Fotokita.net - Terbongkar, TNI blak-blakan modus Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan prajurit baret maerah ke TMP Kalibata hingga bikin geram mantan Danjen Kopassus.
Fakta baru mulai muncul di balik peristiwa kericuhan yang terjadi antara purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.
Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah fakta tersebut dalam jumpa pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Salah satunya soal kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu ternyata tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial.
Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Namun, di samping itu, Dudung mengaku bada fakta yang lebih mencengangkan lagi.
Kegiatan ziarah d TMP Kalibatarupanya berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tersebut baru tersebut.
- Tak diberi izin oleh Kemensos
Surat itu bertujuan agar mereka dapat izin untuk melakukan ziarah dalam jumlah besar ke TMP Kalibata.
Tentu ziarah itu dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa tragedi G30S PKI.
"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung.
Namun demikian, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibatauntuk menggelar ziarah.
- Kegiatan tak resmi yang tidak diketahui Pepabri
"Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelarsebagai Ketua Pepabri," jelas Dudung.
Maka dari itu, pihaknya saat itu sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.
- Deklarasi KAMI berujung kericuhan
Namun, di luar dugaan, Gatot Nurmantyo dan beberapa purnawirawan yang terdiri dari Pengawal Pengawal Kedaulatan Purnawirawan (PPKP) menggelar deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
"Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan untuk mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.
Deklarasi itu pun berbarengan dengan aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang sedang berorasi di depan TMP Kalibata.
Narasi dari orasi tersebut berisi kritikan tentang keberadaan MAKI dan Gatot Nurmantyo.
Alhasil, kericuhan pun tak bisa dihindari pada saat ini.
- Belum ada yang dikenakan sanksi
"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu walau bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini," kata Dudung.
Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.
Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.
Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.
"Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata dia.
Akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicara tentang kegaduhan yang terjadi di area Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Melalui Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, TNI mengungkapkan bahwa ternyata aksi Panglima TNI ke-19, Jenderal TNI (purnawirawan) Gatot Nurmantyodan sejumlah purnawirawan TNI ke TMP Kalibata, tak murni ingin berziarah.
Sebab pada kenyataannya rombongan Jenderal Gatot Nurmantyo dan para jenderal purnawirawan menggelar deklarasi kelompok bernama Purnawirawan TNI Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN).
"Para purnawirawan bukan mewakili organisasi yang sah seperti PEPABRI dan PPAD. Melainkan yang tergabung dalam KAMI dan PPKN, yang akan memanfaatkan momen 30 September untuk mendeklarasikan di tugu makam Pahlawan Kalibata," kata Mayjen Dudung di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur dilansir VIVA Militer dari siaran resmi, Kamis (1/10/2020).
Menurut Mayjen Dudung, sebenarnya kegiatan itu juga tidak mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Sebab memang kondisi Jakarta saat sedang dalam serangan Covid-19.
"Alasan Kemensos tak mengeluarkan izin karena untuk menghindari penyebaran Covid-19," kata Mayjen Dudung.
Meski begitu, aksi tetap dilangsungkan, dan aparat TNI yang bertugas di TMP Kalibata, memberikan kesempatan bagi kelompok itu untuk melakukan ziarah, dengan mematuhi protokol penanganan Covid-19, yaitu dibagi dalam beberapa kelompok yang maksimal diikuti 30 orang saja.
Untuk diketahui, pada Rabu sore (30/9/2020), Jenderal Gatot dan jenderal-jenderal purnawirawan TNI dilaporkan telah dihadang Komandan Kodim 0505/Jakarta Selatan, Kolonel TNI Ucu Yustiana. Padahal peristiwa sebenarnya tidak seperti itu.
Kolonel Ucu malah bersikap sebaliknya, dia tampak tenang dan sopan berbicara kepada seniornya di TNI itu. Bahkan, Kolonel Ucu membungkukkan tubuhnya ketika berbicara dengan Jenderal Gatot, meskipun beberapa kali Jenderal Gatot berbicara sembari mengacung-acungkan jari telunjuknya ke tubuh sang kolonel.
Kolonel Ucu menghampiri Jenderal Gatot untuk menyampaikan beberapa aturan yang ditetapkan dalam berziarah, dan aturan itu tak hanya berlaku untuk Jenderal Gatot beserta rombongan. Tapi semua kalangan yang datang.
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelarangkat bicara sekaligus mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah purnawirawan TNI saat berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kamis (1/10/2020).
Menurutnya, para purnawirawan tersebut terlihat sangat memaksa untuk masuk dan melakukan deklarasi di halaman TMP Kalibataitu.
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) menyatakan, tidak seharusnya purnawirawan TNI bersikap memaksa seperti itu.
"Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus," kata Agum dalam wawancaranya di Kompas TV, Jumat (2/10/2020).
"Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat. Ini malah kejar-kejaran dengan mahasiswa. Apa itu," ungkap Agum menyatakan kekecewaannya.
"Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat," katanya.
Ia juga menyoroti sikap sejumlah purnawirawan berpangkat tinggi yang terlibat debat dengan petugas di lapangan.
"Kita ini kan pernah bertugas. Tahu kondisi di lapangan. Janganlah mentang-mentang pangkat jenderal lalu menganggap remeh petugas di lapangan. Mereka itu hanya bertugas, melaksanakan perintah. Pernah punya pangkat tinggi itu seharusnya lebih bisa menghargai," katanya.
Secara khusus Agum juga menyampaikan pesan kepada Gatot Nurmantyo.
"Jika Pak Gatot ingin membangun gerakan moral sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap bangsa, itu. Namun mohon harus betul-betul gerakan moral, jangan menjadi suatu gerakan politik. Gerakan moral itu tentunya harus diikuti dengan moral yang tinggi," ujarnya.