Fotokita.net - Korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ternyata sempat akan direlokasi. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat memberikan prediksinya. Namun, rencana relokasi warga dilarang sosok ini.
Kebakaran hebat terjadi pada Jumat (3/3/2023) sekitar pukul 20.11 WIB. Pertamina mengonfirmasi bahwa kebakaran di Depo Plumpang terjadi pada bagian pipa. Pemadam kebakaran telah mengerahkan 250 orang personel untuk memadamkan api itu.
Kebakaran maut itu juga menewaskan belasan orang di kawasan permukiman padat. Hingga siang ini tercatat ada 16 korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau titik awal munculnya api kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jenderal Listyo Sigit menjelaskan bahwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi saat dilakukan pengisian BBM jenis pertamax di lokasi.
"Jadi sementara yang bisa kita jelaskan pada saat kejadian kemarin kurang lebih jam 20.00 WIB sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis pertamax dari Balongan diterima di Depo Plumpang," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Pada saat proses pengisian BBM pertamax tersebut, terjadi gangguan teknis di lokasi. Hal itu menyebabkan munculkan tekanan kuat dan lantas terjadi kebakaran.
"Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebih. Setelah itu, didapati peristiwa terbakar," ujarnya mantan Kapolda Banten tersebut.
Kebakaran hebat yang melanda Depo Pertamina Plumpang juga melalap permukiman warga sekitarnya.
Jenderal Sigit menjelaskan tim gabungan Polri masih mendalami sumber api yang memicu kebakaran. Jajaran Polri mengumpulkan saksi hingga rekaman kamera pengawasan di Depo Pertamina Plumpang.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir berbicara mengenai bahaya bagi warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kilang minyak hingga listrik. Erick mengatakan, ke depan, dia akan menata ulang lokasi BUMN yang menjadi kawasan objek vital.
"Jadi memang sejak awal kita sampaikan kepada seluruh BUMN yang masuk jadi kawasan objek vital, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan buffer antara titik keamanan, dan tentu titik daripada masyarakat masih terlalu dekat," kata Erick setelah meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Baca Juga: Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Diduga Sambaran Petir, Ahok Pernah Curiga Masalah Ini
Erick mengatakan pihaknya berencana menata ulang wilayah objek vital. Dia berharap dengan kejadian ini masyarakat mengerti akan bahaya tinggal di tempat yang berdekatan dengan objek vital itu.
"Nah inilah yang mau kita zoning ulang, tata ulang tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk, supaya ada batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal.
Tetapi dengan segala tentu hal yang kita inginkan bersama, semoga ini menjadi solusi juga bahwa masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman, jangan ditinggalkan kembali," ucap Erick.
Dia mengatakan atas peristiwa kebakaran ini dia sudah diarahkan oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dia juga mengatakan Pertamina akan mencarikan solusi untuk korban kebakaran.
Kantong jenazah berisi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Ahok pernah berencana merelokasi warga sekitar.
"Tadi Pak Wapres tadi sudah mengarahkan nanti untuk kawasan ini bersama Pelindo, Pertamina untuk mencarikan solusi," ucapnya.
Terkait rencana penataan ulang kawasan Depo Pertamina Plumpang, Ahok sudah pernah memberikan prediksinya. Hal ini muncul saat suami Puput Nastiti Devi itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Seorang netizen bernama Yusuf Muhammad melalui akun Facebook mengingatkan kembali rencana Ahok untuk merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Namun, rencana itu dilarang sosok ini.
"Tanpa mengurangi empati kepada korban atas kebakaran depo pertamina. Izinkan saya menelisik rekam jejak daerah yg mengalami musibah kebakaran depo pertamina," tulis Yusuf.
"Ahok dulu ternyata pernah mau merelokasi warga tanah merah ke Rumah susun karena khawatir keamanan warga dari depo pertamina Plumpang, tapi Anies Baswedan justru melarang warga utk direlokasi, semua itu demi bisa meraup suara kampanye."
