Fotokita.net -Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.
"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Rabu (27/5/2020).
Jokowi menyebut, sosialisasi yang masif akan membuat masyarakat lebih memahami apa yang harus dilakukan saat beraktivitas di luar rumah.
Misalnya, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hingga soal larangan berkerumun. Hal itu untuk menghindari penularan virus corona atau Covid-19.
"Kalau sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva betul-betul bisa kita turunkan. Dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan," kata Jokowi.
Ilustrasi. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal.
Sementara itu, menurut Jokowi, pemerintah akan menempatkan personel TNI dan Polri di tempat-tempat umum.
Hal itu untuk memastikan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Untuk saat ini, gelar pasukan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Namun, menurut Jokowi, nantinya jumlah wilayah yang menerapkan new normal bisa bertambah.
Adapun penerapan new normal ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari Covid-19.
Jokowi meninjau persiapan new normal
Skenario new normal, atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19, kini menjadi tarik ulur.
Berbagai persiapan new normal tengah dilakukan pemerintah meski sejumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut.
Saat meninjau kesiapan new normal di Mal Summarecon, Bekasi, Selasa (26/5/2020), Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar Indonesia bisa segera memasuki fase normal baru.
Presiden mengatakan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci penerapan normal baru.
Peraturan new normal yang akan diberlakukan, jarak antar karyawan minimal 1 meter.
Oleh sebab itu pemerintah mengerahkan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat.
Sebanyak 30 hingga 40 ribu personel TNI diterjunkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Mereka disebar di 1.800 titik keramaian seperti pasar dan mal. Jika efektif, pengerahan TNI dan Polri akan dilebarkan ke daerah-daerah lainnya.
Pemerintahan Jokowi mengaku istilah new normal kurang tepat.
Pemerintah menyatakan ada tiga indikator yang dipertimbangkan untuk menerapkan normal baru.
Pertama, tingkat penularan atau Ro (reproductive number) harus di bawah 1 selama dua minggu berturut-turut.
Saat ini Ro secara nasional masih di angka 2,5. Artinya, satu orang bisa menularkan ke dua atau tiga orang.
Kedua, kapasitas tempat tidur rumah sakit dan IGD untuk pelayanan Covid-19 harus lebih besar dari jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan.
Terakhir, pengetesan setidaknya harus mencapai 3.500 tes per 1 juta penduduk. Saat ini jumlah tes Indonesia masih rendah, yakni 743 per 1 juta penduduk.
Masih jauh untuk mencapai angka 3.500 per 1 juta penduduk. Dengan kapasitas yang sudah meningkat hingga 10-12 ribu tes per hari pun masih butuh satu bulan untuk mencapai 1.800 tes per 1 juta penduduk secara nasional.
Kini istilah new normal yang dicanangkan pemerintah itu bakal dihapuskan.
Kebijakan ini diambil setelah melihat realita yang ada di lapangan.
Selanjutnya istilah new normal bakal diganti dengan kebiasaan baru untuk menggambarkan kondisi hidup berdampingan dengan virus Corona atau covid-19
Pemerintah mengaku salah menggunakan istilah new normal yang sering digunakan untuk hidup berdampingan di tengah Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara pemerintah penanganan Covid-19, Achmad Yurianto.
Penggunaan istilah New Normal kemudian diganti dengan kebiasaan baru.
"Diksi new normal dari awal diksi itu segera ubah."
"New normal itu diksi yang salah dan kita ganti dengan adptasi kebiasaan baru," kata Achmad Yurianto, Jumat (10/7/2020), melansirdari Kompas.com.
Yuri mengatakan istilah New Normal ini sulit dipahami oleh masyarakat.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriphastuti.
Menurutnya, istilah New Normal ini memang tidak mudah dimengerti masyarakat.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan mengenai update corona di Indonesia.
Banyak masyarakat yang tidak paham lantaran istilah New Normal menggunakan bahasa asing.
"Pemahaman menggunakan 'new normal' sendiri, karena ada unsur bahasa asingnya, kemudian tidak mudah dipahami," kata Brian.
Brian mengatakan New Normal seharusnya dimaknai sebagai adaptasi perilaku dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun.
Ilustrasi pandemi corona.
"Jadi yang ditonjolkan bukan situasinya, tapi perilaku kita yang harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi," kata Brian.
"Perilaku yang bisa membatasi atau menghindari transimisi persebaran lebih lanjut dari orang ke orang supaya tidak terinfeksi atau terpapar virus ini," ujar dia.
Penggunaan istilah New Normal membuat masyarakat hanya berfokus pada situasi "normal".
Padahal, menurut Brian, saat ini Covid-19 masih belum sepenuhnya hilang di lingkungan sekitar.(Kompas.com)