:quality(100)/photo/2020/09/15/4145112563.jpg)
Fotokita.net - Diminta waspada saat kunjungan ke Amerika karena masa lalu Orde Baru, Menhan Prabowo Subianto bakal dikawal ketat sosok ini.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah Indonesia harus menjamin Menteri Pertahanan Prabowo Subiantoyang akan mengunjungi AmerikaSerikat pada pertengahan Oktober ini.
Ia mengatakan,Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur.
Untuk itu, Prabowo harus berhati-hati dalam kunjungan kerjanya kali ini.
"Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS. Pemerintah Indonesia wajib meminta jaminan agar Prabowo saat di AS tidak diseret oleh siapapun ke pengadilan.Terutama korban atau keluarga korban Timor Timur yang bermukim di AS," kata dia saat dihubungi T r ibunnews.com, Sabtu (10/10/2020).
Menurutnya, perwakilan Indonesia di AS pun harus mencermati kemungkinan adanya gugatan ke Prabowo baik sebelum maupun saat kedatangannya.
Hal itu didasari dalam hukumAmerika Serikat, ada dua Undang-undang yang memungkinan warga negara asing untuk digugat atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan.
Dua undang-undang tersebut adalah Alien Tort Claims Act 1789 dan Torture Victim Protection Act 1992.
"Berdasarkan Undang-undang ini korban atau keluarga korban yang mengalami penyiksaan dan pembantaian (extrajudicial killing) di luar AS dapat menggugat pelaku saat keberadaanya di AS. Gugatan diajukan untuk memperoleh ganti rugi," ujar dia.
Dirinya melanjutkan, di masa lalu Sintong Panjaitan (1994) dan Johny Lumintang (2001) saat berada di AS mendapat surat panggilan untuk menghadap pengadilan.
Merekapun mengambil keputusan untuk segera meninggalkan AS.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dun
Contoh kasus lainnya terjadi di Australia tahun 2007 ketika Sutiyoso sebagai Gubernur DKI diberikan panggilan oleh polisi untuk menghadap Pengadilan di New South Wales.
Panggilan berkaitan dengan kasus kematian 5 jurnalis Australia yang dikenal sebagai Balibo 5.
Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden di tahun 2010 harus membatalkan kunjungannya ke Belanda.
Saat itu RMS mengajukan tuntutan ke Pengadilan setempat agar SBY menghadap untuk mempertanggungjawabkan masalah HAM di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia meminta jaminan kepada pemerintah Belanda agar SBY aman dari tuntutan.
Namun pemerintah Belanda tidak bisa memberikan jaminan tersebut sehingga kunjungan pun dibatalkan pada menit-menit terakhir," terang Hikmahanto.
Prabowo Subianto dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
Amnesty Internasional Anggap Bencana
Amnesty Internasional angkat bicara terkaitpencabutan laranganmasuk bagiPrabowo SubiantokeAmerika Serikat.
Direktur EksekutifAmnesty InternationalIndonesia Usman Hamid menyebut, keputusan negeri Paman Sam tersebut sebagai "bencana bagi hak asasi manusia bagi Indonesia".
"Statusnya sebagai Menteri Pertahanan tidak seharusnya menjadi pengecualian bagi Prabowo untuk mendapatkan visa," kata dia seperti dikutip dari AFP, Sabtu (10/10/2020).
Usman melanjutkan, apalagi jika visa diberikan tanpa prasyarat yang konkrit dan bermakna.
"Itu akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia Indonesia, keputusan yang sangat dahsyat," tuturnya lagi.
Menhan China Wei Fenghe dan Menhan Indonesia Prabowo Subianto
Disebutkan AFP, Kedutaan Besar AS di Jakarta menolak berkomentar, dengan alasan kerahasiaan aturan visa.
Sebelumnya juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar mengatakan, Menhan Prabowo diundang Menteri Pertahanan AS Mark Esper.
"Undangan ini melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Prabowo dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke AmerikaSerikat pada 15 -19 Oktober 2020
Dokter akan mendampingi Menteri PertahananPrabowoSubianto.
Dokter itu akan mendampingiPrabowountuk memenuhi undangan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AmerikaSerikat Mark Esper.
Pertemuan itu rencananya akan digelar pada 15-19 Oktober 2020.
"Beliau didampingi oleh dokter selama kunjungan," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI,DahnilAnzarSimanjuntakdalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).
Menurut Dahnil,Prabowojuga selalu menerapkanprotokolkesehatansetiap melawat ke luar negeri di tengahpandemiCovid-19.
Sebelum berangkat ke Negeri Paman Sam,Prabowojuga akan menjalani tes usap terlebih dulu.
"Setiap kunjungan keluar negeri Pak Menhan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, saat keberangkatan biasanyaswab testdiikuti dengan pemeriksaan kesehatan lainnya," kata Dahnil.
Undangan itu diterimaPrabowotak setelah Departemen Luar Negeri AmerikaSerikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepadaPrabowo.
Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan media politik ternama AmerikaSerikat ,Politico, Selasa (6/10/2020), dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri AmerikaSerikat.
Setelah visa AS terkantongi,Prabowodikabarkan akan berkunjung ke Negeri Paman Sam pada akhir bulan ini.
"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulisPoliticoyang dikutipKompas.com, Rabu (7/10/2020).
Pada 2000, harianNew York Timesmengatakan Departemen Luar Negeri AS menolak visaPrabowoSubianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.
Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visaPrabowo Subianto ditolak.
Prabowo mengatakan kepadaReuterspada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.
Dia membantah telah melakukan kesalahan.