Fotokita.net - Kerangkeng atau penjara manusia ditemukan di rumah Bupati LangkatTerbit Rencana Peranginangin, yang sebelumnya diamankan dalam OTT KPK. Foto tampang penghui kerangkeng di rumah Bupati Langkat itu terlanjur viral di jagat maya. Rupanya Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan fakta mengejutkan.
Bupati Langkat membuat terkejut publik. Sebab, pejabat daerah yang dijaring OTT KPK ini diduga memiliki penjara tersembunyi di rumahnya. Penyintas dari Migrant Care menyebut ada indikasi perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.
Adanya indikasi perbudakan modern itu mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 'Istana' Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dan menemukan adanya penjara atau kerangkeng khusus.
Dari temuan itu, Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menyebut bahwa penjara atau kerangkeng itu sebagai tempat rehabilitasi, nyatanya tempat itu tak mengantongi izinPenjara atau kerangkeng tersebut dibuat di belakang rumah Bupati Langkat
Saat petugas KPK menggeledah kediaman Terbit Rencana Peranginangin, ditemukan empat orang pria di dalam penjara yang kabarnya dalam kondisi babak belur. Dari penjelasan Kapolda Sumut, mereka yang ditahan oleh Terbit turut dipekerjakan di perkebunan sawit, dan kerja lainnya.
Fakta itu yang disinyalir menjadi temuan Migrant Care sebagai bentuk dugaan perbudakan modern. Dari beberapa foto yang beredar, penjara pribadi milik Terbit itu seperti penjara seperti kebanyakan.
Foto tampang penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat tersebar luas. Dari foto itu, publik terkejut melihat kondisi penghuni kerangkeng. Netizen pun mendesak pihak terkait segera menindaklanjuti temuan itu.
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menjadi sorotan gegara foto kerangkeng di rumahnya. Penghuni kerangkeng buka suara.
Dari keterangan migrant center serta petugas KPK yang menggeledah rumah Bupati Langkat terpetik informasi, penghuni kerangkengadalah para pekerja perkebunan sawit. Setelah mereka bekerja di perkebunan entah kenapa dan maksud nya bagaimana para pekerja tersebut di kerangkeng oleh para preman bayaran bupati Langkat.
Migrant Care kemudian mengungkapkan sederet perlakuan kejam dan tak manusiawi yang diduga dilakukanoleh Terbit. Sederet perlakuan kejam tersebut diungakap oleh Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Care.
Ia mengatakan sejak Senin (24/1/2022), berdasarkan laporan, sudah ada 40 orang korban praktik perbudakan. Pihaknya juga telah melapor ke Komnas HAM RI Jakarta agar ditindaklanjuti. "Laporan sementara ada 40 orang. Berapa lamanya nanti Komnas HAM yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Anis.
Anis juga mengadukan sejumlah dugaan penyiksaan yang terjadi di penjara tersebut. Ia mengatakan, ada tujuh perlakuan kejam dan tak manusiawi yang diduga merupakan praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.
Kepada awak media, Anis menyampaikan tujuh perlakuan keji yang diduga dilakukan Bupati Langkat terhadap penghuni kerangkeng manusia itu. Pertama, Terbit diduga membangun semacan penjara atau kerangkeng di rumahnya.
Kedua, kerangkeng tersebut dipakai untuk menampung para pekerja setelah mereka bekerja. Ketiga, para pekerja tersebut mereka tidak punya akses kemana-mana. Keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam, dan luka.
Kelima, lanjut dia, mereka diberi makan tidak layak yakni hanya dua kali sehari. Keenam, kata Anis, mereka tidak digaji selama bekerja. Ketujuh, mereka tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar.
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menjadi sorotan gegara foto kerangkeng di rumahnya. Penghuni kerangkeng buka suara.
Terkait laporan itu, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan pihaknya akan mengirim tim investigasi. Rencananya tim investigasi itu akan dikirim pekan ini.
Anam menjelaskan investigasi tersebut nantinya akan mendalami terkait dengan kondisi terkini para korban, mengapa di rumah tersebut ada penjaranya, kenapa di penjara ada sekian orang, lalu kenapa di penjara ada orang yang mengalami luka-luka.Pihaknya harus bergerak cepat untuk mengantisipasi adanya kemungkinan para korban dihilangkan.
Polisi mendalami kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Dugaan perbudakan mulai diusut. Berdasarkan penelusuran polisi, kerangkeng manusia ini dinyatakan ilegal. Kerangkeng itu diketahui sudah dibangun sejak tahun 2012.
"Tidak berizin, tidak terdaftar sesuai dengan undang-undang," Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Polisi juga mengungkap temuan sementara dari kasus kerangkeng manusia ini. Termasuk mengusut dugaan perbudakan. Berikut selengkapnya.
Polisi kini sedang mengusut dugaan adanya praktik perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Ramadhan mengatakan para warga binaan itu dipekerjakan dengan tujuan diberikan pembekalan keterampilan.
"Ini dalam proses, karena kita melihat sudah dijelaskan dengan kesadaran diri orang tua mengantar dan menyerahkan kemudian dengan pernyataan. Tetapi apa itu kita nanti lihat, kita akan dalami apa prosesnya," kata Ramadhan.
