Fotokita.net - Gatot Nurmantyo sangkal dicopot karena film G30S/PKI, Mahfud MD sebut pemerintah tak larang nonton tayangan dokumenter sejarah itu, tapi...
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyoakhirnya menjelaskan kabar mengenai pergantian dirinya karena perintah menonton film G30S/PKI.
Dilansir TribunJakarta.com pada kanal YouTube Tv One News pada Jumat (25/9), Gatot Nurmantyomenyangkal alasannya dicopot karena hal tersebut.
Padahal sebelumnya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menjelaskan jika pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.
"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," ujar Gatot Nurmantyodalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).
"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," terang Gatot Nurmantyo.
Lantas bagaimana hal yang sebenarnya terjadi?
Gatot Nurmantyo menyatakan, ia tak pernah mengatakan jika dirinya dicopot karena perintah nonton film G30S/PKI.
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo karena pemutaran film G30S/PKI.
Hal itu disampaikan Donny menanggapi pernyataan Gatot yang menyatakan ia diganti sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI di institusi TNI.
"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).
"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.
Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian.
Ia pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.
"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.
PDIP Tanggapi
Politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.
"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn)Tb Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).
Presiden RI Ir. Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan para Kepala Staf Angkatan, sangat bangga kepada TNI saat menyaksikan secara langsung Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2017 yang mengerahkan 5.900 prajurit TNI dan berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI dari AD, AL dan AU, bertempat di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (19/5/2017).
Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018.
Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.
"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," tuturnya.
Baca Juga: Suara Dentuman di Jakarta Dikira Gempa, Begini Alasan TNI AU Gunakan TNT dalam Acara Tradisi Paskhas
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film G30S/PKI.
"Jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak, saya sudah mengatakan, pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tetapi juga tidak mewajibkan," ujar Mahfud dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (29/9/2020) malam.
Dalam pemutaran film tersebut, kata Mahfud, pemerintah hanya melarang apabila pelaksanaannya menciptakan kerumunan penonton, misalnya, nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo
Karena itu, pelarangan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan tidak hanya berlaku pada saat nonton bersama film G30S/PKI, melainkan seluruh kegiatan.
"Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang," kata dia.
Mahfud juga menyinggung bahwa Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah menyebut penghentian penayangan film tersebut menjadi sebuah keharusan.
Namun demikian, Mahfud menilai, masyarakat tetap bisa saja menonton film tersebut atas kehendak dirinya sendiri.
"Kalau itu sebagai pilihan, sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan," ucap Mahfud.
Dilansir dari Kompas TV, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang, Jawa Barat, akan menggelar acara nobar film G30S/PKI sekaligus mendeklarasikan diri pada hari Rabu 30 September 2020.
Film G30S/PKI
Acara nonton bareng dan deklarasi rencananya dilaksanakan di rumah salah seorang tokoh, di daerah Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan sejumlah tokoh dijadwalkan menghadiri acara tersebut.
Baca Juga: Terungkap Sudah, Ternyata 2 Sosok Ini Jadi Pentolan PKI di Indonesia, DN Aidit Cuma Kroco
Menurut Ketua KAMI Karawang Elyasa Budianto, Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mengeluarkan izin untuk acara tersebut digelar secara virtual.
Namun, ia justru menganggap bahwa pemda bertindak diskriminatif karena tidak mengeluarkan izin untuk menggelar acara secara langsung.