Fotokita.net -Kekayaannya lenyap Rp 71,3 triliun gegara corona, orang terkaya Indonesia ini langsung sutari Presiden Jokowi, tolak PSSB total di Jakarta.
Virus corona yang terus menyebar dan harga minyak jatuh membuat bursa saham dunia dan Indonesia anjlok diyakini membuat kekayaan para konglomerat di dunia menurun.
Tak terkecuali kekayaan para taipan Indonesia juga ikut lenyap triliunan rupiah.
Salah satu taipan yang kehilangan kekayaan adalah Budi HartonoPemilik Grup Djarum.
Asal tahu saja, Bloomberg menampilkan Indeks Bloomberg Billionaires yang merupakan peringkat harian orang terkaya di dunia.
Salah satunya kekayaan para taipan asal Indonesia.
Dalam situs Bloomberg itu dituliskan rincian tentang perhitungan yang disediakan dalam analisis kekayaan bersih di halaman profil masing-masing miliarder.
Angka-angka diperbarui pada akhir setiap hari perdagangan di New York.
Menurut dataBloombergper 17 Maret 2020, kekayaan Budi HartonoPemilik Grup Djarumlenyap hingga US$ 4,7 miliar (setara sekira Rp 71,3 triliun, kurs Rp 15.174 dollar AS) menjadi tinggal US$ 12,4 miliar (setara sekira Rp 188,1 triliun).
Padahal pada 9 Maret 2020 kekayaan Budi Hartoonomasih mencapai US$ 15,3 miliar (setara sekira Rp 232,1 triliun).
Sementara Prajogo Pangestu yang sempat tertera dalam daftar konglemrat di dunia menurut versi Bloomberg kini sudah tidak ada lagi di daftar, demikian pula dengan Michael Hartono, Tan Siok Tjien Pendiri Gudang Garam, dan Prakash Lohia pemilik Indorama.
Baru-baru ini, Pengusaha Peter F Gonthamempublikasikan surat dari orang terkaya Indonesia, yakni RobertBudi Hartonopada 11 September 2020 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam postingan di akun Instagram @petergontha, dia memberikan judul bahwa surat dari pemilik PT Djarum itu ditujukan langsung ke Jokowi.
Ilustrasi PSBB Jakarta
"Surat Budi Hartonoorang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI, September 2020," ujar Peter, Sabtu (12/9/2020).
Sementara, alasan pertama tidak tepatnya pemberlakuan PSBB Jakarta dari isi surat itu disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.
Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB,pertumbuhan infeksi tetap masih naik. "Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB Kembali itu tidak tepat," bunyi surat tersebut.
Kedua, kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai titik maksimum dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.
Seharusnya Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
"(Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanangan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu – Photo 1- karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga)," lanjut tulisan itu.
General Manager of Corporate Communication PT Djarum Rudianto Gunawan belum membalas konfirmasi terkait isi postingan Peter Frans Gontha tersebut.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan, PSBB bukanlah kondisi yang menyenangkan bagi pelaku usaha. Sebab PSBB dinilai akan memukul kegiatan usaha dan menekan permintaan masyarakat.
"Padahal saat ini pelaku usaha sudah mati-matian mempertahankan eksistensi dan kinerja dengan modal yang semakin menipis," ujarnya saat dihubungi, Jakarta, Kamis.
Shinta khawatir, bila kebijakan ini diberlakukan dalam waktu yang lama tanpa adanya hasilpengendalian Covid-19 yang memuaskan, maka banyak para pelaku usaha di sektor riil nasional khususnya UMKM akan mati karena tidak sanggup bertahan.
Anies Baswedan kembali terapkan PSBB di DKI Jakarta
Meski khawatir, Shinta memahami kebijakan PSBB total dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
Oleh karena itu, ia berharap kebijakan ini bisa berjalan efektif.
(Kontan.co.id/Azis Husaini/Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda)