Demo Ricuh Hingga Bakar Pos Polisi di Dekat Istana Negara, Ternyata Jokowi Malah Pergi Ke Tempat Ini, Sengaja Hindari Massa Buruh?

Kamis, 08 Oktober 2020 | 16:01
KOMPAS.com/ISA BUSTOMI

Pos Polisi di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha dibakar oleh massa aksi tolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Fotokita.net - Demo ricuh hingga bakar pos polisi di dekat Istana Negara, ternyata Jokowi malah pergi ke tempat ini, sengaja hindari massa buruh?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, puluhan pemimpin konfederasi dan federasi serikat pekerja sepakat untuk melakukan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Lokasi unjuk rasa di Jakarta akan difokuskan di Istana Negara, Gedung DPR, kantor Kemenko Perekonomian, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Bak Bumi dan Langit, Anak Jokowi Santai Bayar Cicilan Kredit Rumah, Pangeran Cendana Ngamuk Dilarang Jalan-jalan ke Luar Negeri Hingga Sewa Pengacara Mahal

Sementara itu, aksi unjuk rasa di kabupaten/kota lainnya akan dipusatkan di kantor gubernur atau DPRD setempat.

"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas," ujar Said.

Adapun UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Terkuak, Sosok Ini Disebut Sebagai Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Tapi Jokowi Malah Blusukan Ke Sini Saat Puncak Demo Buruh

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tuturnya.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Baca Juga: Ramai-ramai Dijual di E-Commerce Usai Sahkan UU Cipta Kerja, Anies Baswedan Paksa Tutup Gedung DPR Karena Alasan Ini: Sudah Ketentuannya

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja.

UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.

Baca Juga: Anak Buah SBY Tulis Kalimat Menohok, Nikita Mirzani Ancam Datangkan Sosok Ini Usai Puan Maharani Kepergok Matikan Mikrofon Anggota DPR

Polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Kamis (8/10/2020).

Berdasarkan pantauan di lokasi, bentrokan terjadi antara polisi dengan massa di lokasi tersebut.

Pos polisi yang ada di dekat Patung Kuda pun dirusak dan dibakar massa. Sejumlah massa terlihat terluka akibat bentrokan tersebut.

Baca Juga: Ada 8 Poin Jadi Sorotan Buruh, Ternyata Begini Alasan Jokowi Tantang DPR Ketok Palu UU Cipta Kerja dalam 100 Hari

Akibat lemparan gas air mata itu, massa berlari menjauh dari arah Mahkamah Konstitusi menuju Bundaran Hotel Indonesia.

Bentrokan antara polisi dan massa demo tolak UU Cipta Kerja juga pecah di sejumlah tempat, salah satunya di kawasan Harmoni.

Massa melawan petugas dengan lemparan batu dalam bentrokan itu.

Baca Juga: Bisa Diperintah Jokowi Sewaktu-waktu, Begini Deretan Kehebatan Pasukan Paling Elit TNI yang Jadi Kebanggaan Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Keberhasilan Operasi Dekati 100 Persen

Transjakarta

Sebanyak 25 bus Transjakarta terjebak demo buruh dan Mahasiswa (08/10/2020). Bus dan pelanggan didalam seluruhnya dalam kondisi aman dan selamat

Gelombang demo penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah tempat.

Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.

Selain buruh, kelompok mahasiswa juga akan bergabung. Kepolisian pun berjaga di sejumlah titik perbatasan Jakarta untuk menyekat massa yang hendak demo.

Baca Juga: Pemicu Demo Berujung Rusuh Disebut Bukan Berasal dari Buruh dan Mahasiswa, Download PDF Isi Lengkap Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Sini

Kerusuhan yang pecah di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat perlahan mulai reda. Massa demonstran tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang semula melempari polisi dengan bebatuan, kini sudah tak melakukan aksinya lagi.

Pasukan Brimob tampak membentuk barikade dengan tameng

Dari siaran langsung KompasTV di lokasi pukul 03.06 WIB, diketahui bahwa posisi massa saat itu berada di daerah Jalan Gajah Mada Jakarta Barat dan dan Pasar Baru Jakarta Pusat.

Tampak pula belasan pasukan Patra Satbrimob Polda Metro Jaya mengendarai sepeda motor trail sedang bersiap masuk ke kerumunan massa.

Mereka berbaris di depan barikade polisi yang berjajar menggunakan tameng.

Sebalumnya, kerusuhan pecah setelah massa aksi sempat mencoba masuk ke barikade polisi.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Disahkan Terburu-buru, 2 Tukang Kritik Jokowi yang Baru Dapat Bintang Jasa Beri Respons Begini: Bisa Salah Resep

Massa yang sebelumnya dipenuhi mahasiswa awalnya berniat untuk menggelar aksi di kawasan Istana Negara.

Massa yang awalnya berkumpul di Harmoni pun langsung mundur ke arah Gajah Mada dan Pasar Baore setelah polisi menembakkan gas air mata.

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Seorang buruh membawa poster protes dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya itu ribuan buruh menolak omnibus law draf pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak COVID-19 dihentikan.

Presiden Joko Widodo, Kamis (8/10/2020), dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk mengecek lahan proyek lumbung pangan nasional alias food estate.

Demikian disampaikan Deputi Protokol Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

"(Rabu) sore hari, Presiden terbang ke Yogya untuk kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Solo.

Malam harinya dari Solo, Presiden kembali ke Yogya untuk menginap di Istana Kepresidenan Gedung Agung bersama rombongan," kata Bey.

Baca Juga: Biasanya Manis di Depan Kamera, Ruben Onsu Mendadak Mencak-mencak Pada Anak Laki-lakinya yang Mulai Puber, Thalia: Onyo Jangan!

"Baru Kamis besok (hari ini), Presiden diagendakan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk meninjau program food estate," lanjut dia.

Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah berlangsung di tengah aksi mogok kerja nasional buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Diketahui, salah satu titik yang akan disambangi para buruh adalah Istana Kepresidenan Jakarta.

Kendati demikian, Bey membantah bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ini dilakukan lantaran adanya demonstrasi buruh yang rencananya dilakukan di depan Istana.

Baca Juga: Gagal Laporkan Najwa Shihab ke Polisi dan Dewan Pers, Begini Sosok Ketua Relawan Jokowi yang Pernah Nyaleg Lewat Partai NasDem

"Tidak, agenda Presiden untuk (mengunjungi) food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok," kata Bey.

"Presiden memang concern kepada ketahanan pangan nasional, karena seperti peringatan FAO, ada risiko kelangkaan pangan akibat pandemi.

Jadi memang Presiden ingin meninjau langsung progres food estate ini," lanjut dia.

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma