Fotokita.net - Omongan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali diungkit satu Indonesia. Netizen kompak menyoroti rencana Ahok merelokasi warga sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Namun, rencana itu lantas dibatalkan penerus Ahok, Anies Baswedan.
Peristiwa kebakaran hebat yang melanda Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) kembali memunculkan polemik perizinan lahan di sekitar tempat penyimpanan BBM itu.
Netizen kembali mengungkit rencana Ahok untuk merelokasi warga sekitar Depo Pertamina pada tahun 2016. Ketika itu, Ahok sudah menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatan warga.
Seorang netizen bernama Yusuf Muhammad melalui akun Facebook mengingatkan kembali rencana Ahok untuk merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Namun, rencana itu dilarang sosok ini.
"Tanpa mengurangi empati kepada korban atas kebakaran depo pertamina. Izinkan saya menelisik rekam jejak daerah yg mengalami musibah kebakaran depo pertamina," tulis Yusuf.
"Ahok dulu ternyata pernah mau merelokasi warga tanah merah ke Rumah susun karena khawatir keamanan warga dari depo pertamina Plumpang, tapi Anies Baswedan justru melarang warga utk direlokasi, semua itu demi bisa meraup suara kampanye."
"Bahkan anis sampai keluarkan IMB di tanah ilegal milik pertamina tersebut per RT yang sifatnya sementara (3 tahun). Dan setelah 3 tahun bagaimana nasibnya?"
Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang membuat omongan Ahok kembali diungkit.
Pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Anies Baswedan untuk tidak sembarangan membuat janji politik. Terutama rencananya untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.
Menurut Ahok, tanah yang saat ini tengah diduduki oleh warga tersebut merupakan aset milik PT Pertamina Persero. Dan seharusnya kawasan Tanah Merah tidak boleh ditinggali warga.
Vice President for Corporate Comunication PT Pertamina Persero Wianda Pusponegoro mengatakan, pihaknya tengah mengajukan izin kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penataan kawasan Plumpang, termasuk di area Tanah Merah.
"Penataan tersebut sangat diperlukan terkait dengan concern mengenai keselamatan lingkungan, di mana fasilitas TBBM Plumpang memerlukan bufferzone," katanya kepada awak media merdeka, Rabu (5/10/2016).
Selain mengajukan perizinan, dia menambahkan, Pertamina juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai rencana ini. Koordinasi dilakukan meliputi Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, BPN dan Kejaksaan.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah. Mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero, sehingga tidak dapat serta merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu.
"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Kondisi permukiman warga sekitar setelah kebakaran hebat melanda Depo Pertamina Plumpang Jumat (3/3/2023).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan.
"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," terangnya.
Ahok mengungkapkan, tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut. Namun, dia mengharapkan, Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta data.
"Pak Anies, timsesnya itu datanglah ke Balkot (Balai Kota) minta ke Bappeda semua. Semua open data semua ada. Kasian kalau sampai ngomong sesuatu janji sesuatu yang tidak mengerti masalah," tutupnya.
Terkini,anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak mengungkit IMB era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Dia menyebut tidak boleh ada pemukiman dalam jarak tertentu dari depo.
"Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/3/2023).
Seharusnya, menurut Gilbert, warga sekitar Depo Pertamina Plumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun, berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakut, pada tahun 2021.
Permukiman warga sekitar yang hangus setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Omongan Ahok diungkit.
"Saat ini dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari," ujar Kepala Badiklatda PDIP DKI itu.
IMB yang dikeluarkan era Anies, kata Gilbert, untuk memenuhi janji kampanye Anies saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Sementara di sisi lain IMB dinilai menabrak aturan.
"Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," ucap Gilbert.
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Azis yakin status tanah yang dikeluarkan IMB oleh Anies sudah jelas.
"Seorang gubernur nggak serta merta bisa mengeluarkan IMB tanpa ada nya penelusuran dari sisi hukum, dari sisi sejarah tanahnya dan sebagainya.
Dan saya yakin sekali kalau Pak Anies mengeluarkan IMB ya memang tanah itu statusnya jelas. Adapun yang selama ini di luar itu kan masalah kebijakan masalah safety safety-nya," kata Abdul Azis kepada wartawan, Sabtu (4/3/2023).
Warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang menjadi korban kebakaran. Rencana relokasi warga dilarang Anies Baswedan.
"Tapi kalau sudah keluarkan IMB dan sudah bisa dibangun, saya kira ya memang itu kawasan pemukiman yang sudah fix, sudah resmi yang sudah ditelusuri asal-usulnya," lanjutnya.
Abdul Azis mempertanyakan mengapa Pertamina tidak bertindak jika lahan yang diterbitkan IMB itu berada di buffer zone atau daerah penyangga depo.
Justru kata Abdul Azis, jika tidak diterbitkan IMB maka warga akan mendirikan bangunan secara liar dan tak beraturan.
"Problem kota kan apabila dari awal kalau menang tanah itu buffer zone, seharusnya Pertamina menjaganya, jangan sampai dihuni oleh orang.
Tapi kalau sudah dibiarkan, ini kan sudah dari tahun 70 depo itu kan terus apa yang sudah dilakukan Pertamina untuk mengatur buffer zone itu.
Kita juga nggak bisa, penduduk yang sudah banyak di situ turun temurun di situ, kalau nggak punya IMB kan malah mereka membangun sembarangan tanpa ada tata kota.
Dengan IMB justru diatur. Saya kira diterbitkan IMB justru untuk mengatur agar tidak menjadi kawasan kumuh yang crowded dan di IMB ini ada aturannya," ujarnya.
Abdul Azis juga mempertanyakan tanggung jawab Pertamina atas insiden kebakaran yang menewaskan belasan orang dan puluhan lainnya luka-luka. Dia meminta Pertamina melakukan investigasi.
"Yang harus dipersoalkan sekarang bagaimana pertanggungjawaban Pertamina terkait kejadian itu. Ini pastikan ada kelalaian ga mungkin ga ada kelalaian dan harus diinvestigasi kenapa siapa yang salah, apa yang salah apakah SOP nya sudah dilakukan apa belum. Kan perlu diselidiki ini penting menyangkut nyawa manusia," imbuhnya.
(*)