Fotokita.net - Disumpah dengan Alkitab warisan keluarga, Joe Biden langsung ajukan tuntutan pada warga muslim Indonesia karena peristiwa besar ini.
Joe Biden resmi menjadi presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) dalam pelantikan pada Rabu (20/1/2021).
Sebagaimana dilansir CNN, Biden diambil sumpahnya menggunakan Alkitab yang disimpan di keluarganya sejak 1893 silam.
Alkitab itu mempunyai ketebalan lima inci, berwarna coklat dengan salib Celtic yang berada di tengahnya.
Dia dilaporkan selalu menggunakan Alkitab itu sejak memulai kiprahnya sebagai senator untuk Negara Bagian Delaware pada 1973.
Selain itu, dia juga selalu menggunakannya saat dilantik sebagai Wakil Presiden AS periode 2009 dan 2013. Ada cerita unik saat momen pelantikan 2009.
Saat itu, upacara pengambilan sumpahnya terpaksa ditunda karena Alkitabnya tidak ditemukan.
"Setiap tanggal penting ada di situ. Setiap kali saya diambil sumpahnya, tanggalnya tercatat di sana," ujar dia kepada Stephen Colbert pada Desember 2020.
Biden akan mendapatkan predikat juga sebagai presiden tertua AS karena dia dilantik saat berusia 78 tahun.
Jaksa militer Amerika Serikat (AS) mengajukan tuntutan resmi terhadap Hambali dan dua orang lainnya terkait bom Bali 2002 dan Jakarta 2003.
Tuntutan itu AS ajukan hampir 18 tahun setelah ketiganya ditangkap di Thailand, dan setelah masing-masing menghabiskan lebih dari 14 tahun di penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.
Tuntutan pertama terhadap Riduan Isamuddin, lebih dikenal dengan nama Hambali, pemimpin kelompok Jemaah Islamiyah dan diyakini sebagai perwakilan tertinggi Al-Qaeda di Indonesia.
Kelompok tersebut, dengan dukungan Al-Qaeda, melakukan pengeboman terhadap klub malam di Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang.
Dan, serangan bom bunuh diri pada 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriott, Jakarta, yang menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya.
Dua terdakwa lainnya, warga negara Malaysia Mohammed Nazir bin Lep dan Mohammed Farik bin Amin.
Keduanya pembantu Hambali di Jemaah Islamiyah yang telah menjalani pelatihan oleh Al-Qaeda, menurut dokumen kasus Guantanamo.
"Tuntutan tersebut termasuk persekongkolan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, dengan sengaja menyebabkan luka tubuh yang serius, terorisme, menyerang warga sipil, menyerang objek sipil, perusakan properti, dan aksesori setelah fakta, semuanya melanggar hukum perang," kata Pentagon dalam pernyataan Kamis (21/1), seperti dikutip Channel News Asia.
Bom Bali 2002
Tidak jelas, mengapa setelah bertahun-tahun, dakwaan di depan pengadilan militer Guantanamo baru Pentagon umumkan pada Kamis (21/1/2021).
Pada 2016, permintaan pembebasan Hambali dari Guantanamo ditolak. Soalnya, menurut jaksa, dia masih merupakan "ancaman signifikan bagi keamanan Amerika Serikat".
Tuntutan tersebut Pentagon umumkan pada hari pertama Pemerintahan Presiden Joe Biden.
Ketika Biden menjadi Wakil Presiden pada Pemerintahan Presiden Barack Obama, mereka berusaha tetapi gagal untuk menutup penjara yang dikelola Angkatan Laut AS di Guantanamo.
Pengganti Obama, Donald Trump, tidak menunjukkan minat pada Guantanamo dan narapidana di dalamnya, termasuk tokoh Al-Qaeda dan perencana serangan 9/11 Khalid Sheikh Mohammed.
