Indonesia bukan pihak yang berperkara di Laut Cina Selatan, namun memiliki wilayah kedaulatan penting, yaitu wilayah darat dan laut Kepulauan Natuna disana.
TNI Angkatan Laut juga secara rutin mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan dan kerap mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina dari wilayah laut Indonesia yang oleh Beijing dianggap wilayah mereka secara historis.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kamera Mirrorless Fujifilm X-S10 Siap Dirilis di Indonesia, Begini Spesifikasinya
Presiden Jokowi pernah menolak permintaan Amerika Serikat, agar mengijinkan pesawat militer pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Republik Indonesia.
Kantor berita Reuters melaporkan, hal itu diungkapkan oleh empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui permintaan tersebut kepada Reuters.
Amerika Serikat, pada Juli dan Agustus 2020 mengirimkan pejabat tingginya untuk melakukan pendekatan tingkat tinggi kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Presiden Indonesia. Dan semuanya dengan tegas menolak (rebuff) permintaan tersebut.
Menurut Reuters, para pejabat senior Indonesia menganggap, permintaan Amerika tersebut mengejutkan, karena Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif Indonesia, juga tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi secara resmi di wilayah kedaulatannya.
Pesawat Pengintai Maritim P-8 Poseidon berperan sangat penting mengawasi kegiatan militer Cina di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.
Indonesia dan Cina memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang sangat berkembang, dan sejalan dengan politik bebas-aktif, Indonesia tidak akan memihak siapapun dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.