Fotokita.net - Tangan kanan Jokowi minta KPK lakukan ini saat periksa Edhy Prabowo, Firli Bahuri angkat suara hingga dapat dukungan penuh dari Mahfud MD.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu (25/11/2020) dini hari.
Semula ada 13 orang yang diamankan, tapi sejumlah orang kemudian dilepas.
Adapun penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK diduga terkait korupsi ekspor benih lobster.
Kebijakan ekspor benih lobster era Edhy Prabowo sempat mengundang kontroversi, karena terbalik dengan pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Informasi KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo itu beredar luas di grup-grup WhatsApp dan media sosial.
KPK pun angkat bicara mengenai informasi penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo tersebut.
"Benar kita telah mangamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi," kata Nawawi Pomolango Pimpinan KPK ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/11/2020).
Ketika ditanya lebih lanjut apakah yang ditangkap adalah Menteri KKP Edhy Prabowo atau bukan, Nawawi tidak menjelaskan lebih lanjut.
"Maaf selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor," katanya.
Seperti diketahui, Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo itu ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Rabu (25/11/2020) dini hari setibanya dari perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat).
Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus korupsi ekspor benur (benih udang).
Menteri Ad Intertim KKP Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tak berlebihan memeriksa Edhy Prabowo.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan. Saya titip itu saja. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Diketahui, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.
Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK).
PT Aero Citra Kargo diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir bibit lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan data, PT ACK dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar.
Namun diduga Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni
"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).
Menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan,Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menegaskan, KPK tidak melakukan pemeriksaan secara berlebihan dalam menangani perkara korupsi.
"Kalau diibaratkan obat, pas ukurannya, pas takarannya, pas cara mengadonnya, pas cara menggunakannya, jadi tidak ada yang berlebihan," kata Firli dalam konferensi pers, Sabtu (28/11/2020).
Hal itu disampaikan Firli saat dimintai tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tidak berlebihan dalam memeriksa Edhy Prabowo.
Firli mengatakan, tidak ada istilah pemeriksaan yang berlebihan.
Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya dari orang yang periksa.
Ketua KPK Firli Bahuri
Firli pun tidak bisa memastikan apakah sebuah pemeriksaan dapat berjalan singkat ataupun memakan waktu berjam-jam.
"Kita tidak bisa apakah pemeriksaan itu cukup 1 jam, apa cukup 2 jam, apakah cukup 3 jam, bukan itu," ujar Firli.
"Tetapi yang paling esensial adalah sejauh mana keterangan yang disampaikan ini ada kesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang lain," sambung dia.
Firli melanjutkan, pemeriksaan yang dilakukan KPK juga dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Sebab, hasil kerja penyidik nantinya akan diuji oleh jaksa penuntut umum.
"Apakah berkas perkara lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya, diuji kembali di dalam pemeriksaan peradilan jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang berlebihan," kata Firli.
Diberitakan sebelumnya, Luhut yang kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim berpesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edhy Prabowo.
Ingat Cuitan 11 Bulan Lalu
Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD mengungkap cuitan di akun twitter 11 bulan lalu.
Cuitan itu dia buat setelah pertemuan dengan Komjen Pol Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama komisioner KPK lainnya.
Pertemuan berlangsung di Kantor Menkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Saat itu, kata Mahfud MD melalui akun twitternya, Rabu (25/11/2020) malam ini, Komjen Firli Bahuri berjanji akan berbuat yang terbaik.
"Cuitan sy bhw Ketua KPK Pak Firli Bahuri bilang, "Meski orng bilang kami tdk baik tp kami akan berbuat yg terbaik", itu bkn baru sy nyatakan stlh Menteri KKP di-OTT hr (26/11) ini", ujar Mahfud MD melalui twitter.
Seperti diberitakan, Edhy Prabowo ditangkap penyidi KPK setelah tiba di Bandara Soekarno sepulang dari Amerika Serikat, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Diduga, Edhy Prabowo terlibat dalam kasus korupsi ekspor benur atau bibit udang lobster.
Cuitan Mahfud MD dan Ucapan Firli Bahuri
Menurut Mahfud MD, cuitan berdasarkan ucapan Firli Bahuri itu telah disampaikan kepada dirinya pada 7 Januari 2020 atau 11 bulan lalu.
Mahfud MD pun membuktikan cuitannya tersebut dengan mengirimkan sebuah link berita. "Ini salah 1 beritanya," kata Mahfud.
Berita berjudul "Amankan Agenda Pemerintah, Pimpinan KPK Sowan ke Menko Polhukam" itu dimuat di media online, Jawapos.com terbit 7 Januari 2020.
Dalam berita disebutkan, Mahfud MD mencatat dua hal penting dari pertemuannya dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
“Ada dua kalimat yang sangat puitis tadi dari KPK, yaitu kami (pimpinan KPK, red) akan bekerja keras, berperang melawan korupsi,” kata Mahfud menirukan ucapan Firli.
Selain itu, Mahfud menyebut pimpinan KPK jilid lima akan bekerja semaksimal mungkin dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena, sebelum resmi dilantik sebagai pimpinan KPK, para pimpinan baru tersebut banyak menuai kritik.
Sy selalu mengingatkan kpd teman-teman di KPK ttg apa yg pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kpd sy, "Biarlah orang mengatakan bhw kami tdk baik, tapi kami akan berusaha keras utk berbuat baik". Syjawab, "Lakukan, saya akan back up agar Anda tak diintervensi".— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 25, 2020
“Kami akan berbuat yang terbaik Meskipun mungkin tidak ada orang yang menganggap kami baik,” ujar Mahfud menirukan pernyataan Filri.
Ucapan itu ditulis kembali oleh Mahfud MD di akun twitternya, Rabu (25/11/2020) pagi atau sekitar 12 jam lalu.
@mohmahfudmd 12j: Sy selalu mengingatkan kpd teman-teman di KPK ttg apa yg pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kpd sy, "Biarlah orang mengatakan bhw kami tdk baik, tapi kami akan berusaha keras utk berbuat baik". Syjawab, "Lakukan, saya akan back up agar Anda tak diintervensi".
Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait menteri KKP Edhy Prabowo yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi.
Presiden Jokowi mengatakan akan menghormati proses yang berjalan di KPK.
"tentunya kita menghormati proses hukum yang berjalan di KPK," kata Jokowi, Rabu (25/11/2020).
Presiden percaya proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. "Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," lanjut Presiden.
Terkait hal ini, Presiden secara tegas mengatakan bahwa pemerintah konsisten dalam mencegah dan memberantas korupsi. (*)