Foto Bupati Penajam Paser Utara Makan di Private Jet Viral, Penggantinya Pernah Berseteru Gegara Masalah Sepele Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:08
Facebook

Sebelum ditangkap KPK, Bupati Penajam Paser Utara terekam bersantai di private jet. Pengganti Abdul Gafur pernah berseteru gegara masalah ini.

Fotokita.net - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud yang menjadi tersangka kasus korupsi terus menjadi perbincangan di media sosial. Foto Bupati yang ditangkap dalam OTT KPK ini viral gegara terekam bergaya hidup mewah.

Foto yang beredar itu berasal dari tangkapan layar video viral di media sosial. Dalam video itu, Bupati Penajam Paser Utara terlihat sedang makan sembari sesekali disuapi oleh istrinya. Tentu saja, video ini menjadi sorotan netizen.

Video gaya hidup Abdul Gafur Mas'ud ramai dibahas pada Minggu (16/1/2022). Di video itu, Abdul Gafur terlihatduduk santai di kursi pesawat dengan memakai baju safari. Sesekali tampak istrinya, Risna, menyuapinya.

Selain Gafur dan istrinya, di pesawat itu ada beberapa orang lain. Namun, belum diketahui pasti siapa mereka.

Awak media telah telah menghubungi Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Penajam Paser Utara Ahmad Usman untuk menanyakan detail soal video ini. Namun, Usman mengaku tidak tahu-menahu soal informasi dalam video tersebut.

"Mohon maaf saya tidak memiliki data untuk hal tersebut karena kegiatan bersifat pribadi," kata Usman dilansir detikcom, Minggu (16/1/2022).

Abdul Gafur Mas'ud ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Abdul Gafur beserta beberapa orang lainnya saat ini tengah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga: Sempat Terlibat Jual Beli Pulau, Foto Bupati Penajam Paser Utara Jadi Olok-olok, Kini Bikin Anak SBY Tanggung Malu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (12/1/2022).

KPK diketahui menggelar OTT di dua tempat berbeda yaitu di Jakarta dan Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur, KPK melakukan penggeledahan pada Rabu (13/1/2022) mulai pukul 01.00 Wita di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten PPU diantaranya adalah Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, ruang kerja Bupati Abdul Gafur Mas’ud, ruang kerja Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Muliadi dan Ruang kerja Kepala PUPR PPU, Edi Hasmoro.

Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama dengan Bendum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK pun akan menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui saat ini sebagai kader Partai Demokrat.

"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai, kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat," kata Alex dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Kemudian, kata Alex, di Kalimantan Timur saat ini tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat. Abdul Gafur, sebut Alex, menjadi salah seorang kandidat calon ketua di sana.

Baca Juga: Atur Uang Suap Bupati Paser Penajam Utara, Foto Tampang Nur Afifah Balgis Digeruduk, Nama AHY Ikut Diseret

Facebook

Sebelum ditangkap KPK, Bupati Penajam Paser Utara terekam bersantai di private jet. Pengganti Abdul Gafur pernah berseteru gegara masalah ini.

"Dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," kata Alex.

Abdul Gafur Masud ditangkap KPK hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya.Abdul Gafur Masud lahir pada 7 Desember 1987. Abdul Gafur adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2018-2023 berpasangan dengan Hamdan sebagai wakil Bupati Penajam Paser Utara.

Sebagai duet bupati dan wakil bupati, hubungan antara Abdul Gafur Masud dan Hamdan ternyata tak terjalin dengan baik. Keduanya sempat berseteru sekitar pertengahan tahun 2021 lalu terkait penyalahgunaan wewenang.

Abdul Gafur Masud bahkan melaporkan wakilnya, Hamdam ke Inspektorat Kalimantan Timur. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wakil bupati Hamdan.

Abdul Gafur Masud melayangkan surat ke Inspektorat Kalimantan Timur. Dalam suratnya yang bernomor 005/755/TU-Pimp/VI/2021 tersebut, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud melaporkan dugaaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Wakil Bupati PPU, Hamdam.

Penyalahgunaan yang dimaksud dalam surat laporan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud adalah terkait penertiban tata naskah dinas. Wakil Bupati PPU, Hamdam membenarkan adanya pelaporan dirinya ke Inspektorat Kaltim yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara.

