Fotokita.net - Nama anak Jokowi disebut dalam laporan korupsi bansos Covid-19, ini strategi baru Risma untuk salurkan bantuan tahun 2021.
Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara diduga bersama-sama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menerima suap dari Ardian I M dan Harry Sidabuke.
Diduga Juliari P Batubara menerima uang suap dengan total Rp17 miliar melalui orang kepercayaannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) mematok fee sebesar Rp 10.000 per paket sembako.
Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga setiap satu paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dikorupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebanyak Rp33.000, bukan Rp10.000.
"Kalau berapa kira-kira gambarannya per paket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku Rp28.000 ditambah Rp5.000 adalah Rp33.000," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada awak media, Kamis (10/12/2020).
Dalam konferensi pers pada Minggu (6/12/2020) dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Mensos Juliari Batubara diduga meminta jatah Rp10.000 dari nilai Rp300.000 per paket bansos.
Boyamin mengatakan, dugaan nilai yang dikorupsi Juliari melebihi angka Rp10.000. Dugaan itu ia telusuri dari survei harga barang yang beredar di pasaran.
"Jadi anggaran kan Rp300.000, terus dipotong Rp15.000 untuk transpor, Rp15.000 untuk tas goody bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp270.000. Kalau berdasarkan barang yang ada di lapangan yang diterima masyarakat senilai Rp188.000. Jadi artinya dugaan yang dikorupsi adalah Rp82.000," jelas Boyamin.
Kata Boyamin, dalam program pengadaan bansos tersebut, pemenang tender boleh mengambil keuntungan maksimal hingga 20 persen. Menurutnya, 20 persen dari Rp270.000 itu Rp54.000.
"Dari selisih tadi, Rp82.000 dikurangi Rp54.000. Jadi kira-kira yang dikorup adalah per paket Rp28.000, itu untuk barang ya. Dan untuk goody bag juga ada sekitar Rp5.000 yang dikorup. Karena goody bag itu anggap saja harganya Rp 10.000 dari Rp 15.000. Jadi Rp28.000 ditambah Rp5.000 sekitar Rp33.000," jelas Boyamin.
"Berarti Rp23.000 tadi bisa saja untuk bancakan, ada yang ke pejabat, ada yang ke pemborong sendiri. Jadi pemborong mengambil untungnya lebih dari 20 persen. Karena apa? Selain dugaan untuk bancakan antara pemborong dan pejabat senilai Rp23.000 tadi, karena udah dipotong untuk Mensos Rp10.000," jelasnya lagi.
Menyikapi temuan MAKI, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mendalami informasi itu. Caranya lewat pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan kasus ini.
"Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan di dalami dan digali dari keterangan para saksi yang akan dihadirkan dalam proses penyidikan tersebut," kata Ali lewat pesan singkat, Kamis (10/12/2020).
Kini, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan Majalah Tempo edisi terbaru.
Hal itu lantarakan dalam laporan berjudul 'Upeti Bansos untuk Tim Banteng' muncul nama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.
Disebutkan dalam laporan tersebut, Gibran Rakabuming Rakamemberikan rekomendasi pengadaan kantong bantuan sosial diberikan untuk PT Sritex.
Padahal, sebelumnya, direncanakan pengadaan kantong bansos tersebut untuk pelaku UMKM.
Gibran Rakabuming Raka, dalam laporan itu, diistilahkan sebagai 'anak pak lurah'.
Pak Lurah, menurut Majalah Tempo, mengacu kepada presiden Joko Widodo.
Dalam laporan itu juga Tempo mengungkap dugaan dana korupsi bantuan sosial Juliari Batubara mengalir untuk kepentingan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan.
"Kalau benar Gibran ada dalam skema bancakan peggadaan bansos, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan," tulis Andi Arief dalam akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com.
Andi Arief pun meminta supaya KPK memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Majalah Tempo tersebut.
"KPK perlu klarifikasi soal ini," imbuhnya.
Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Ramainya perbincangan soal Gibran Rakabuming Rakabahkan sempat menjadi tending topik Twitter Indonesia.
Tagar #TangkapAnakPakLurah telah dicuitkan hingga 31 ribu kali hingga Senin (21/12/2020) pukul 04.00.
Warganet meminta agar KPK menyelidiki dan melakukan pengembangan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Juliari Batubara termasuk ke mana saja uang hasil korupsi mengalir.
Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut berkomentar terkait pemberitaan tersebut.
Mardani Ali Sera menuliskan dalam akun Twitternya, "Perlu keberanian @KPK_RI untuk mengusut tuntas. Dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih."
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, bantuan sosial ( bansos) tahun 2021 akan berbeda dari tahun sebelumnya atau tahun 2020.
Menurut Risma, bansos ke depan akan dikirim langsung ke alamat penerima, sehingga warga tak perlu lagi mengambilnya ke kantor pos.
"Karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Dari kantor pos itu langsung diantar," kata Risma, dikutip dari Kompas TV, Jumat (25/12/2020).
Ditransfer
Selain itu, mantan wali kota Surabaya, Jawa Timur juga mengatakan, bansos tahun depan diupayakan tidak dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk bantuan sembako.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan serta menghindari adanya kerumunan yang meningkatkan risiko penularan virus corona.
Artinya, bantuan tersebut nanti akan langsung ditransfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos.
Risma juga akan menjamin keamanan proses penyaluran bantuan melalui kantor pos itu.
"Soal kemanan, itu kan nanti ada kontraknya. Kalau ada apa-apa ya dia harus ganti. Itu akan saya pikirkan minggu depan," ujar dia.
Data penerima bansos
Terkait data penerima bansos, Risma juga mengaku akan segera melakukan pencocokan ke pemerintah daerah.
Hanya saja, dia menyebut pencocokan data itu sementara dilakukan melalui software karena keterbatasan waktu.
Namun, ke depan pihaknya berjanji proses input data penerima bansos ini akan dilakukan secara transparan.
"Datanya belum. Untuk Januari mungkin baru godok irisan-irisan tadi. Karena kita hanya melakukannya melalui software untuk Januari, karena tidak ada waktu. Jadi Senin (28/12) saya rapatkan, Selasa (29/12) pagi sudah bisa dikirim ke daerah," jelas dia.
"Untuk Februari lebih longgar lagi untuk perbaikan data. Jadi mungkin kita lakukan lebih transparan.
Tiga hari kita kembalikan ke daerah kemudian diuplaod, semua warga bisa melihat, sehingga ada inputan masing-masing ke kami," sambungnya.
(Kompas.com)