Fotokita.net -Sementara KSAD Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang jadi Panglima TNI hingga sibuk urusi Covid-19, tiba-tiba Komunitas Urut Sewu Bersatu dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengecam sikap arogansi aparat TNI AD.
Indonesia Police Watch (IPW) menghembuskan kabar akan adanya kocok ulang atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju.
Tak main-main, akan ada 11 hingga 18 jabatan menteri yang akan mengalami perubahan. Tidak hanya diganti, reshuffle menteri juga akan menggeser sejumlah menteri.
"Dari info yang diperoleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (21/8).
Neta menjelaskan reshuffle tersebut salah satunya adalah kemungkinan bergesernya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Mengingat adanya program ketahanan pangan yang disebut food estate, membuat kabar bergesernya Prabowo menjadi Menteri Pertanian menjadi kencang.
Menteri Pertahanan Diberi Tugas Berat Oleh Presiden Jokowi, Prabowo Harus Kawal Produksi Gabah 1,48 Ton Untuk Negara di Food Estate
Belum lagi akan digantinya Panglima TNI Tjahjono dengan Kepala Staf Angkatan Darat Andhika Prakasa.
Panglima TNI juga nantinya akan didampingi oleh Wakil Panglima TNI sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Tidak hanya di sektor pertahanan, sektor ekonomi pun akantersentuh oleh reshuffle pertama di periode kedua Jokowi sebagai presiden. Menteri yang akan terkena reshuffle disebutkan oleh Neta.
"Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dan lain lain," terang Neta.
Neta menyampaikan bahwa jumlah menteri yang berasal dari anggota Polri akan bertambah setelah reshuffle. Begitu pula menteri dari PDI Perjuangan juga akan bertambah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi wakil Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dengan demikian,Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalamKomite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Presiden Jokowi yang menganggap bahwa penanganan virus corona di Indonesia membutuhkan kehadiran TNI.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"KSAD jadi Wakil Ketua Komite Pelaksana," kata Erick usai pertemuan dengan Andika di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2020).
Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan membantu Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam melakukan penanganan Covid-19.
"KSAD jadi Wakil Ketua Komite Pelaksana," kata Erick usai pertemuan dengan Andika di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2020).
Menurut Erick, penunjukan Andika merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden berpandangan, penanganan Covid-19 membutuhkan kehadiran TNI.
Secara detail, Erick mengatakan, kehadiran TNI adalah untuk memastikan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Hal itu merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.
Baca Juga: Resmi Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4
"Kedisiplinan, diharapkan mengamankan masyarakat. Bukan berarti melakukan kewenangan menghukum, tapi mendisiplinkan, adalah langkah utama yang harus kita lakukan," ujar dia.
"Tugas TNI memaksimalkan tingkat disiplin protokol Covid-19 di masyarakat terjaga di 83.000 kelurahan dan desa serta proses imunisasi vaksin di tahun depan bisa berjalan baik bersama Kemenkes, Kemendikbud, PMI, dan tentu Polri," tambah Erick.
Sementara Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang jadi Panglima TNI hingga sibuk urusi Covid-19, Komunitas Urut Sewu Bersatu dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengecam sikap arogansi aparat TNI AD.
Pasalnya, latihan menembak yang digelar di pesisir Urut Sewu, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (26/8/2020) telah merusak sejumlah tanaman melon di kebun yang digarap petani.
Kondisi tanaman melon di Urut Sewu, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen, Jawa Tengah.
"Kami atas nama Urut Sewu Bersatu (USB) dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengecam tindakan perusakan tanaman tersebut dan menyayangkan kelambanan pemerintah dalam menangani konflik di Urutsewu," terang Sekretaris Urut Sewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2020).
Menurut Sunu, lahan yang mengalami kerusakan akibat latihan itu seluas kurang lebih 0,2 hektar dan diketahui milik petani Mursidin (55) dan Paryono (30).
Akibat peristiwa itu, kedua petani tersebut dipastikan gagal panen. Sebab, tanaman yang berumur satu bulan dan diketahui sudah berbuah tersebut telah rusak parah akibat dilindas kendaraan berat dan terinjak-injak aparat TNI AD saat latihan.
Bahkan, rekaman video yang memperlihatkan kendaraan berat TNI masuk ke perkebunan warga dan merusak tanaman melon itu diketahui sempat viral di media sosial.
Penjelasan TNI AD
Terkait dengan insiden itu, Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letkol (kav) Susanto membantahnya.
Menurutnya, kabar yang beredar di media sosial itu diduga hanya ingin memojokan TNI AD.
"Ada yang dibelokkan dan sengaja membangun persepsi seolah latihan penembakan meriam di sana telah merugikan warga petani," kata Susanto. Menurutnya, lahan yang digunakan untuk latihan itu merupakan milik TNI AD.
Warga yang menggarap lahan di lokasi tersebut, sebelumnya dianggap telah bersepakat tidak akan menuntut apapun jika terjadi dampak atas adanya latihan.
Sementara itu keterangan berbeda datang dari Kepala Desa Setrojenar, Muslim Sidik.
Menurutnya, lahan yang digarap petani untuk budidaya melon tersebut bukan milik warga atau pun TNI AD.
"Sampai saat ini legalitasnya tanah negara, bukan hak masyarakat atau TNI," jelas Muslim. Terkait video viral di media sosial itu, dijelaskan dia, juga tidak sepenuhnya benar.
Namun demikian, kendaraan berat yang merusak tanaman itu memang dipastikan milik TNI AD.
"Antara video di medsos memang jauh berbeda, artinya di lokasi memang kendaraan TNI melintasi, cuma tidak separah yang di medsos," kata Muslim.
(Kompas.com/Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain)