Fotokita.net - Secara tegas menolak lanjutkan program penenggelaman kapal yang sudah dirintis Susi Pudjiastuti, kiniMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menggelontorkan dana Rp 7 miliar untuk memboyong 200 senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan Pindad. Mau buat apa?
Belakanganini nama Edhy Prabowo jadi salah satu sosok yang namanya paling sering disebut-sebut publik di Indonesia.
Kebijakannya yang dinilai kontroversial di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi pemicunya.
Seperti diketahui, sejumlah kebijakan Edhy di KKP jadi sorotan publik karena merevisi aturan yang dibuat pendahulunya antara lain pelegalan alat tangkap cantrang, mencabut larangan ekspor benih lobster, danenggan melanjutkan penenggelaman kapal pencuri ikan.
Edhy sendiri merupakan kader Partai Gerindra yang juga bagian dari lingkaran orang terdekat Prabowo Subianto.
Namanya masuk sebagai Menteri KKP di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 setelah Prabowo memututuskan berkoalisi dengan pemerintah.
Edhy yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional ini, menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP periode 2014-2019.
Perjalanan politik Edhy terbilang panjang, dia pernah menjadi anggota dewan tiga periode berturut-turut mewakili kampung halamannya, Dapil I Sumatera Selatan.
Setelah revisi penggunaan cantrang, Edhy Prabowo juga telah menegaskan, ke depan tidak akan ada lagi penenggelaman kapal.
Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).
"Tidak ada lagi penenggelaman kapal, saat ini kita lebih fokuskan pada pembinaan terhadap nelayan kita," ujar Edhy,usai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu.
Edhymengatakan, penenggelaman kapal merupakan terobosan yang baru dan sangat bagus yang digagas mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hanya saja di kepemimpinannya, Edhy lebih fokus pada pembinaan terhadap nelayan Indonesia.
"Arahan Pak Presiden, kita harus menyejahterakan nelayan dan mengawal nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia," kata Edhy.
Penenggelaman kapal pencuri ikan asing
Edhy menilai, hal itu dilakukan karena selama ini banyak nelayan Indonesia yang mendapatkan intimidasi dari pihak luar negeri, meski mereka mencari ikan di teritori wilayah Indonesia.
Untuk itu, fokus utama KKP melalui PSDKP, selain mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, juga memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia terhadap ancaman pihak luar.
"Saya berharap agar personel PSDKP tidak memusuhi nelayan kita, mereka saudara kita. Jadikan mereka mata dan telinga kita untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada," ujar Edhy.
Namun, Eddy juga berharap kepada para nelayan yang berada dari Sabang hingga Marauke untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang salah. Serta selalu memperhatikan kelestarian ekosistem biota laut demi terjaganya populasi ikan di laut Indonesia.
"Kalau ada nelayan kita yang melakukan penangkapan dengan cara yang salah, kami tidak segan-segan menindaknya," tegas Edhy.
Edhy menjelaskan, saat ini dirinya sadar bahwa anggaran untuk pengawasan sangatlah kurang, bahkan jauh dari kata cukup.
Sejumlah anak buah kapal bantu menyemprotkan air menggunakan mesin pompa ke dalam kapal nelayan Vietnam saat penenggelaman di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietnam.
Namun demikian hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak semangat melakukan pengawasan.
"Saya sedang berusaha agar anggaran pengawasan ditambah. Namun, hal itu jangan terlalu dipikirkan, yang harus dipikirkan bagaimana caranya sumber daya kelautan dan perikanan milik kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan, dan diminati untuk bangsa kita sendiri," ujar dia.
Secara tegas menolak lanjutkan program penenggelaman kapal yang sudah dirintis Susi Pudjiastuti, kiniMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menggelontorkan dana Rp 7 miliar untuk memboyong 200 senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan Pindad.
Senjata SS2 dengan harga sekitar Rp 35 juta/unit sudah dilengkapi dengan izin kepemilikan.
Nantinya, senjata bakal diberikan kepada pengawas perikanan di bawah Ditjen PSDKP.
"Sudah realisasinya. Tinggal menunggu senjatanya jadi," kata Edhy di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Adapun dana pembelian senjata seluruhnya menggunakan APBN tahun 2020. Pihaknya telah memberikan uang muka sebesar 20 persen kepada perusahaan pelat merah itu.
Bukan hanya senjata, pihaknya tengah mengupayakan menerima kapal pengawas yang dihibahkan oleh negara-negara tetangga.
SS2-V4 KAL. 5.56 MM
Edhy bilang, beberapa negara seperti Jepang dan AS berniat menghibahkan kapal-kapal layak pakai tersebut.
"Kita mendapat hibah dari Jepang ada 2 kapal. Tapi kita masih ada satu kendala komunikasi di perjanjian. Jadi ada 1 pasal yang harus kita luruskan dulu. Secara prinsip, (komunikasi) sudah sangat maju sekali dengan Jepang," pungkasnya.
Sebelumnya, Edhy sempat menyebut bakal membekali para awak pengawas perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan 200 pucuk senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan Pindad.
Edhy Prabowo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) menghadiri undangan dari Presiden ke Istana Kepresidenan pada Senin (21/10)
Pembekalan persenjataan itu dilakukan agar awak pengawas semakin kuat mental dan berani dalam menghadapi para maling ikan yang mencuri sumber daya laut RI.
Edhy juga tengah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melengkapi operasi laut dengan Senjata Mesin Berat (SMB).
"Senjata Mesin Berat kita punya, tapi perangkat penembaknya harus organik, artinya harus TNI. Nah ini saya bicarakan dengan Kemenhan," paparnya beberapa waktu lalu.
(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)