Gatot Nurmantyo Sangkal Dicopot Karena Film G30S/PKI, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Larang Nonton Dokumenter Sejarah Itu, Tapi...

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018.

Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," tuturnya.

Baca Juga: Suara Dentuman di Jakarta Dikira Gempa, Begini Alasan TNI AU Gunakan TNT dalam Acara Tradisi Paskhas

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film G30S/PKI.

"Jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak, saya sudah mengatakan, pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tetapi juga tidak mewajibkan," ujar Mahfud dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (29/9/2020) malam.

Dalam pemutaran film tersebut, kata Mahfud, pemerintah hanya melarang apabila pelaksanaannya menciptakan kerumunan penonton, misalnya, nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga: Dituding Jadi Mafia Judi di Indonesia, Taipan yang Dekat dengan Jenderal Kepercayaan Soeharto Malah Santai Lakukan Hal Ini

Kompas.tv

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Karena itu, pelarangan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan tidak hanya berlaku pada saat nonton bersama film G30S/PKI, melainkan seluruh kegiatan.

"Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang," kata dia.

Mahfud juga menyinggung bahwa Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah menyebut penghentian penayangan film tersebut menjadi sebuah keharusan.