Menurut Hamdam, dirinya melakukan hal itu tak lain hanya untuk membantu kelancaran sistem pemerintahan daerah. "Kan tugas saya membantu bupati, kalau naskah-naskah dinas yang saya tanda tangani itu dalam mendukung dan mempercepat tugas-tugas bupati kan benar saja," ujarnya.

Baca Juga: Foto Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap KPK Dicari, Pernah Cuma Pakai Kaos Oblong Ketemu Presiden

Facebook

Sebelum ditangkap KPK, Bupati Penajam Paser Utara terekam bersantai di private jet. Pengganti Abdul Gafur pernah berseteru gegara masalah ini.

Terkait pelaporan tersebut, Hamdam mengatakan ia telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak terkait. "Satu kali (dimintai keterangan). Pokoknya sudah diperiksa itu saja, dipanggil dan dimintai keterangan," katanya.

Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Pranata ketika dikonfirmasi TribunKaltim.co membenarkan telah menerima surat laporan tersebut dan telah melakukan pemeriksaan. Menurut Irfan, tindak lanjut surat dari Bupati PPU telah dilaksanakan bulan Juli 2021 lalu.

Pihak Inspektorat Kaltim juga telah melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Irfan menjelaskan perihal dalam laporan Bupati PPU, Abdul Gafur Masud tersebut.

"Ada dugaan penerbitan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan dilakukan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, makanya kami lakukan pemeriksaan," kata Irfan, Selasa (10/8/2021).

Surat tersebut sudah ditandatangani Wakil Gubenur Hadi Mulyadi. Selanjutnya, Inspektorat Kaltim diberikan waktu 10 hari mulai tanggal 26 Juli sampai 4 Agustus 2021 untuk melakukan pemeriksaan.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengaku, dirinya sudah lama tidak komunikasi secara langsung dengan Bupati Abdul Gafur Masud (AGM). "Saya lumayan lama gak komunikasi dengan beliau, tapi cukup agak lama.

Kalau untuk komunikasi lewat WhatsApp pernah beliau menyampaikan belasungkawa waktu ibu saya meninggal," kata Hamdam, di Kantor Bupati PPU Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Didukung 8 Partai Politik, Ternyata Wali Kota Bekasi Pendukung Tangan Kanan Jokowi Jadi Capres 2024, Foto Ini Buktinya

Facebook

Sebelum ditangkap KPK, Bupati Penajam Paser Utara terekam bersantai di private jet. Pengganti Abdul Gafur pernah berseteru gegara masalah ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir Hamdam sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU, setelah adanya penetapan Bupati Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU.

"SK Mendagri mengenai penunjukan Wakil Bupati Hamdam Pongrewa sebagai Plt Bupati PPU sudah diterima. Sudah saya paraf, tinggal ditandatangani Gubernur Kaltim yang saat ini masih di Jakarta," kata Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, usai pertemuan Pansus DPR-RI tentang RUU IKN di Ballroom Grand Jatra Balikpapan, Jumat (14/1/2022) malam.

Karena hari libur (Sabtu dan Minggu), lanjut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini berharap Senin sudah di tanda tangani Gubernur Isran Noor, sehingga Wakil Bupati Hamdam segera mengisi kekosongan pejabat kepala daerah di Kabupaten PPU.

"Penunjukan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati PPU, diharapkan Pak Hamdam bisa bekerja menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat PPU," tandasnya.

Hadi Mulyadi juga berharap seluruh stakeholders, dinas dan instansi terus berkoordinasi, berkomunikasi, bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Selain menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, tugas utama Plt Bupati membantu pemerintah dalam penanganan Covid 19, karena sampai saat ini masih terjadi. Kewaspadaan dan sinergitas dengan TNI, Polri serta masyarakat harus terus digalakkan. "Terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu taat dan disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19," pesannya.

Kepada masyarakat Kaltim khususnya warga PPU, tetap tenang dan selalu menjaga kondusifitas daerah, dan tidak kendor dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam berbagai aktivias sehari-hari. "Sehingga bisa terhindar tertular Covid-19. Apalagi sudah terjadi penyebaran varian baru Omicron," ungkapnya.

Baca Juga: Disingkirkan dari KPK, Ini Alasan Mantan Pegawai yang Dipecat Gegara Tak Lolos TWK Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Foto Bendera HTI

(*)

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya