Fotokita.net -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.
Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.
Semenjak ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.
"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.
Impor migas masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan. Tugas berat inilah yang kini berada di pundak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019. Salah satu yang perlu dibenahi Ahok yakni percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Di kilang tersebut, Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.
"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin. Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.
"Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri," tegas Jokowi. Mantan Walikota Solo ini berujar, dirinya sudah cukup kesal pembangunan kilang di Indonesia molor bertahun-tahun.
Padahal pembangunan kilang baru masuk dalam program Nawacita yang digagasnya.
"Lalu kapan selesainya? Saya juga sudah cukup lama menunggu. Sudah lima tahun," ucap Jokowi. Menurutnya, jika dari satu kilang yakni TPPI sudah beroperasi, dampaknya cukup besar menekan impor migas, sehingga bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.
"Apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun," ungkap dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019. Apalagi, sambungnya, kilang TPPI tak cuma memproses BBM, tetapi juga menghasilkan produk turunan minyak atau petrokimia.
"Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih 20 tahun lalu, namun tersendat karena beberapa masalah," kata Jokowi.
"Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangunnya menjadi pabrik petrokimia terpadu yang dapat menghasilkan produk aromatik dan juga penghasil BBM, dari premium, pertamax, elpiji, solar, sampai kerosene. Semuanya," tambahnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan perlu gerak cepat membereskan masalah TPPI agar impor BBM tak semakin membebani neraca.
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok.
Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.
"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok. Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.
"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.
Ahok tak sungkan menyebutkan berapa besar gajinya kini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Dalam siaran langsung Instagram @kickandyshow, Sabtu (27/6/2020) malam, Ahok secara terbuka menyebutkan gajinya sebagai Komut Pertamina cukup besar dibandingkan saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sebagai Komut Pertamina, dia mendapatkan gaji Rp 170 juta per bulan. "Kalau gaji, gedean komisarislah. Jauh (dibanding sebagai gubernur). Kalau di Pertamina kita bisa dapat Rp 170 juta gaji," ujar dia.
Namun, Ahok mengaku bahwa lebih enak menjadi gubernur atau kepala daerah, jika ukurannya adalah pengaruh dan kewenangan.
Menurut dia, keuntungan menjadi gubernur tak lain karena bisa menolong orang banyak.
"Jadi gubernur lebih enak karena bisa menolong orang banyak," kata Ahok dalam siaran langsung Instagram itu.
Dia mengemukakan, saat menjadi gubernur dia memiliki dana operasional sebesar Rp 3 miliar yang bisa dibagikan kepada masyarakat miskin, langsung ke rekening mereka masing-masing.
Bantuan diutamakan untuk menyelesaikan masalah ijazah yang ditahan sekolah karena adanya tunggakan pembayaran sekolah.
Bahkan dana operasional gubernur itu bisa bertambah jadi Rp 4 miliar jika tak memiliki wakil gubernur.
"Saya punya dana operasional Rp 3 miliar langsung dibagi ke warga miskin ke rekening dia masing-masing. Kalau tanpa gubernur bisa Rp 4 miliar," ungkapnya. Berbeda halnya ketika menjadi Komut Pertamina.
Dana operasional semacam itu tidak dimiliki.
Ahok tetap menjabat sebagai komisaris utama Pertamina di tengah perombakan direksi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 12 Juni 2020.
Berikut susunan dewan komisaris Pertamina saat ini:
1. Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama
2. Wakil Komisaris Utama Budi Gunadi Sadikin
3. Komisaris Ego Syahrial
4. Komisaris Condro Kirono
5. Komisaris Isa Rachmatarwata
6. Komisaris Alexander Lay
7. Komisaris David Bingei
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Blak-Blakan, Ahok Akui Lebih Enak Jadi Gubernur Ketimbang Komut Pertamina, Ini Sebabnya.