Fotokita.net - Bukan ingin cuci tangan soal acara Habib Rizieq, Ridwan Kami minta Mahfud MD lakukan ini: dia juga harus bertanggung jawab.
Polda Jabar tengah melakukan pendalaman terkait kerumunan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
Sejumlah pejabat dan perangkat wilayah di Kabupaten Bogor dimintai klarifikasi terkait kegiatan tersebut.
Polisi telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status menjadi penyidikan terhadap kegiatan itu.
Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam acara tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dua orang penyelenggara acara di Megamendung, Kabupaten Bogor, memenuhi panggilan Polda Jabar, Rabu (16/12/2020).
Mereka akan diperiksa terkait kerumunan pada acara yang dihadiri Rizieq Shihab tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago mengatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil dan dua penyelenggara acara di Megamendung sudah hadir dan sedang dimintai keterangan.
"Sesuai jadwal terkait masalah di Megamendung, dijadwalkan Gubernur Ridwan Kamil dan dua orang lagi dari FPI Bapak Habib Muchsin Alatas dan Pak Asep Agus Sofyan," kata Erdi di Mapolda Jabar, Rabu.
Erdi menyebutkan, mereka tiba di Mapolda Jabar sekitar pukul 10.00 WIB. "Saat ini sedang dimintai keterangan," ujar Erdi.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berbicara soal rentetan kerumunan yang dipicu datangnya Rizieq Shihab di Indonesia.
Seperti diketahui, kerumunan terjadi di beberapa lokasi yang dihadiri Rizieq.
Pria yang akrab disapa Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil seusai dimintai keterangan di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.
Emil mengatakan bahwa dalam Islam, adil itu menempatkan semua sesuai dengan tempatnya.
Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa tak hanya Gubernur Jabar dan Gubernur DKI yang dimintai keterangan, tetapi Mahfud pun harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini.
"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.
Menurut Emil, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri Rizieq Shihab ini harus diproses secara adil.
"Jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adillah, semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," tuturnya.
Emil mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan kepala daerah lain yang dimintai keterangan.
Padahal, ada tiga lokasi kerumunan saat kedatangan Rizieq, yakni di Bandara, Jakarta, dan Bogor.
"Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami," ucapnya.
Baca Juga: Cerita Ahmad Bikin Gempar Usai Foto 'Jenazah Laskar FPI Tersenyum' Tersebar, Ini Sosok Sebenarnya
"Kalau keberatan mah saya akan kasih statement, ini saya datang dan menjawab ya, cuma kalau sistem hukum mau pakai keadilan maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi ya," imbuhnya.
Dikatakan bahwa dampak rentetan kerumunan ini tidak hanya meminta keterangan para kepala daerah, tetapi juga pihak lain yang dinilainya harus bertanggung jawab.
"Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya suruh mengklarifikasi, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum.
Tapi intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab," ucap Emil.
(Kompas.com)