Fotokita.net - Foto Hillary Brigitta Lasut, anggota termuda DPR RI ramai dibahas netizen di media sosial. Sebab, anggota Komisi I DPR ini mengakui sudah meminta secara langsung kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk mendapatkan pengawalan pribadi dari TNI. Akhirnya, Jenderal Dudung menarik prajurit TNI dari Hillary. Namun, netizen minta anggota DPR termuda berani ungkap kasus besar ini.
Hillary Brigitta Lasut menjadi perbincangan netizen di jagat maya. Namanya menjadi populer dalam mesin pencarian berbagai platform media sosial. Hillary termasuk anggota DPR yang rajin membagikan foto kegiataannya melalui akun Instagram miliknya yang sudah mendapatkan verifikasi.
Foto Hillary yang muncul di akun Instagram itu mendapatkan banyak komentar dari netizen usai permintaan pengawalan dari TNI muncul dalam berbagai pemberitaan. Tentu saja, respons yang muncul beragam. Banyak di antara mereka yang mendukung Hillary agar dapat pengawalan dari TNI.
Hillary sudah menjelaskan dasar hukum permintaan bantuan pengamanan ke TNI ini. Hillary menjadikan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 85 Tahun 2014 sebagai dasar hukumnya.
"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014," kata Hillary di akun Instagram seperti dikutip Kamis (2/12/2021).
Dia berbicara dunia politik yang misterius hingga tugas-tugas ke luar. "Kalau ditanya kenapa, jujur saja saya harus mengakui, cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," kata Hillary.
"Keharusan untuk tugas luar, bertemu banyak orang, dan bertemu masyarakat sampai larut malam, serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakkan," imbuh dia.
Hillary mengaku tinggal sendiri di Ibu Kota dengan bibi dan adik-adiknya yang semua masih kecil. Selain itu, ayahnya bertugas di daerah perbatasan yang membuat dirinya mempertimbangkan pengamanan. "Tidak ada yang kuat secara fisik di rumah, adik laki-laki saya yang paling besar baru lulus SMP, yang paling kecil baru 3 tahun," ujar Hillary.
Anggota Komisi I DPR itu menyebut dirinya berkewajiban menjaga adik-adiknya selepas kepergian almarhum ibunda. Ini membuatnya bertekad membuka diri meminta bantuan pengawalan, khususnya karena dia mengaku sering berselisih paham dengan banyak pihak ketika membela masyarakat Sulut.
Netizen yang mengikuti kiprah Hillary Brigitta Lasut ternyata sudah mengetahui kasus besar yang akan diungkap oleh anggota DPR termuda itu.
Rupanya, permintaan pengawalan TNI kepadaKSAD Jenderal Dudung Abdurachman itu menuai polemik.Fraksi NasDem DPR RI buka suara perihal anggotanya, Hillary Brigitta Lasut, menyurati TNI guna meminta bantuan pengamanan. Menurut Fraksi NasDem, Brigitta meminta bantuan pengamanan Kopassus dan Kostrad."Kalau saya lihat surat itu, telegramnya itu, Kopassus dan Kostrad kan," kata Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali dilansir detikcom, Kamis (2/12/2021).
Fraksi NasDem juga mengaku kaget Brigitta meminta bantuan pengamanan ke TNI. Ahmad Ali menegaskan semestinya anggota DPR termuda itu memberitahukan ke fraksi. "Kalau saya sih kaget, tahunya dari media. Harusnya memberitahukan kepada fraksi," ungkap Ahmad Ali.
Sementara itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku, selama menjadi pimpinan Komisi I DPR belum pernah menerima permintaan seperti yang dilakukan Brigitta. Elite Golkar itu menyebut permintaan bantuan pengamanan yang dilakukan Hillary murni pribadi.
"Tugas kedewanan kadang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu. Namun, selaku Ketua Komisi I selama periode ini, dan selama memimpin periode sebelumnya juga belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait hal itu. Jadi Mbak Hillary secara pribadi," terang Meutya, Jumat (3/12/2021).
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sempat menyetujui permintaan anggota DPR RI termuda Hillary Brigitta Lasut soal bantuan pengamanan pribadi dari TNI. Lalu, belakangan persetujuan Jenderal Dudung untuk menyediakan pengawalan kepada anggota DPR termuda itu dibatalkan.
Netizen yang mengikuti kiprah Hillary Brigitta Lasut ternyata sudah mengetahui kasus besar yang akan diungkap oleh anggota DPR termuda itu.
Hillary sebenarnya membatalkan permintaan pengawalan dari TNI meski sempat disetujui Jenderal Dudung. Permintaan itu dibatalkan setelah dirinya ditegur oleh Fraksi NasDem.
"Apabila Fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," ujarnya dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram-nya.
Dia juga menjelaskan alasannya meminta pengamanan dari TNI dibandingkan polisi. Hillary mengatakan dirinya mendampingi masyarakat dalam beberapa kasus yang bersinggungan dengan Polri sehingga dirinya berupaya menghindari konflik kepentingan.
"Saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest, yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya, nanti kelihatannya tidak etis," katanya.