Riduan Isamuddin, lebih dikenal dengan nama Hambali, pemimpin kelompok Jemaah Islamiyah dan diyakini sebagai perwakilan tertinggi Al-Qaeda di Indonesia.
Presiden Amerika Serikat ( AS) Joe Biden menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik pada Rabu (20/1/2021).
Langkah Biden tersebut dinilai sangat cepat dan agresif untuk membalikkan keputusan pendahulunya, mantan Presiden AS Donald Trump.
Dilansir dari CNN, Kamis (21/1/2021), Biden membatalkan beberapa kebijakan dari Trump. "Tidak ada waktu lain untuk memulai selain hari ini," kata Biden kepada wartawan di Oval Office, Gedung Putih, saat dia mulai menandatangani setumpuk dokumen.
"Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika,” imbuh Biden.
Berikut 17 perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Biden sebagaimana dilansir oleh CNN.
1. Meluncurkan kampanye "100 Days Masking Challenge" yang meminta rakyat AS untuk memakai masker selama 100 hari. Biden juga mewajibkan pemakaian masker dan penerapan physical distancing di gedung federal dan di tanah federal. Selain itu, dia juga mendesak pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama.
2. Membatalkan penarikan AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO). Biden juga menunjuk pakar penyakit menular AS, Anthony Fauci, menjadi kepala delegasi AS ke WHO.
3. Membuat tim khusus Koordinator Tanggap Covid-19. Tim ini melapor langsung ke Biden dan mengelola upaya produksi dan pendistribusian vaksin sekaligus peralatan medis. 4. Memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan nasional yang ada hingga setidaknya 31 Maret.
5. Memperpanjang jeda untuk pembayaran pinjaman pelajar dan bunga untuk rakyat AS dengan pinjaman pelajar federal hingga setidaknya 30 September.
6. Bergabung kembali dengan Paris Agreement. Proses ini setidaknya akan memakan waktu sekitar 30 hari.
7. Mencabut izin pembangunan pipa minyak Keystone XL. Biden juga mengarahkan pihak berwenang untuk meninjau dan membatalkan lebih dari 100 keputusan Trump yang berefek buruk terhadap lingkungan.
8. Membatalkan Komisi 1776 warisan pemerintahan Trump, mengarahkan pemerintahannya untuk memastikan kesetaraan rasial.
Baca Juga: Minggu Lalu Disuntik Vaksin Sinovac, Ini Penyebab Bupati Sleman Positif Covid-19
9. Mencegah diskriminasi di tempat kerja atas dasar orientasi seksual atau identitas gender.
10. Warga non-Amerika ikut disensus.
11. Memperkuat Defered Action for Childhood Arrivals (DACA). Program ini bertujuan melindungi imigran yang masuk ke AS saat masih anak-anak.
12. Mencabut Muslim Travel Ban yang diterapkan pada pemerintahan Trump. Biden membatalkan larangan perjalanan ke 13 negara yang sebagian besar populasinya mayoritas Muslim.
13. Membatalkan perluasan penegakan imigrasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Trump di AS.
14. Menyetop pembangunan tembok perbatasan dengan menghentikan deklarasi darurat nasional yang digunakan untuk mendanai pembangunan itu. 15. Memperpanjang penangguhan deportasi dan izin kerja bagi warga negara Liberia dengan tempat berlindung yang aman di AS hingga 30 Juni 2022.
16. Mewajibkan pejabat eksekutif untuk menandatangani janji etika yang melarang mereka bertindak untuk kepentingan pribadi dan mengharuskan mereka untuk menjunjung independensi Kementerian Kehakiman.
17. Mengarahkan Direktur Office Management Budget (OMB) untuk mengembangkan rekomendasi untuk memodernisasi tinjauan peraturan dan membatalkan proses persetujuan peraturan Trump. Baca Juga: Ditembak Petugas Bea Cukai, Ini Sosok Haji Permata yang Disebut Melawan Aparat Saat Kasus Rokok Ilegal Dibongkar
(*)