Jadi Perdebatan Hingga Kini, Perempuan Pangandaran Ini Sukses Goreskan Tinta Emas Sebagai Menteri Jokowi. Apa Saja Terobosannya?

KOMPAS.com/ FARID ASSIFA

Menteri Susi Pudjiastuti (kanan) dan Kakopolairud Bahrkam Polri Irjen Zulkarnain (kaus putih) di sela istirahat usai mendayung di Pantai Sujung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (9/10/2019).

Terobosan itu memang terlihat saat Susi mengambil beragam langkah anti mainstream, yang masih jadi perdebatan hingga kini, seperti melarang ekspor koral, melarang menangkap ikan menggunakan cantrang atau alat yang merusak laut, dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Belum lama ini, Susi kembali memimpin 21 penenggelaman kapal di Kalimantan Barat. Jumlah 21 kapal itu menambah koleksi kapal yang ditenggelamkan sejak dirinya menjabat jadi menteri.

Data KKP menyebut, 556 kapal sudah dimusnahkan dari Oktober 2014 hingga Oktober 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 3 kapal Republik Rakyat China, 1 kapal Nigeria, 1 Kapal Belize, dan 26 kapal Indonesia.

Baca Juga: Resmi Pamit dari Kabinet Kerja, Menteri Susi Pudjiastuti Ingatkan Hal Ini. Lantas, Mengapa Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Paling Berpengaruh di Twitter?

(KOMPAS.com/ FARID ASSIFA)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat penenggelaman kapal di Perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, Minggu (6/10/2019)

Sementara itu berkat kebijakannya memerangi kapal pencuri ikan, produksi ikan tuna, tongkol, dan cakalang mengalami peningkatan. Menurut data Fishstat 2019, Indonesia masuk menjadi produsen nomor 1 tuna dunia, dari 1.178.173 ton tahun 2012 menjadi 1.342.601 ton tahun 2017.

Sementara di posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan total 485.875 ton tahun 2017. Setali tiga uang, ekspor ikan turut meningkat. Volume ekspor hasil perikanan tahun 2017-2018 naik 4,45 persen dan nilai ekspor naik 7,44 persen.

Gagalkan Penyelundupan Hasil Laut Tidak hanya itu, Susi kerap punya andil dalam penggagalan penyelendupan hasil laut RI yang peredarannya sudah dilarang pemerintah. Sebut saja benih lobster yang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2019 tentang Penangkapan Lobster.

Lobster di bawah ukuran 200 gram dan bertelur tidak boleh diperjualbelikan dan keluar dari wilayah Indonesia.

Sepanjang tahun 2019 hingga 5 Oktober 2019, KKP dan tim gabungannya telah berhasil menggagalkan 63 kasus penyelundupan benih lobster.

Baca Juga: Sebentar Lagi Lengser dari Kabinet Kerja, Rupanya Susi Pudjiastuti Pernah Ngecengin Sri Mulyani di Depan Publik. Apa Penyebabnya?