"Bahkan anis sampai keluarkan IMB di tanah ilegal milik pertamina tersebut per RT yang sifatnya sementara (3 tahun). Dan setelah 3 tahun bagaimana nasibnya?"
Kepanikan warga saat Depo Pertamina Plumpang terbakar dengan hebat.
Pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Anies Baswedan untuk tidak sembarangan membuat janji politik. Terutama rencananya untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.
Menurut Ahok, tanah yang saat ini tengah diduduki oleh warga tersebut merupakan aset milik PT Pertamina Persero. Dan seharusnya kawasan Tanah Merah tidak boleh ditinggali warga.
Vice President for Corporate Comunication PT Pertamina Persero Wianda Pusponegoro mengatakan, pihaknya tengah mengajukan izin kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penataan kawasan Plumpang, termasuk di area Tanah Merah.
"Penataan tersebut sangat diperlukan terkait dengan concern mengenai keselamatan lingkungan, di mana fasilitas TBBM Plumpang memerlukan bufferzone," katanya kepada awak media merdeka, Rabu (5/10/2016).
Selain mengajukan perizinan, dia menambahkan, Pertamina juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai rencana ini. Koordinasi dilakukan meliputi Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, BPN dan Kejaksaan.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah. Mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero, sehingga tidak dapat serta merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu.
"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/10).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan.
"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," terangnya.
Ahok mengungkapkan, tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut. Namun, dia mengharapkan, Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta data.
"Pak Anies, timsesnya itu datanglah ke Balkot (Balai Kota) minta ke Bappeda semua. Semua open data semua ada. Kasian kalau sampai ngomong sesuatu janji sesuatu yang tidak mengerti masalah," tutupnya.
Sebelumnya, Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam dialog tersebut Anies disodorkan kontrak politik dari warga bila dirinya memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017.
Dalam kontrak politik itu warga menuntut Anies untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun.
"Melegalisasi kampung-kampung yang di anggap ilegal. Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik," kata Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Purwanto di hadapan Anies Baswedan, Minggu (2/10/2016).
Kontrak politik selanjutnya, lanjut dia, Anies diminta untuk pro rakyat miskin. Anies juga diminta dalam kerjanya berbasis pelayanan dan melibatkan partisipasi warga untuk Jakarta beradab.Selain itu, dalam kontrak politik itu juga Anies diminta untuk tidak melakukan penggusuran kepada permukiman kumuh. Melainkan penataan seperti kampung tematik, atau kampung deret.
"Pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara (BUMN) akan dilakukan negoisasi yang melibatkan masyarakat. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960," sambung Purwanto.
Warga juga menuntut perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional. Selanjutnya Anies diminta tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh di kampung-kampung Jakarta.
"Mengkaji Ulang dan Merevisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI Jakarta dalam hal zonasi peruntukan yang sudah menjadi perkampungan tidak berubah fungsi menjadi pusat perniagaan apartemen taman terbuka hijau dan lain-lain lebih mengutamakan kepentingan warga masyarakat yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun. Terakhir keterbukaan dan menyebarluaskan informasi kepada warga kota," jelas Purwanto.
Purwanto juga memastikan warga Tanah Merah akan mendukung pasangan Anies-Sandi untuk memenangkan Pilgub DKI sebagaimana sebelumnya warga Tanah Merah juga memenangkan Jokowi-Ahok saat Pilgub 2014 lalu."Kami siap memenangkan Anies-Sandi di sini, dulu Jokowi memang 90 persen di sini, nanti Anies menang 100 persen di sini," tegas Purwanto.
Usai membacakan kontrak politik itu, Anies pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Di hadapan warga Anies berjanji akan melaksanakan kontrak politik itu bila dirinya bisa memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017."Insya Allah bila tanggal 15 Februari itu terpilih kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari," ucap Anies.
Anies juga menambahkan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan keadilan. Bila rakyat mendapatkan keadilan maka dipastikan warga akan merasa bahagia.
"Pemerintah hadir untuk memastikan ada keadilan, kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, karena itu saya ingin sampaikan. Kalau ada rasa adil mungkin akan muncul rasa bahagia," ujar Anies.
(*)