Siap-siap Borong Alutsista Tahun Depan, Tiba-tiba Menhan Prabowo Kena Semprit Menkeu Sri Mulyani, Ada Apa?

Fotokita.net - Siap-siap borong alutsista tahun depan, tiba-tiba Menhan Prabowo kena semprit bendahara negara Menkeu Sri Mulyani, ada apa?

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran untuk menggairahkan perekonomian Indonesia yang kini mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Namun, Kepala Negara berpesan untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.

Baca Juga: Dibeli Soeharto dengan Harga Setinggi Langit, KRI Teluk Jakarta 541 yang Tenggelam Ternyata Cuma Hasil Sulap dari Kapal Perang Bekas Jerman Timur, Begini Sejarahnya

Sejak disentil Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera gerak cepat. Prabowo langsung memesan Maung 4x4 yang menjadi kendaraan taktis (rantis) terbaru garapan PT Pindad (Persero).

Baca Juga: Tangan Kanan Jokowi Bocorkan 3 Lembaga yang Akan Ikut Dibubarkan, Refly Harun Malah Soroti Badan Pemerintah di Lingkaran Istana: Ya, Harus Dimulai dari Diri Sendiri

Prabowo Subianto segera mengontak PT Pindad, BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan.

Prabowo langsung memesan Maung 4x4 yang menjadi kendaraan taktis (rantis) terbaru garapan PT Pindad (Persero).

Setidaknya sudah ada 500 unit yang dipesan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, pesanan 500 unit yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dilakukan sepanjang tahun 2020.

Pengadaannya akan dilakukan secara bertahap. "Sepanjang tahun ini 500 unit kita akan coba buatkan, diharapkan bisa terpenuhi karena sekarang kita sedang fokus persiapan produksi dan pengadaan komponennya," kata Abraham saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

Baca Juga: Paling Enak Jadi Menu Sarapan, Tapi Jangan Lagi Campur Nasi Goreng dengan 3 Bahan Makanan Ini, Akibatnya Bisa Picu Penyakit Ganas

Abraham menjelaskan, unit yang sudah sempat diuji coba beberapa hari lalu sebenarnya masih berupa prototipe.

Namun, dari segi desain dan konstruksi utama tidak akan ada perubahan dengan versi produksinya.

Baca Juga: Malaysia Punya Utang Rp 3.500 Triliun, Sementara Pinjaman Indonesia Capai Rp 5.200 Triliun, Lantas Kenapa Negara Tetangga Kita Itu Justru Terancam Bangkrut?

Penyempurnaan hanya akan dilakukan dari segi teknis serta kelengkapan dasar. Sementara untuk kisaran harga satu unit lengkap dengan spesifikasi militer tersebut sebesar Rp 600 jutaan.

"Harga Rp 600 jutaan, jadi spesifikasinya memang rantis ringan yang kami rancang untuk kebutuhan manuver cepat ketika penyergapan dan lainnya," kata Abraham.

Ketika ditanya soal apakah bisa terpenuhi 500 unit dalam waktu beberapa bulan, Abraham hanya mengatakan akan mengusahakan dengan baik.

Diharapkan dalam waktu dua bulan ke depan sudah bisa disuplai awal sebanyak 100-an unit.

Baca Juga: Terungkap Justru dari Penyakit Sepele yang Memalukan, KSAD Andika Perkasa Akhirnya Ambil Keputusan Ini Soal Nasib 1.280 Orang yang Terjangkit Covid-19 di Secapa AD Bandung

"Kita upayakan sebaik mungkin ya, karena kondisi masih ada Covid juga. Kita lakukan bertahap, tidak langsung, jadi mungkin satu atau dua bulan pertama 100-an unit, lalu bertambah lagi di bulan berikutnya," ucap Abraham.

Agar bisa kita ketahui, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia via faisalbasri.com, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.

Baca Juga: Dulu Blak-blakan Jadi Tukang Kritik Pemerintah, Seniman Yogyakarta Ini Akhirnya Mau Turuti Permintaan Jokowi di Depan Raffi Ahmad dan Andre Taulany, Ternyata Begini Alasannya

“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia.

Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Baca Juga: Resmi, Orang Indonesia Dilarang Masuk Wilayah Malaysia Karena Covid-19, Begini Tanggapan Istana

Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.

Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).

Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.

Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sentil Prabowo Agar Cepat Habiskan Anggaran Kementerian, Sang Menhan Langsung Borong Alutsista Buatan Pindad, Begini Detailnya

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 mendatang mencapai Rp 137 triliun.

Anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran KemenPUPR pada tahun 2021 mendatang direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

"Anggaran Kemenhan Rp 137 triliun, kedua terbesar," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan usai rapat paripurna terkait pengesahan UU APBN 2021, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Blak-blakan Akui Dekat dengan Taipan Tomy Winata, Kekayaan Gatot Nurmantyo Naik Drastis Sebelum Pensiun dari TNI, Ternyata Semuanya Berasal Dari Sini

Bendahara Negara itu berharap, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan diharapkan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, namun juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

"Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista tapi juga untuk kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Dipuji Punya Nyali Kejar Utang Pangeran Cendana, Jokowi Kini Malah Dituding Bikin Blunder Lagi Karena Turuti Permintaan Prabowo Ini

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Baca Juga: Sesumbar Jadi Prajurit Sejatinya Prabowo Subianto, Ahmad Dhani Koar-koar di Depan Kevin Aprilio Sanggup Bongkar Kecurangan Ini: Partai Saya yang Berkuasa, Jadi Bisalah

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar.

Dan, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun. Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp 3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,17 triliun.

Adapun secara keseluruhan, tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750,02 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun, serta belanja trasfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,47 trilliun.