Follow Us

Dilepas BJ Habibie Lewat Alasan Cerdas Ini, Begini Kondisi Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Minggu, 05 Juli 2020 | 20:04
Tentara Australia ketika berada di Timor Leste saat kerusuhan tahun 2006 terjadi
vrijoosttimor.com

Tentara Australia ketika berada di Timor Leste saat kerusuhan tahun 2006 terjadi

Ketegangan politik hingga fisik terjadi antara partai pro-kemerdekaan, dengan partai yang menginginkan TimTim menjadi bagian dari Indonesia.

Di tengah pertumpahan darah, masyarakat TimTim pada 30 November 1975 menggelar Deklarasi Balibo yang menegaskan poisis TimTim sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
KOMPAS.com/Dian Erika

Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Pada tahun-tahun berikutnya muncul konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timtim.

Sampai pada tahun 1991, terjadi apa yang disebut pembantaian Santa Cruz.

Ketika itu, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke 4.000 pelayat pro-kemerdekaan di sebuah pemakaman yang sedang mengubur seorang siswa muda yang dibunuh oleh tentara.

Seorang jurnalis foto Inggris memfilmkan peristiwa yang menyebabkan lebih dari 200 orang tewas.

Baca Juga: Pasukan TNI Berhasil Gagalkan Kontak Senjata Lebanon dan Israel, Tokoh Legendaris Hizbullah Ini Diyakini Bisa Lenyapkan Kekuatan Zionis dari Muka Bumi, Rupanya Dia Begitu Benci Gegara Hal Ini

Rekaman tersebut disiarkan di televisi di negara-negara Barat dan untuk pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat mengutuk kekerasan di Indonesia.

Bekas provinsi ke-27 itu membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan dunia internasional.

Banyak pihak yang menggunakan isu Timtim sebagai salah satu sarana memukul dan mempermalukan bangsa Indonesia di percaturan internasional.

Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie. Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim.

Editor : Fotokita





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular