Fotokita.net - Rakyat Timor Leste memelas bantuan Jokowi di pengungsian, mantan pemimpin gerilyawan pro NKRI mendadak memohon hal ini pada Indonesia.
Saat Timor Leste merdeka, sebagian penduduknya memilih bergabung dengan Indonesia.
Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apa Lebih Baik? Ternyata kondisi mereka masih tak jelas.
Sejak tahun 1975, orang-orang Timor Lesteberjuang memperoleh kemerdekaannya, karena tak mau berada dalam cengkeraman Indonesia.
Hal itu menyebabkan pemberontakan, oleh milisiTimor Lesteyang dikenal dengan Fretilin.
InvasiIndonesiapun tak bisa dihindari, militerIndonesiamenyerbu kawasan itu untuk menjaga keutuhan NKRI meski harus bentrok dengan milisi Fretilin.
Hingga akhirnya pada tahun 1999,Timor Lesteberhasil memperoleh kemerdekaannya sendiri.
Namun, secara resmi negara tersebut merdeka tahun 2002 setelah referendum PBB, banyak rakyatnya menginginkan kemerdekaan.
Meskipun Timor Lestemerdeka, ternyata tak semua rakyatnya menginginkan kemerdekaan.
Ada beberapa rakyatnya yang memilih ingin bersama dengan Indonesiahingga mereka memutuskan meninggalkan tanah airnya.
MenurutUCA News, dalam referendum tahun 2002, ada sekitar 21,5 persen atau sekitar 94.388 orang memilih tetap bersama Indonesia.
Sementara lainnya, ada 344.580 orang sekitar 78,5 persen menginginkan kemerdekaan Timor Leste.
Lantas bagaimana nasib mereka yang memilih tetap bersama Indonesia, sementara Timor Lestemerdeka?
Banyak di antara mereka yang pulang kampung setelah repatriasi, tetapi lebih banyak yang memilih tinggal di Nusa Tenggara Timur.
Infastruktur jalan di distrik Oecusse Timor Leste yang masih memprihatinkan. Masyarakat harus berjibaku menarik truk yang tak mampu menanjak di jalan yang rusak.
Sekretariat Pencegahan Bencana dan Pengungsi Nusa Tenggara Timur mencatat pada tahun 2005 terdapat sekitar 104.436 pengungsi.
Dengan rincian 70.453 orang tinggal di Kabupaten Belu, 11.176 di Timor Tengah Utara dan 11.360 di Kabupaten Kupang.
Sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki tanah meskipun banyak uang dialokasikan untuk proses pemukiman kembali mereka selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-14).
"Birokrasi terlalu banyak dan kami tidak benar-benar merasakan efektivitasnya," kata Matius Alves, 40, warga Timor Lestelainnya.
Tapi Alves lebih beruntung dari yang lain. Pemilik tanah mengizinkannya untuk mengelola sekitar dua hektar lahan dengan syarat bagi hasil dimana dia menanam tanaman seperti singkong, jagung, pepaya dan pisang.
"Tapi itu cukup dilematis. Di satu sisi saya bersyukur. Di sisi lain, itu bukan tanah saya dan bisa diambil dari kami kapan saja," ujarnya.
Francisco Ximenes, seorang pemimpin lokal dari distrik Baucau di Timor-Leste, mengatakan hak-hak orang telah dirampas.
"Karena sebagian besar masyarakat Timor Lesteadalah petani, mereka membutuhkan tanah untuk mengaktualisasikan diri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya, kebanyakan orang hidup di atas tanah orang lain dan mereka tidak tahu masa depannya," kata Ximenes.
"Awalnya, ketika kami sampai di sini tahun 1999, kawasan ini adalah hutan. Tidak ada yang mengklaim kepemilikan.
"Tapi setelah orang menebang pohon dan membuka lahan, satu per satu orang mendatangi kami dan mengklaim kepemilikan."
Ximenes tinggal bersama sekitar 700 keluarga di wilayah milik militer Indonesia. Dia mengatakan suatu kali militer meminta mereka untuk mengosongkan daerah tersebut.
"Tapi kemana kita akan pergi?" pungkasnya.
Menurut Ximenes, pemerintah tidak pernah mendengarkan permohonan sertifikasi tanah tempat mereka menetap.
Pengungsi asal Timor Leste dan kondisi tempat tinggal mereka setelah 20 tahun menetap Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT.
Dengan meningkatnya harga, semakin sulit bagi orang untuk memperoleh bahkan sebagian kecil tanah.
Mariano Parada, 34, aktivis dari Masyarakat Timor-Indonesia, sebuah kelompok nirlaba yang mengadvokasi warga Timor Lestedi Kabupaten Belu, mengatakan bahwa setelah UNHCR mengakhiri tugasnya pada tahun 2002, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih repatriasi atau pemukiman kembali.
Dia mengatakan hanya repatriasi yang berhasil, sementara pemukiman kembali gagal total.
Sebagian besar ekspatriat Timor yang menetap di distrik hidup dalam kemiskinan parah kecuali sejumlah kecil yang direkrut oleh lembaga pemerintah atau polisi.
"Ini dilema. Kami memilih untuk tinggal tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak juga yang tidak bisa kembali ke Timor-Leste. Hidup sangat sulit," katanya.
Parada khawatir kondisi seperti itu akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan menimbulkan konflik.
Timor Leste berniat membalaskan dendam usai sadar kerap dirugikan oleh Australia.
"Ketika orang tidak bisa lagi menahan penderitaan, terus hidup dalam ketidakpastian, saya khawatir itu akan berakhir dengan balas dendam," katanya.
"Orang banyak berkorban. Mereka meninggalkan rumah bahkan ada yang membunuh orang lain selama perang pro-Indonesia.
