Fotokita.net - Sebut jagoan PDIP di Pilkada Surabaya bakal kalah, sosok ini juga bilang menantu Jokowi akan gigit jari di Medan, simak penjelasannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Rabu 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional.
Hal itu terkait hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.Keputusan itu tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres).
Penetapan 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional tertuang dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2020 tentang 'Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional'.
"Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional."
"Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak," demikian bunyi keputusan Jokowi pada Keppres tersebut seperti dilihat Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).
Keppres Nomor 22 Tahun 2020 ini berlaku sejak tanggal penetapan, yaitu 27 November 2020.
"Kedua: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."
Presiden Jokowi meneken langsung keppres tersebut.
Sementara itu, politikus senior PDIP sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi mengalihkan dukungan dari Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut 01, Eri dan Armuji (Erji) kepada paslon nomor 02 Machfud dan Mujiaman (Maju).
"Sebelum saya memutuskan ini, saya sudah menghubungi para pengambil keputusan nang Erji (Eri-Armuji). Agar saya bisa bantu-bantu di Erji. Tapi tidak dipedulikan sama sekali," kata Anugrah Ariyadi di Surabaya, Sabtu (28/11/2020), seperti dikutip dari Antara.
Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji saat konfrensi pers di halaman depan Kantor KPU Kota Surabaya usai prosesi pendaftaran, Jumat (04/09/2020).
Mantan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini kemudian secara resmi menyatakan, sikap dengan berubah haluan dengan mendukung paslon 02 Machfud dan Mujiaman.
Hal ini ditunjukkan oleh mantan dengan memberikan testimoni bahwa dirinya akan menggunakan bendera Banteng Ketaton.
Banteng Ketaton sendiri di bawah komando kader senior PDIP, Mat Mochtar yang sebelumnya sudah lebih dahulu mendukung Machfud-Mujiaman.
Pilihan para Banteng Ketaton ini dikatakan karena ingin melawan arogansi dan rencana kekuasaan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan kroni-kroninya sebagai pendukung Erji.
Untuk itu, Anugrah juga siap mempertanggungjawabkan sikap berubah haluan kepada paslon 02 kepada partai berlambang banteng moncong putih ini. Bahkan Anugerah menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ada beban terkait keputusannya itu.
"Saya sudah gak ada beban. Los saja. Saya juga ada bukti-bukti bahwa saya sudah mencoba ingin memenangkan partai (PDIP). Tetapi masih gak dipedulikan," kata Anugrah.
Untuk itu, Anugrah siap mengerahkan segala sumber daya manusia yang ia kuasai di wilayah Kecamatan Gubeng, untuk memenangkan paslon 02 Machfud-Mujiaman dengan menggunakan Banteng Ketaton.
Dia ingin mengamankan marwah PDIP di Surabaya. Bahkan, dirinya juga tidak takut dengan keputusan partai nantinya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI.
Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai kubu Machfud Arifin-Mujiaman tak memiliki narasi dan program yang diunggulkan di Pilkada Surabaya 2020.
Sehingga, kata Djarot, yang dilakukan kubu Machfud-Mujiaman adalah menjelek-jelekkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pasangan calon Eri Cahyadi-Armudji.
"Mereka hanya bisa menjelek-jelekkan pihak Risma, Eri, dan Armudji. Lihat saja lagu 'Habisi Risma'," kata Djarot dalam keterangan tertulis, Ahad, 29 November 2020 seperti dikutip dari Tempo.co.
Yang dimaksud Djarot adalah video Benteng Ketaton, pendukung Machfud-Mujiaman yang menyanyikan gubahan yel-yel "Hancurkan Risma".
Dalam video tersebut sejumlah pendukung meneriakkan "hancur hancur hancurkan Risma, hancurkan Risma sekarang juga".
Djarot mengatakan pasangan Eri-Armudji terus dikepung dan difitnah oleh kubu lawan. Ia juga menyebut kubu Machfud menggunakan politik pecah belah ala Belanda, politik sembako, hingga anggaran kampanye yang begitu besar.
Djarot pun menyinggung langkah kubu Machfud-Mujiaman merekrut Jagad Hariseno, anak dari mantan Sekretaris Jenderal PDIP almarhum Sutjipto. Jagad adalah kakak dari Whisnu Sakti Buana, kader PDIP yang urung diusung menjadi calon wali kota Surabaya.
"Apa yang dilakukan mereka dengan merekrut Seno atau Jagad Hariseno adalah langkah panik, karena memang tidak punya rekam jejak unggulan," ucap Djarot.
Namun, Djarot mengatakan hal ini justru membuat partainya kian solid untuk memenangkan pasangan Eri-Armudji. Dia juga mengklaim dukungan masyarakat Surabaya terhadap Eri-Armudji makin besar.
Pilkada Kota Medan dan Surabaya memang menyita perhatian karena beberapa kepala daerah menyatakan dukungannya kepada calon yang diusung PDIP.
Hal itu berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas, sehingga pihak lawan melaporkan kepada Bawaslu.
Netralitas kepala daerah dan aparatur negara sebenarnya telah diatur dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada melarang kepala daerah untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Namun, menurut catatan CNN Indonesia, perhelatan pilkada kerap diwarnai dengan kasus pelanggaran netralitas. Termasuk oleh kepala daerah.
Pilkada Medan
Di Pilkada Medan, ada dua kepala daerah di Sumatera Utara yang menyatakan dukungannya kepada menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman.
Kepala daerah yang mendukung adalah Wagub Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Bupati Tapanuli Tengah Ahmad Sibarani.
Kasus Musa Rajekshah atau Ijeck pada acara HUT ke-75 PMI di Kantor PMI Medan Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (18/9).
Ijeck yang menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumut melantik Bobby sebagai relawan PMI Kota Medan.
"Bobby Nasution adalah keluarga besar PMI Medan, dan kita doakan Insyaallah menjadi Wali Kota Medan. Saya sejak lama kenal Bobby dengan almarhum ayahnya. Bobby hadir ini memang waktu yang tepat. Bukan hanya karena mau jadi wali kota," tutur Ijeck dalam acara tersebut.
Doa Ijeck pun jadi sorotan Bawaslu Sumatera Utara. Ucapan itu berpotensi melanggar aturan karena disampaikan saat hari kerja. Artinya, status wakil gubernur masih melekat, meski Ijeck hadir sebagai pimpinan PMI.
Kubu lawan, yakni Akhyar Nasution-Salman Alfarisi lantas melaporkan dua kepala daerah tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kasus Ijeck lalu dilimpahkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang didalamnya terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian. Namun, Ijeck sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan.
Kasus Ijeck bisa jadi bakal dihentikan jika rapat pleno Gakkumdu memutuskan demikian.
Terbaru, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Bupati Tapanuli Tengah Ahmad Sibarani menyatakan dukungannya secara blak-blakan kepada Bobby Nasution.
Kasus bermula ketika Ahmad Sibarani menghadiri acara deklarasi dukungan alim ulama, ustaz dan penyuluh agama se-Kota Medan kepada Bobby Afif Nasution - Aulia Rahman di Aula Quba Asrama Haji Medan pada 25 Oktober.
Dalam acara, Sibarani mendampingi Bobby saat ditepung tawari oleh para alim ulama, ustaz dan penyuluh agama. Agenda tepung tawar dilakukan agar Bobby Nasution terpilih menjadi Wali Kota Medan dalam Pilkada.
Kubu Akhyar Nasution-Salman Alfarisi kembali meradang. Mereka mempertanyakan kinerja Bawaslu yang seolah abai dengan pelanggaran netralitas kepala daerah di lapangan.
"Artinya ini sudah dua kali terjadi. Kita tidak suudzon dengan aparat dalam Pilkada. Tapi kita berharap tolonglah berdiri tegak melihat proses perjalanan Pilkada ini. Mereka (Bawaslu) kira kira pura-pura tidak tahu atau tidak menampak kegiatan itu," tutur Burhanuddin, politikus Partai Demokrat yang mengusung Akhyar-Salman.
Di sisi lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember pekan depan akan berjalan aman dan lancar.
Sebab, pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI cukup maksimal dan efektif.
"Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua."
"Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen," kata Neta kepada Wartakotalive, Selasa (1/12/2020).
Dari pemantauan IPW, sebagian besar petahana, katanya, diprediksi akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen.
"Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen," ulasnya. (*)