Hingga kini, Ramadhan belum dapat menjelaskan secara detail adanya dugaan perbudakan dan TPPO dalam kasus tersebut. Dia menyebut pekerjaan yang dikerjakan para penghuni kerangkeng diberikan oleh pihak yang disebut pembina.
"Tentu itu semua merupakan alasan dari pengelola, nanti kita lihat bagaimana proses penyelidikan akan kita sampaikan," ucap Ramadhan.
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menjadi sorotan gegara foto kerangkeng di rumahnya. Penghuni kerangkeng buka suara.
Polisi telah memeriksa 11 orang. Mereka terdiri atas warga binaan hingga jajaran pejabat pemerintahan setempat seperti Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Langkat. Ramadhan menuturkan ada 48 warga penghuni kerangkeng manusia yang dipekerjakan sebagai buruh pabrik. Polisi menyebut mereka dipekerjakan tapi tidak diberi upah.
"Sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat. Mereka tidak diberi upah seperti pekerja," kata Ramadhan.
Fredi Jonathan sempat menghuni kerangkeng Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Fredi mengaku makin gemuk selama berada di lokasi itu.
"Kalau menurut aku nyaman aku di situ, Bang, karena makin sehat aku, Bang, kuakui. Sehat, gemuk. Itu yang kualami," kata Fredi setelah dibawa dari kerangkeng ke Kantor Camat Kuala, Langkat, Selasa (25/1/2022).
Fredi mengatakan dirinya hidup lebih teratur selama di dalam kerangkeng. Dia mengaku hanya bertugas bersih-bersih saat berada di dalam kerangkeng.
"Karena dulu pertama masuk aku kan kurus, nggak teratur lah aku bilang bang. Semenjak aku di dalam itu kan, kita di situ dididik teratur, olahraga tiap pagi, aktivitas pun kita setiap pagi bersih-bersih kan di pinggir kolam itu saya nyapu-nyapu," ujarnya.
Fredi mengaku dibatasi untuk ketemu keluarga. Fredi mengatakan untuk bertemu keluarga harus disetujui pihak yang disebut pembina lokasi itu. Selain dibatasi ketemu keluarga, Fredi mengatakan tidak diizinkan memiliki alat komunikasi. "Komunikasi nggak boleh, ada waktu tertentu," ujarnya.
Mantan penghuni lainnya Jefri Sembiring mengaku sebagai pecandu narkoba. Dia mengatakan dirinya makin sehat selama berada di dalam kerangkeng. "Iya (diserahkan ke kerangkeng karena pecandu). Satu kerangkeng 14 orang, pecandu semua. Empat bulan (di dalam kerangkeng), sehat, makin gemuk," ujar Jefri.
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menjadi sorotan gegara foto kerangkeng di rumahnya. Penghuni kerangkeng buka suara.
Jefri mengatakan selama di kerangkeng dia lebih aktif berolahraga. Dia mengatakan tidak pernah dianiaya selama berada di dalam kerangkeng. "Saya lihat enggak pernah (ada yang disiksa)," jelas Jefri.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat mendatangi Kantor Camat Kuala, di Jalan Binjai-Kuala, untuk bertemu dengan penghuni sel di kediaman Bupati Terbit Rencana Peranginangin, Selasa (25/1/2022). Bersama dengan Personel Polres Langkat, BNN melihat langsung para pekerja yang dikerangkeng di kediaman tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kabupaten Langkat Rosmiyati mengatakan, dulunya pihak Terbit Rencana pernah mengajukan permohonan menjadikan penjara tersebut untuk lokasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. "Yang kami tahu, tahun 2017 kami sudah survei ke tempat itu," kata dia.
Akan tetapi, setelah pertemuan pada beberapa tahun silam, Terbit Rencana Peranginangin melalui adiknya Sri Bana, hingga saat ini tidak juga melengkapi berkas untuk izin lokasi rehab tersebut. "Tidak layaknya, karena mereka belum punya izin. Kasi Rehab sudah menyerahkan kepada adik bupati, dan sudah dikelola oleh adiknya Sri Bana saat itu," ungkapnya.
Ia mengatakan, seluruh berkas sudah diminta untuk dilengkapi, akan tetapi Terbit Rencana Peranginangin juga tidak mengindahkannya. "Semua kami minta untuk dilengkapi seluruh berkasnya. Sampai sekarang tidak ada koordinasi dengan kami terkait tempat itu," jelasnya.
Dirinya juga enggan memberikan penjelasan, mengenai adanya orang yang disiksa di lokasi rehab. Lantaran, penghuni kerangkeng terlihat mengalami luka lebam pada wajah. Bermoduskan lokasi rehab, diduga perbudakan modern dan perdagangan manusia terjadi di tempat itu.
Dari pertemuan di Kantor Camat, kata dia hanya delapan orang yang mengaku sebagai penyalahgunaan narkoba ditemuinya. Sisanya, ia tidak tahu di mana keberadaannya. "Saya tidak tahu, di mana mereka semua. Mereka sudah tidak lagi berada di dalam," katanya.
Dari pengakuan orang di rumah Terbit, kata dia ada 48 orang yang menghuni dua sel. Saat melakukan peninjauan bersama dengan Polres Langkat, ia melihat penghuninya. Akan tetapi, dirinya tidak mengetahui kemana para penghuni sel di dalam kediaman pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.
(*)