Fotokita.net - Ada 4 kader PDI Perjuangan terjerat kasus korupsi, Megawati Soekarnoputri buka suara: jangan lupa, KPK itu saya yang buat loh.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2/2021) malam.
"Benar, hari Jumat 26 Februari 2021 tengah malam, KPK melakukan giat tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Fikri saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).
Fikri mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang terjaring dan dalam kasus apa yang bersangkutan ditangkap.
Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan akan menginformasikannya kepada publik ketika KPK selesai bekerja.
"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ujarnya.
"Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," sambung dia.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa KPK melakukan OTT di Sulawesi Selatan.
Hingga kini, diketahui KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam sebuah operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat - Sabtu dini hari.
Nurdin adalah Gubernur Sulsel yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada 2018 lalu.
Penangkapan Nurdin tersebut menambah deretan nama kader atau kepala daerah PDIP yang ditangkap KPK.
Berikut daftar politisi atau kader PDIP yang ditangkap KPK belum lama ini.
1. Andreu Misanta Pribadi, bekas calon legislatif PDIP itu adalah eks Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Dia menyerahkan diri ke KPK karena diduga terlibat dalam praktik suap eksportasi benih lobster alias Benur.
2. Wenny Bukamo, eks Bupati Banggai Laut. Bupati dari PDIP itu ditangkap KPK lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut.
3. Juliari P Batubara. Menteri Sosial sekaligus pejabat di DPP PDIP itu ditangkap karena melakukan korupsi pengadaan paket bantuan sosial alis bansos Covid-19.
4. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan dari PDIP ditangkap KPK hari ini karena diuga menerima suap proyek di Sulsel.
Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulsel, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup apik.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi seputar penangkapan Nurdin Abdullah.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih jika kader partainya terjerat kasus korupsi hingga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, Megawati menyampaikan bahwa lembaga antirasuah tersebut didirikan olehnya.
Nurdin Abdullah ditangkap KPK, Sabtu, 27 Februari 2021 pagi.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan kepada peserta Sekolah Partai PDI-P Gelombang III yang diikuti oleh 212 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Cakada) di Pilkada 2020 secara virtual, Minggu (13/9/2020).
"Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI-P yang diambil KPK. KPK itu saya yang buat loh. Jangan lupa loh. Kalau nggak percaya, lihat pembentukan KPK, MK," kata Megawati.
Megawati menjelaskan, tujuan dirinya mendirikan KPK yakni untuk mendisiplinkan pemimpin dan elite untuk tidak melakukan tindak korupsi yang merugikan rakyat.
Sebab, kata dia, hanya pejabat dan kalangan elite saja lah yang berpotensi melakukan tindak korupsi.
"KPK saya buat untuk mendisiplinkan kita, kalangan pemimpin dan rakyat kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? yang korupsi pasti kalangan elite, karena itu saya mau teken untuk didirikannya KPK," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI kelima itu pun berpesan kepada para calon kepala daerah yang diusung PDI-P untuk tidak melakukan tindak korupsi.
Dia berharap, bagi para calon kepala daerah yang nantinya terpilih, dapat bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat.
"Keuangan kita sudah itu terkontrol dengan baik, ada BPK, KPK, OJK, gimana kalian masih mau main, coba pikir kader yang baru masuk mungkin kaget-kaget kalau saya ngomong seperti ini. Jadi menurut saya, please, dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia," pintanya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyingung praktik korupsi yang masih terjadi di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan saat memberi arahan dalam sekolah partai bagi para calon kepala daerah dari PDIP.
Pada Juli 2020, PDIP telah menetapkan 49 pasangan calon dan 75 pasangan calon diumumkan pada Agustus.
Presiden kelima itu mengemukakan bahwa perbuatan tercela itu kebayakan dilalukan oleh para elite negara.
"Mana ada rakyat yang bisa korupsi, yang korupsi pasti kalangan elite," kata Megawati dalam acara pembukaan gelombang pertama sekolah kader yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (21/8/2020) seperti dikutip dari Republika Online.
Megawati dan SBY
Mega mengatakan, maraknya praktik korupsi itu menjadi alasan dasar yang kuat bagi dia untuk menyetujui pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menegaskan, komisi antirasuah itu didirikan guna menegakkan disiplin semua pihak, khususnya kalangan pemimpin dan juga rakyat.
Ia meminta para pasangan calon kepala daerah untuk menegaskan kembali alasan mereka untuk maju sebagai pemimpin wilayah.
Dia mengatakan, calon kepala daerah yang maju karena harta, jabatan, atau kekuasaan tidak akan bisa terpilih.
Dia mengaku tidak ingin para kepala daerah yang diusung partainya terjaring oleh KPK.
"Bagaimana kalian akan mempunyai inspirasi kalau dalam pikiran kalian tidak ada isinya. Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDIP itu ada yang diambil oleh KPK," ujarnya.
Sekolah kader rutin dilakukan PDIP menjelang pilkada serentak. Para calon itu digembleng materi terkait Pancasila, kebangsaan, politik, strategi pemenangan pilkada, dan sejarah Indonesia.
Megawati dan Presiden Jokowi
Megawati menegaskan, setiap pasangan calon harus memahami kepemimpinan ideologis pancasilais.
Ia meyakini semua calon telah paham legitimasi kepemimpinan ala PDIP, yaitu berasal dari rakyat untuk rakyat dan dengan rakyat.
"Waktu saya berikan rekomendasi, saya kan bertanya apa maksud kalian maju jadi pemimpin daerah.
Kalau hanya untuk harta, kalau hanya untuk jabatan kekuasaan, saya yakin bahwa Anda nggak mungkin akan terpilih dua kali," katanya.
Mega juga menyinggung wali kota Surabaya dua periode, Tri Rismaharini. Ia mengaku kesulitan mencari sosok pemimpin seperti Risma yang mampu mengubah daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik.
"Kalau boleh saya sebut, mencari Ibu Risma menurut saya itu menjadi beban bagi saya.
Luar biasa dedikasinya menjadikan Kota Surabaya sebuah kota yang sekarang juga sudah terkenal di dunia," ujar dia.
(*)