Fotokita.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci penerapan normal baru.
Skenario new normal, atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19, kini menjadi tarik ulur.
Berbagai persiapan new normal tengah dilakukan pemerintah meski sejumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut.
Saat meninjau kesiapan new normal di Mal Summarecon, Bekasi, Selasa (26/5/2020), Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar Indonesia bisa segera memasuki fase normal baru.
Peraturan new normal yang akan diberlakukan, jarak antar karyawan minimal 1 meter.
Oleh sebab itu Presiden Jokowi mengerahkan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat.
Sebanyak 30 hingga 40 ribu personel TNI diterjunkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Mereka disebar di 1.800 titik keramaian seperti pasar dan mal. Jika efektif, pengerahan TNI dan Polri akan dilebarkan ke daerah-daerah lainnya.
Aturan normal baru di perkantoran dan industri telah diterbitkan Menkes Terawan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Isinya mengatur segala hal terkait pencegahan Covid-19 untuk pekerja dan di tempat kerja, baik semasa pemberlakuan PSBB maupun pasca-PSBB.
Pemerintah menyatakan ada tiga indikator yang dipertimbangkan untuk menerapkan normal baru.
Pertama, tingkat penularan atau Ro (reproductive number) harus di bawah 1 selama dua minggu berturut-turut.
Saat ini Ro secara nasional masih di angka 2,5. Artinya, satu orang bisa menularkan ke dua atau tiga orang.
Kedua, kapasitas tempat tidur rumah sakit dan IGD untuk pelayanan Covid-19 harus lebih besar dari jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan.
Terakhir, pengetesan setidaknya harus mencapai 3.500 tes per 1 juta penduduk. Saat ini jumlah tes Indonesia masih rendah, yakni 743 per 1 juta penduduk.
Masih jauh untuk mencapai angka 3.500 per 1 juta penduduk. Dengan kapasitas yang sudah meningkat hingga 10-12 ribu tes per hari pun masih butuh satu bulan untuk mencapai 1.800 tes per 1 juta penduduk secara nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bakal ada daerah yang menjadi percontohan skenario new normal.
Ia menyebut DKI telah memenuhi indikator untuk memulai fase tersebut.
Tarik ulur new normal juga tercermin dari rencana pembukaan kembali pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI merilis daftar pusat perbelanjaan yang kembali beroperasi pada 5 dan 8 Juni mendatang.
Alasannya, mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020, PSBB DKI hanya diperpanjang 14 hari sejak 22 Mei hingga 4 Juni 2020.
Ilustrasi new normal life usai corona.
Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan pembukaan mal pada Juni mendatang hanyalah imajinasi.
Ia mengatakan belum ada aturan mengenai berakhirnya masa PSBB di DKI.
"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni itu imajinasi, itu fiksi,"ujar Anies di sela peninjauan arus balik Lebaran 2020 di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5/2020).
"Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB (Jakarta) diakhiri," lanjutnya.
Bikin Ketar-ketir, Anies Baswedan Recanakan 2 Minggu Lagi Masyarakat Ibukota Bisa Hidup Normal, Aktivitas Usaha dan Pendidikan Dibuka Kembali
Menurut Anies, tanggal pembukaan kembali mal di Jakarta tidak bisa dipastikan begitu saja dan menunggu hasil evaluasi PSBB tahap ketiga.
"(Pembukaan mal mulai 5 Juni) tidak benar, itu tidak ada. Bahwa PSBB berakhir tanggal 4 (Juni) itu PSBB yang sekarang, tetapi PSBB bisa diperpanjang," katanya.
Anies mengatakan, PSBB di Jakarta yang berlaku hingga 4 Juni 2020 bisa saja kembali diperpanjang sesuai kebutuhan.
Sebab, hal itu bergantung pada kepatuhan masyarakat mengikuti aturan PSBB dalam rangka mengendalikan penularan Covid-19.
"Bisa diperpanjang, bisa juga berakhir. tetapi bukan tergantung pemerintah, bukan tergantung para ahli, tergantung perilaku kita semua," kata Anies Baswedan.
Ilustrasi. Penerapan new normal di sektor perdagangan.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.
"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Rabu (27/5/2020).
Jokowi menyebut, sosialisasi yang masif akan membuat masyarakat lebih memahami apa yang harus dilakukan saat beraktivitas di luar rumah.
Misalnya, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hingga soal larangan berkerumun. Hal itu untuk menghindari penularan virus corona atau Covid-19.
"Kalau sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva betul-betul bisa kita turunkan. Dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan," kata Jokowi.
Ilustrasi. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal.
Sementara itu, menurut Jokowi, pemerintah akan menempatkan personel TNI dan Polri di tempat-tempat umum.
Hal itu untuk memastikan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Untuk saat ini, gelar pasukan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Namun, menurut Jokowi, nantinya jumlah wilayah yang menerapkan new normal bisa bertambah.
Adapun penerapan new normal ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari Covid-19.
Jokowi meninjau persiapan new normal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, DKI Jakarta siap memasuki fase tatanan normal (new normal) setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di provinsi tersebut berakhir pada 4 Juni mendatang.
Selain itu, provinsi Jawa Barat yang bersebelahan dengan DKI juga siap setelah PSBB berakhir pada 29 Mei.
Hal itu disampaikan Airlangga berdasarkan data indeks penularan Covid-19 (R0) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Berdasarkan data R0 dari Bappenas, beberapa daerah sudah terindikasi siap yaitu, Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, DKI Jakarta sesudah tanggal 4 Juni nanti," kata Airlangga usai rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, Rabu (27/5/2020).
"Kemudian juga Jawa Barat ada beberapa daerah, Jawa Barat PSBB sampai tanggal 29 Mei," sambungnya.
R0 atau basic reproduction number menunjukkan daya tular penularan virus dari orang sakit ke orang yang sehat.
Jika R0 kurang dari satu, maka rata-rata orang yang terinfeksi akan menularkan kurang dari 1 orang.
Sebaliknya, apabila R0 diatas satu maka penyebaran virus corona masih tinggi.
Untuk daerah-daerah yang R0-nya kurang dari satu, Airlangga meminta kepala daerah dan Forkopimda menyusun protokol untuk uji coba sebelum kegiatan perkekonomian dibuka.
Protokol itu harus dikoordinasikan kepada Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Berikutnya tentu pra-kondisi dengan masyarakat perlu disiapkan agar masyarakat betul-betul bisa menjaga kedisiplinannya," ujarnya.
Dia menegaskan pentingnya TNI-Polri dikerahkan di tempat-tempat keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol new normal.
Hal ini juga untuk mencegah terjadinya gelombang kedua Covid-19. "Karena kalau terjadi secondary wave (gelombang kedua), maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali," kata Airlangga.