Fotokita.net - Kasus Covid-19 terus melonjak hingga bikin khawatir, Jokowi akhirnya turuti usulan ahli, lockdown Jawa dan Bali?
Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.
Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif.
Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik," kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Ia mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.
Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Artinya intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi,” kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).
"Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih," ucap dia.
Padahal, menurut Dicky, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.
Oleh sebab itu, dengan terus menyebarnya penularan, menurut Dicky, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.
Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.
Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun.
Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).
"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky.
"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.
Baca Juga: Rasakan Efek Vaksin Covid-19, Ini Jadwal Ariel NOAH Jalani Vaksinasi Dosis Kedua
Presiden Joko Widodo menilai tak ada formula tunggal yang efektif dalam menangani Covid-19.
Ia mengatakan kebijakan yang dilakukan negara lain dan sukses menekan kasus Covid-19 di sana belum tentu bisa diterapkan di Tanah Air.
Bahkan, kata Jokowi, negara yang menerapkan karantina wilayah ( lockdown) sekalipun belum tentu berhasil menekan penularan Covid-19.
Baca Juga: Blak-blakan Akui Sebagai Anak PKI, Anggota DPR Ini Tolak Divaksin Covid-19, Berikut Sepak Terjangnya
“Yang lockdown pun (Kasus Covid-nya kembali meningkat) eksponensial juga,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Untuk itu ia meminta para menterinya mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan yang akan diambil untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Menurut saya coba dilihat lagi tolong betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada,” kata Jokowi.
Baca Juga: Disebut Vaksinasi Jokowi Gagal, Ini Penjelasan Ahli Kenapa Lengan Presiden Tidak Disuntik 90 Derajat
Ia mengatakan saat ini pemerintah terus mencari formula untuk menekan laju penularan Covid-19.
Sebabnya, Jokowi menilai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.
Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.
Karena itu Jokowi meminta ke depannya implementasi kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.
“Yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, dalam membuat kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan seluruh sektor yang mungkin terdampak.
Hal ini Wiku sampaikan merespons munculnya usulan agar pemerintah menerapkan lockdown di Pulau Jawa demi menekan lonjakan kasus Covid-19.
"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).
Wiku mengatakan, keputusan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.
Baca Juga: Belum Seminggu Jadi Kapolri, Listyo Sigit Sudah Ditantang Penjarakan Sosok Ini: Umat Sudah Teriak!
Di Pulau Jawa sendiri, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak pertengahan Januari 2021.
Kebijakan ini juga diterapkan di Pulau Bali. Harapannya, melalui PPKM laju penularan Covid-19 dapat ditekan di wilayah tersebut.
Selain pembatasan kegiatan, kata Wiku, pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment.
Langkah ini diambil sebagai deteksi dini dan pemetaan terhadap mereka yang positif Covid-19 atau yang kontak erat dengan pasien Covid-19.
"Tentunya upaya 3T ini tidaklah mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya jumlah penduduk," ujar Wiku. "Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas upaya 3T dalam menangani panami Covid-19," tuturnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lockdown akan mematikan ekonomi. Menurutnya, jika Indonesia menerapkan lockdown, keadaan akan seperti Vietnam saat diinvasi Amerika Serikat.
"Pak Presiden kasih saran ke saya, ini kalau lockdown, ekonomi akan jatuh sekali. Itu kalau lockdown kayak perang Amerika-Vietnam, (tapi) kita tidak tahu perang musuh ada di mana," kata Budi Gunadi saat jumpa pers di Grha Sabha Pramana UGM, Kamis (28/1/2021).
Selain itu, Budi Gunadi merasa lockdown dalam skala besar bisa dihindari, asalkan titik penyebaran Covid-19 diketahui.
(Kompas.com)