Fotokita.net - Sebar deklarasi pemerintahan Papua Barat hingga disorot media asing, simak profil Benny Wenda petinggi OPM yang puji Presiden Ri ke-4 karena alasan ini.
Pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari ini pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat).
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.
"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020).
Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.
Dalam keterangan pers disebutkan, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.
"Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin," demikian bunyi keterangan yang tertulis.
Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat, lanjut pernyataan itu.
Benny Wenda
'Otonomi Khusus', yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, akan berakhir pada akhir tahun, dan menjadi sasaran petisi massal yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di seluruh Papua Barat.
Tiga puluh enam orang ditangkap di Manokwari dan Sorong pada hari Jumat disebutkan karena mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dilarang.
Benny menambahkan, konstitusi Sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat.
"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan lembaga yudisial," ujarnya
Ia mengklaim, pemerintah yang dibentuknya didukung oleh semua kelompok pembebasan di Papua Barat, mewakili mayoritas rakyat.
ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat, yang ditandatangani oleh 70% Rakyat Papua, kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 2019.
Sementara itu, Benny Wenda yang saat ini berada di Inggris didapuk menjadi presiden sementara.
Sedangkan sisa kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang ditunggu. Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia," jelas Benny Wenda.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan respon atau mengambil sikap terkait deklarasi sepihak dari United Liberation Movement for West Papua.
Ilustrasi Sniper Kopassus
Nama Benny Wenda memang terdengar tidak asing lagi.
Ia disebut sebagai 'biang kerusuhan' yang kerap terjadi di Papua.
Kepala kantor Staf Presiden, Moeldoko pernah menyebut, Benny Wenda disebut telah memobilisasi diplomatik serta memobilisasi informasi yang salah sehingga menyulut kerusuhan itu.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.
Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.
"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.
Siapa sebenarnya Benny Wenda?
Berikut ulasannya dikutip dari sejumlah sumber.
1. Dendam Pribadi
Benny Wenda adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.
Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.
Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.
Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walaupun keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI
Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.
2. Berhasil Membuat Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus
Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.
Namun apa lacur, Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan Papua.
Organisasi Papua Merdeka (OPM).
3. Ditangkap
Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.
6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.
Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.
Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.
Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.
Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.
Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan harus menyabung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.
4. Dapat Penghargaan dari Oxford
Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.
Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.
Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.
5. Serukan Boikot Upacara Kemerdekaan
Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) meneror warga.
"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.
"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.
Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.
Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.
Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.
"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.
TPNPB Papua Merdeka mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo via YouTube.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar pemerintah melakukan tindakan serius menyikapi tindakan petinggi Organisasi Papua Merdeka, yang secara sepihak mendeklarasikan Papua Barat pada 1 Desember 2020 kemarin.
Fadli Zon meminta agar presiden Panglima TNI dan Polisi agar memperhatikan persoalan tersebut, ketimbang sibuk mengurusi Habib Rizieq Shihab.
"Pak @jokowi , Pak @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?" cuit Fadli di akun Twitternya, Rabu (2/12/2020).
Beberapa waktu lalu, sejatinya Fadli Zon sudah memperkirakan pada 1 Desember 2020 tepat peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bakal terjadi aksi.
Fadli Zon bahkan menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua.
Ungkapan Fadli Zon tersebut disampaikan ketika ramai pencopotan baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI.
Fadli Zon menilai, ketimbang mengurusi spanduk, sebaiknya TNI memikirkan Papua yang sedang bergejolak terlabih mendekati peringatan OPM pada 1 Desember.
"Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka.
Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana.
Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”," kata Fadli Zon dalam cuitannya di aku Twitternya @fadlizon.
Cuitan itu pun terbukti.