"Kalau pengorbanan itu tidak membuahkan hasil, saya khawatir orang akan memberontak," katanya.
Menurut Parada, kondisi buruk yang dialami oleh pemerintahIndonesiabelum terlalu diperhatikan.
"Kami telah melakukan banyak protes menuntut pemerintah menyediakan fasilitas listrik, kesehatan dan pendidikan di daerah pemukiman kembali. Namun hingga saat ini belum terjadi apa-apa," katanya.
Pada Desember 2016, masyarakat mengimbau Presiden Joko Widodo untuk membantu kehidupan wargaTimor Leste, khususnya dengan sertifikasi tanah.
Tetapi menurut Parada mereka belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah Indonesia.
Timor Leste mungkin memilih lepas dari Indonesia sebagai negara merdeka, setelah melalui perjuangan panjang.
Bahkan dalam referendum tahun 2002, sebagian besar orang Timor Leste memilih untuk merdeka.
Akan tetapi, bukan berarti semua rakyat Timor Leste menginginkan kemerdekaan, nyatanya ada beberapa dari mereka yang memiliki jiwa NKRI.
Salah satunya adalah Eurico Gutteres, dia adalah pemimpin milisi di Timor Leste yang pro dengan Indonesia.
Namanya mungkin tak setenar Alfredo Reinado, namun dia adalah sosok yang berada di pihak Indonesia meski orang Timor Leste.
Menurut UCA News, setelah kemerdekaan Timor Leste, Eurico juga pindah ke Indonesia.
Setelah pada akhirnya Timor Leste ternyata memilih merdeka ketimbang menjadi bagian dari Indonesia.
Namun, 15 tahun setelah merdeka, Eurico Gutteres, ternyata sempat memohon hal ini kepada Indonesia.
Inilah Eurico Gutteres, pemimpin milisi Timor Leste yang Pro Indonesia
Tahun 2017, setelah 15 tahun Timor Leste merdeka, Eurico Gutteres menuntut pemerintah Indonesia memulai proses untuk mengeluarkan mereka dari daftar kejahatan serius PBB.
Hal itu supaya bisa memudahkannya dalam bepergian ke luar negeri.
Keluhan tersebut menyebabkan 1.000 mantan pejuang pro Indonesia, yang turun ke jalan-jalan Kupang, berjuang untuk Indonesia.
Nasib mereka sangat kontras dengan perlakuan pahlawan yang diberikan kepada anggota senior angkatan bersenjata Indonesia termasuk pemimpin kampanye Timor Timur.
Misalnya pensiunan jenderal Wiranto, yang pernah menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama.
Eurico Guterres, mantan pemimpin pejuang pro-Jakarta, memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi 403 warga Timor Leste yang namanya masih dalam daftar 'kejahatan serius' PBB terkait kekejaman selama pendudukan Indonesia di Timor Timur.
Dia mengajukan banding kepada Wiranto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai komandan selama pemungutan suara berdarah 1999 untuk kemerdekaan Timor Timur.
"Saya salah satu dari 403 eks warga Timor Timur dan juga Pak Wiranto yang masuk daftar 'kejahatan berat'," katanya.
"Tapi sekarang Wiranto bisa pergi kemana-mana, sementara kami dilarang di mana-mana," ujarnya kepada ucanews.com.
Pada tahun 2003, Wiranto bersama enam jenderal lainnya dituduh oleh Unit Kejahatan Berat PBB bertanggung jawab untuk melatih dan mempersenjatai milisi pro-Jakarta.
Mereka bergabung dengan militer Indonesia dalam membunuh lebih dari 1.000 orang dan memaksa 250.000 orang Timor Leste meninggalkan rumah mereka sebelum dan sesudahnya referendum kemerdekaan.
Guterres mengatakan, meskipun mereka diberikan kewarganegaraan Indonesia setelah perang, mereka tidak dapat meninggalkan Indonesia, termasuk bepergian ke Timor-Leste untuk menemui anggota keluarga karena nama mereka masih ada di daftar PBB.
Dia juga mencatat bahwa Jokowi tidak pernah menyebut mantan pejuang Timor-Leste dalam pernyataan resmi.
"Presiden tidak pernah membicarakan mantan gerilyawan yang hidup di bawah garis kemiskinan," katanya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati pejuangnya," katanya.
Para pengunjuk rasa meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada 13.000 milisi serta piagam penghargaan untuk mereka.
"Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada putra putri milisi untuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Istri mantan pejuang Timor Leste pro IndonesiaMargarida Perera, 45 tahun, menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak bisa bekerja di instansi pemerintah, alasannya, mereka "eks-Timor," ujarnya kepada ucanews.com.
Suami Perera meninggal selama perang dan dia tidak menerima bantuan dari pemerintah Indonesia selama 18 tahun.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, saat itu, Frans Lebu Raya, yang berbicara dengan para pengunjuk rasa mengatakan dia "sangat memahami keluhan mantan warga Timor Timur" dan berjanji untuk segera mengangkat masalah tersebut dengan Widodo.
Sementara itu, Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM, mengatakan untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Timor-Leste.
"Mengenai status 403 di daftar PBB, pertama-tama perlu permintaan maaf resmi dari pemerintah Timor-Leste, kemudian kedua negara bisa mengajukan banding ke PBB untuk mengeluarkan orang-orang itu dari daftar hitam," katanya kepada ucanews.com.
Pigai mengatakan, kebuntuan juga berlaku untuk masalah lain, seperti aset mereka di Timor-Leste.
"Kedua negara harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
"Tahun 2013 kami sudah ajukan rekomendasi ke pemerintah Indonesia, tapi sepertinya belum ada perkembangan," ujarnya.