Tak Ingin Tambah Beban di Tengah Pandemi Covid-19, Pejabat Daerah dan Wakil Rakyat Malah Dibikin Kesal dengan Kebijakan Pembantu Presiden Jokowi yang Satu Ini: Kelihatan Kita Kurang Berdaulat!

Fotokita.net -Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Gubernur dan DPRDSulawesi Tenggara(Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap.

Baca Juga: Dinikahi Pengusaha Tajir Asal Pulau Seberang, Siapa Sangka Biduan Dangdut Cantik Ini Pernah Tinggal di Rumah yang Bikin Kita Melongo: Beralaskan Tanah Liat dan Kamar Mandinya Cuma Tertutup Setengah Badan

Ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dilakukan oleh masyarakat serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebanyak 500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Padahal, fokus pemerintah kini ingin memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Baca Juga: Segera Siapkan Kamera, Inilah Daftar Peristiwa Langit yang Bisa Kita Saksikan di Indonesia: Salah Satunya Fenomena Langka di Atas Kabah

Namun, rencana kedatangan 500 TKA China ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPR dan Pemprov Sultra akan fokusnya pemerintah yang hendak menekan penyebaran Covid-19.

Bahkan, ada dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Indonesia MAju Presiden Joko Widodo juga tak luput dari kecurigaan.

Kementerian Ketenagakerjaan yang memberi izin hadirnya ratusan TKA asal Negeri Tirai Bambu pada akhirnya bersuara untuk menenangkan masyarakat serta Pemprov Sultra.

Hingga Komisi IX DPR RI mengecap Pemerintah Indonesia terlalu "lembek" ketika berhadapan dengan investor asing asal China.

Baca Juga: Gara-gara Gubernur dan DPRD Sultra Satu Suara Perkara TKA China, Kedua Anak Buah Presiden Jokowi Ini Malah Saling Bantah di Depan Media: Lempar Tanggung Jawab?

Berikut initelah merangkum sejumlah fakta menarik terkait keresahan masyarakat dengan rencana kedatangan 500 orang TKA China, beginiulasannya.

1. Tidak datang dalam waktu dekat

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, dapat dipastikan kedatanganTKA asal Chinatersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

Baca Juga: Penampilannya Sewaktu Acara Penting Presiden Jokowi Tuai Pujian, Prestasi Perempuan yang Jarang Tersorot Kamera Ini Ternyata Tak Main-main: Piawai dalam Bisnis Digital

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, Imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi, Kamis (30/4/2020).

Dia memastikan bahwa hadirnya 500TKA Chinatersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi.

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

2. Pihak Luhut angkat bicara

Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan paraTKA Chinaitu.

Baca Juga: Kini Rumah Tangganya Adem Ayem dengan Pengusaha Tajir, Siapa Sangka Artis Cantik Ini Dulu Gagal Naik Pelaminan Gara-gara Beda Agama: Begini Kabar Sang Mantan Sekarang

Ia mengatakan, rencana kedatangan500 TKA Chinaitu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China), selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

3. Peringatan DPR ke pemerintah

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga: Mudik Memang Dilarang Keras, Ternyata Polisi Berikan Izin Warga Jalan Terus ke Kampung Halaman Karena Mampu Tunjukan Hal Ini

Padahal, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara resah dengan rencana kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak," kata dia. (Kompas.com)