhenti karena Sambo. Kan tidak? Ngawur sekali politisi Senayan itu.
Tabiat asli anggota DPR di kasus Ferdy Sambo justru terbongkar usai mencecar Menko Polhukam Mahfud MD. Foto Fahri Hamzah sampai dibawa.
Pimpinan sidang menginginkan masyarakat berhenti bicara soal Ferdy Shambo. “Silakan prosesnya silakan dilanjutkan. Tapi tidak menjadi opini publik, “ katanya.
Bahasa yang tersirat di sana, “Lupakan deh kasus Sambo – kami mau selesaikan diam diam – cincai cincai. Gara gara Sambo tersangka, kami repot”
Ada politisi kawakan yang menuding Mahfud MD, “mendahului proses hukum”. Padahal, Mahfud MD sengaja bikin pernyataan kontroversial di media sosial, untuk mengajak publik ikut mengawal kasus ini. Agar Polri tegas. Karena di internal Polri gamang dan sering maju mundur. Ada perang bintang.
Mahfud MD sudah menjelaskan di channel Faisal Akbar, ikhwal strategi politik hukum itu, tapi anggota dewan tak menyimak. Padahal yang nonton channel itu sudah jutaan. Rada blo'on juga.
Dalam kasus seheboh dan luar biasa di rumah dinas jendral Polri, seorang politisi Senayan masih bersikap normatif ; “agar Mahfud MD memberikan rekomendasi kepada pihak Mabes. Demi menghindari kegaduhan. Alias diselesaikan diam diam". "Tidak diumbar ke publik, karena menimbulkan isu liar, diplintir liar, ” katanya.
DPR RI menghendaki agar kasus diproses diam diam. Dan pada ujungnya, diselesaikan dengan amplop? Amplop dari "konsorsium 303" pula...ha..ha..ha..
Maka, dalam hal ini, pernyataan Fahri Hamzah menemukan contoh faktualnya. Politisi Senayan kelihatan blo’onnya. Kasus Ferdy Sambo menjadi kasus besar, karena publik dan media terus membicarakannya. Dan kemudian terbukti menguak motif dan kasus kasus besar di baliknya.
Belakangan anggota dewan sendiri, menyatakan, publik dibohongi oleh polisi – “bahkan dengan siaran resmi ternyata isinya (Polri) membohongi” akuinya.
Sengaja saya tak menyebut nama nama mereka, karena tak berguna juga. Tak masuk standard untuk dibahas namanya. Semua yang bicara mencoba mencari cari kesalahan Ketua Ex Officio Kompolnas dan gagal.
Profesor Doktor yang ahli hukum tata negara itu memang bukan lawan dan tandingan mereka.
Desertasi Mahfud MD adalah politik hukum – yaitu menggunakan politik, agar hukum bekerja. “Hukum itu produk politik – harus didorong oleh politik – tidak bisa jalan sendiri, " kata Mahfud MD.
Ketika ditantang agar Kompolnas dibubarkan saja, Mahfud MD dengan lantang menyebut, “Silakan 'kan (Kompolnas) bapak yang bikin?” Ujungnya dia nyerah juga.
Mahfud MD menyebut, dia sudah berhenti bicara kasus Sambo. Tapi media memutar berulang ulang.
Sekelas anggota dewan tak paham mana pernyataan lama atau pernyataan baru, karena memang kurang update dnan tak menguasai masalah. Jadinya terkesan asal mangap.
Ada lagi, anggota dewan yang minta agar motifnya dibuka saja ? Jangan ditambah bumbu, seperti hanya "layak untuk konsumsi dewasa dan menjijikan". Juga memaksa menyebut nama jendral bintang III yang mengundurkan diri. Padahal bukan itu subtansinya. Bahwa ada semangat di dalam kubu Polri sendiri agar kasus itu dibuka, sesuai arahan presiden dan desakan publik.
Ada anggota yang paham, ada yang tetap bingung. Seperti kata Fahmi Hamzah, mereka yang duduk di Senayan, memang banyak "yang rada blo'on".
(*)