Fotokita.net - Presiden Joko Widodo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan menjadikan Jawa Timur memasifkan tes Covid-19 serta pelacakan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Selain itu, Presiden menginstruksikan Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan memperketat isolasi para ODP dan PDP yang terjaring.
"Yang berkaitan dengan percepatan pengujian sampel, pelacakan untuk yang terpapar di Jawa Timur betul-betul dilaksanakan langkah-langkah pengendalian," ujar Jokowi.
"Termasuk juga provinsi lain di luar Jawa yang penambahannya cukup tinggi, yaitu di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, di Papua, dan NTB," lanjut Presiden.
Jokowi sebut ada 25 daerah di Indonesia siap terapkan new normal
Presiden Joko Widodo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas lantaran masih tingginya kasus Covid-19 di sana.
"Di Jawa terutama agar dibantu diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan persiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
"Ini Pak Menteri Kesehatan juga Ketua Gugus Tugas betul-betul saya minta. Jawa timur menjadi perhatian," kata Jokowi.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan sejumlah penyebab kasus harian Covid-19 di Jawa Timur meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Doni, hal itu disebabkan aktifnya empat klaster yang menjadi sumber penularan Covid-19 di sana.
Presiden Jokowi melakukan peninjauan untuk persiapan new normal
"Jawa Timur ini termasuk daerah yang potensi dari klaster tertentu sangat tinggi. Antara lain dari Gowa, kemudian jemaah tabligh, termasuk juga yang berasal dari dalam yaitu Pesantren Temboro dan Pabrik Sampoerna," ujar Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
Menindaklanjuti temuan itu, Gugus Tugas beserta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terus melacak orang-orang yang terlibat kontak dengan empat klaster tersebut.
Ia menilai seluruh elemen pemerintah di Jawa Timur telah bekerja sama secara baik. Hal itu terlihat dari koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jajaran TNI dan Polri yang dinilai rapi.
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan agar kurva penularan Covid-19 di Jawa Timur bisa melandai.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Dukungan dari pemerintah pusat berupa dua unit mobile polymerase chain reaction (PCR) laboratorium yang masing-masing berkapasitas empat mesin.
Kedua unit mobile PCR laboratorium itu bisa mengetes 800 spesimen dalam sehari.
"Kemudian ada tiga unit rumah sakit lapangan yang berupa tenda dengan fasilitas AC dan pendukung lainnya. Pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas telah menyalurkan dana operasional untuk rumah sakit lapangan sebesar Rp 10 miliar," lanjut Doni.
Provinsi Jawa Timur diketahui sempat menjadi provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi di Indonesia.
Penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi di Jawa Timur pernah terjadi dalam tiga hari berturut-turut, tepatnya terjadi pada rentang waktu Kamis (21/5/2020) hingga Sabtu (23/5/2020) lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M Fikser
Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, pada Kamis (21/5/2020) lalu, kasus baru Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 502 kasus.
Kemudian, Jumat (22/5/2020), kasus baru Covid-19 mencapai 131.
Setelah itu, terjadi penambahan 466 kasus baru Covid-19 di Jawa Timur hingga Sabtu (23/5/2020).
Dengan demikian apabila diakumulasikan, dalam tiga hari terakhir saja ada 1.099 kasus baru Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk ‘Kampung Wani Covid-19’ yang tersebar di seluruh RW se-Kota Surabaya
Cuitan seorang dokter dengan akun @cakasana di Twitter, yang membahas buruknya penanganan wabah corona di Surabaya, langsung menuai respons banyak pihak.
Salah satunya dari Rumah Sakit Royal Surabaya, tempat dokter tersebut bekerja.
Jubir RS Royal Surabaya dr Dewa Nyoman Sutanaya mengatakan, dokter pemilik akun @cakasanamerupakan salah satu dokter yang bertugas di IGD.
Dewa menjelaskan, pihak rumah sakit meminta maaf dan akan melakukan investigasi internal terhadap salah satu dokternya itu.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujar dia.
Sementara itu, Dewa mengatakan, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab atas pernyataan yang tengah menjadi viral di media sosial tersebut.
"Pihak Rumah Sakit Royal Surabaya tidak bertanggung jawab terhadap apa pun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya," kata dia.
Sementara itu, pihak rumah sakit juga telah memberi sanksi kepada yang bersangkutan sesuai peraturan dan prosedur di rumah sakit.
Dewa juga menegaskan, pernyataan bahwa Rumah Sakit Royal Surabaya tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya, dipastikan tidak benar.
Pernyataan tersebut adalah pendapat pribadi yang bersangkutan tanpa didukung data yang valid, menurut Dewa.
Kisah Ari Puspita Sari, perawat RS Royal Surabaya
Setelah menjadi viral, akun @cakasana membuat klarifikasi terkait pendapatnya itu di media sosial.
Dirinya menjelaskan, rumah sakit tempat dia bekerja telah mendapat bantuan APD, baik dari Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim.
Akun tersebut juga meminta maaf atas kesalahan informasi yang dia perbuat.
"Klarifikasi: Baru ngobrol sama orang RS dan saya dapat beberapa info akhirnya. Untuk di RS saya bekerja sendiri, kami dapat bantuan dari semua pihak (Pemkot, pemprov, dan pihak2 lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu). Untuk ini saya harus minta maaf. Ada kesalahan," tulis akun itu.
Profil Habib Umar Assegaf yang diduga melanggar PSBB di Tol Satelit Surabaya
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, memastikan, pihaknya telah membagikan sebanyak 82.651 buah APD kepada 50 rumah sakit rujukan dan non-rujukan serta Labkesda.
"Total ada 82.651 baju APD yang diberikan kepada 63 puskesmas, 50 RS rujukan dan non-rujukan serta Labkesda. Selain itu, kami juga bantu masker bedah, masker N95, face shield, sepatu booth, goggle, sarung tangan, ventilator, dan berbagai peralatan medis lainnya ke rumah sakit-rumah sakit itu," kata Fikser di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Rabu (27/5/2020).
Atas adanya cuitan dari @cakasana, Fikser mengaku prihatin dan menyayangkan hal itu.
Dirinya berharap yang bersangkutan datang langsung dan mengutarakan saran serta kritik terkait penanganan corona.
"Jadi, kami sangat menyayangkan kalau itu disampaikan di media sosial karena akhirnya akan menimbulkan persepsi atau pemahaman yang keliru di masyarakat. Kasihan yang terlibat di dalam penanganan ini begitu banyak orang, termasuk dari medis, teman-teman beliau juga,” kata dia.
Fikser memastikan, seluruh kegiatan penanganan wabah corona di Surabaya telah terdokumentasi dan tercatat dengan baik.
"Tapi yang pasti, kami memiliki data semua APD yang diterima oleh Pemkot, langsung hari itu juga didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit itu. Bahkan, Bu Wali Kota sendiri yang membaginya rata-rata sesuai kebutuhan dan kami ada bukti terimanya," ujar dia.
(Kompas.com/Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman)