Presiden Joko Widodo mengatakan, stabilitas di Laut China Selatan akan tercipta apabila semua negara yang terlibat menghormati hukum internasional.
Hal itu diungkapkan Jokowi usai menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jumat (4/2/2021).
Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu dunia, antara lain soal kudeta militer Myanmar, persoalan Rohingnya hingga Laut China Selatan.
"Kita juga bertukar pikiran tentang stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. "Terutama (menghormati) UNCLOS 1982 (konvensi hukum laut PBB tahun 1982)," lanjutnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, soal tuntutan maritim di perairan Laut China Selatan tersebut dan penyelesaiannya hendaklah dibuat secara aman berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa yang disepakati secara universal.
Termasuk di dalamnya UNCLOS 1982.
Menurut Muhyiddin, semua pihak perlu menghindari tindakan yang menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif (self–restraint) serta tindakan militer.
"Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai," tutur Muhyiddin.
Konflik Laut China Selatan antara China dan Negara-negara ASEAN yang melibatkan Amerika Serikat menjadi perhatian dunia.
China kerap berselisih paham dengan Amerika mengenai klaim 90 persen wilayah Laut China Selatan atau LCS yang menuai kontroversi