Dia pun telah mengkaji bahwa penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Hillary lalu membandingkan dengan orang yang bukan pejabat tapi disebutnya mendapat pengawalan dari TNI.
Netizen yang mengikuti kiprah Hillary Brigitta Lasut ternyata sudah mengetahui kasus besar yang akan diungkap oleh anggota DPR termuda itu.
"Banyak Bapak-bapak berbadan besar yang kuat, sehat, dan capable secara fisik, bukan pejabat publik, dan bukan aset negara, dikawal dengan patwal dan angkatan bersenjata tapi tidak dipermasalahkan," ujarnya.
Persetujuan Jenderal Dudung atas permintaan Hillary itu diketahui dari terbitnya surat telegram berklasifikasi biasa (bukan rahasia) yang ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus.
Surat telegram yang dimaksud bernomor ST/3274/2021, tertanggal 25 November 2021. Fraksi NasDem, dalam hal ini Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, mengkonfirmasi surat telegram tersebut. Surat itu ditandatangani Asper KSAD Mayjen Wawan, dan ditembuskan kepada KSAD, Wakil KSAD, Irjenad, Aspers Panglima TNI, dan Asintel KSAD.
Dalam surat telegram itu disebutkan bahwa Hillary mengirimkan surat pada 3 November 2021 tentang permohonan penugasan anggota TNI menjadi ajudan pribadi.
Dalam surat telegram tersebut, tertulis Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan KSAD Nomor 35 Tahun 2018 dijadikan sebagai dasar untuk penyeleksian calon ajudan Hillary. Surat itu juga menyebutkan permintaan pengiriman satu personel bintara untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi Hillary.
Selain itu, dalam surat bernomor ST/3274/2021 itu juga dipaparkan tujuh syarat calon ajudan pribadi Hillary. Salah satu syaratnya ialah berpangkat sertu dengan usia 24-27 tahun.
Surat persetujuan itu kemudian ditarik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Dia mengaku telah berbicara dengan Jenderal Dudung. Menurutnya, Dudung memutuskan menarik kembali pengamanan yang sempat disetujui untuk diberikan kepada Hillary.
"Sudah (bicara ke KSAD). KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," ungkap Meutya kepada wartawan.
Hillary sendiri sudah menjelaskan kembali alasannya meminta permintaan pengawalan TNI itu melalui akun Instagram pribadinya. "Ada satu kasus, satu2nya yang dari dulu banyak sekali dilaporkan, tapi belum berani saya angkat dan saya bantu, karena ayah saya tidak mengijinkan untuk ikut terlibat, karena saya belum cukup kuat."
Saya juga telah berbicara dgn KSAD, beliau menyampaikan akan menarik pengamanan dari Agt Komisi 1 Ibu Hillary Lasut untuk mengkaji urgensi. Di luar itu, saya Ketua Komisi 1 mendukung agt Komisi 1 Ibu Hillary untuk tetap menyuarakan perjuangan yang menjadi mimpinya sbg agt DPR.— Meutya Hafid Ansyah (@meutya_hafid) December 3, 2021
Hillary melanjutkan,"Belum pernah saya tanggapi karena saya sadar ayah saya benar. Kerabat dekat kami, pejabat terakhir yang mengadvokasi kasus tersebut meninggal misterius, dan entah ada kaitannya atau tidak, saya tidak dapat restu keluarga. Karena masyarakat terus berdatangan, meminta tolong, saya berjanji pada ayah saya mau minta satu orang untuk pengamanan saya, agar ayah saya lebih tenang."
Lantaran pengawalan TNI dibatalkan, Hillary mengaku memikirkan jalan lain untuk bisa mengungkap kasus besar itu. "Saya dan tim sudah persiapan untuk mulai mengadvokasi dan membantu masyarakat terkait hal ini, dan rencananya itu akan jadi fokus kami di 2022 sehingga tim mengusulkan meminta pengamanan TNI karena lebih tidak terkait dengan kasus ini. Masyarakat sulut yang melapor pada saya pasti tau, kasus apa yang saya bicarakan."
"Tetapi karena sepertinya tidak etis meminta pengamanan, saya harus mencari jalan lain. Kalau awal tahun depan kasus ini tidak dibantu bisa saja sudah terlambat. Mohon maaf kalau niatan saya ini dianggap tidak etis. Proses belajar."
Netizen yang jeli mengikuti kiprah Hillary ternyata sudah mengetahui kasus besar yang akan diungkap oleh anggota DPR termuda itu. Akun @haerkasim1515 menulis, "Berharap besar kasus yg di maksud adalah Tambang di Kepulauan SANGIHE."
Rupanya, komentar itu menjadi ramai dibahas. Akun @ulla_mn membalas, "@haerkasim1515 yaaah, saya juga harap itu. Saya bukan orang sana tapi pernah kesana tinggal bbrpa minggu. Cukup tau wilayah sana. Gak rela rasanya pulau itu hilang setengahnya." Lalu, akun @dokter.editor juga tak mau kalah, "@haerkasim1515 sudah di pin sama mba hillary, kemungkinan besar memang kasus itu."
(*)