Fotokita.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memang sempat meminta masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.
Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid," kata Jokowi pada Jumat pekan lalu.
Kepala Negara menegaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis.
Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Jokowi sampaikan belasungkawa atas meninggalnya perawat RS Royal Surabaya Ari Puspita Sari bersama janin yang dikandung.
Kapasitas tes Covid-19 Indonesia memang sangat rendah dan tidak sepadan dengan jumlah penduduk.
Sebagai perbandingan, di antara lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia, kapasitas tes Indonesia paling rendah.
Berdasarkan data aktual Worldometers per Senin (18/5/2020), India dan Pakistan memeriksa 1,6 orang per 1.000 penduduk, Brazil memeriksa 3,4 orang per 1.000 penduduk, dan Amerika memeriksa 33 orang per 1.000 penduduk.
Jalan di kawasan Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 20 Mei 2020 pagi
Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk.
Di region Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negeri jiran Malaysia yang memeriksa 13 orang.
Presiden Joko Widodo rupanya turut mengamati kondisi pasar yang mulai ramai menjelang hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Padahal, pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) masih diterapkan untuk pencegahan virus corona yang menyebabkan Covid-19.
"Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan Hari Raya," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (19/5/2020).
Jokowi Tak Masalahkan Pasar Ramai Lagi Walau Corona Masih Menghantui
Jokowi pun tak mempermasalahkan keramaian di pasar tersebut selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.
"Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, pakai masker, petugas di lapangan betul-betul bertugas untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan secara terus-menerus," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan kunci keberhasilan dari pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah kedisiplinan semua pihak. Kemudian, masyarakat diminta disiplin untuk mencuci tangan, menjaga jarak yang aman, memakai masker, dan menghindari kerumunan dan keramaian atau konsentrasi massa.
"Saya minta protokol kesehatan betul-betul dipastikan di lapangan, terutama menjelang Idul Fitri dan pada saat nanti Idul Fitri," kata dia.
Jokowi mengatakan tak ada larangan ibadah.
Pakar kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany, menyebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki kuasa atas penyebaran Virus Corona.
Pandemi yang tengah menjadi momok di masyarakat itu menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat menekan angka penularannya.
Sehingga pemerintah tidak bisa dijadikan tempat menimpakan kesalahan karena penanggulangan tersebut membutuhkan peran serta masyarakat.
Hasbullah menyebutkan kedisiplinan masing-masing individu menjadi penting dalam penanggulangan Covid-19
Hal ini disampaikannya dalam tayanganIndonesia Lawyers Club, Selasa (19/5/2020).
Awalnya Hasbullah menyinggung mengenai kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melakukan penanggulangan secara ter-desentralisasi.
Penetapan tersebut didasarkan pada pemenuhan situasional yang beragam sesuai kondisi di Indonesia.
Meskipun dengan adanya kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dicanangkan, disinyalir tidak akan dapat segera menghambat penularan virus.
Namun penerapan kebijakan tersebut dapat dimaklumi mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang berbeda dengan negara lain.
"Siapa yang mau disalahin? saya kira tidak bisa juga bilang pemerintah kontrol semua nggak akan mungkin," kata Hasbullah.
"Karena penyakit ini bukan kewenangan pemerintah," sambungnya.
Hasbullah memberi contoh bila yang dihadapi saat ini adalah perang melawan musuh secara fisik, maka pemerintah akan bisa menyelesaikannya sendiri.
"Tapi ini musuhnya yang pindahnya dari manusia ke manusia, pemerintah tidak akan mungkin dengan remote kontrol kendalikan manusia," jelasnya.
Menurut Hasbullah, yang menjadi masalah di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang dinilai kurang memiliki kedisiplinan.
"Nah, problemnya kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan di Taiwan, di Korea, di China, di Jepang, yang masyarakatnya punya disiplin kuat, di kita tidak punya," terang Hasbullah.
Hasbullah menyebutkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sama dengan di Taiwan yang tidak menerapkan lockdown.
Namun Taiwan memiliki alat yang dapat menghambat penyebaran Virus Corona di negaranya, yaitu kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.
"Ada situasi yang menunjang mereka bisa mengendalikan karena ada disiplin masyarakatnya dan ada disiplin penegakan hukum," kata Hasbullah.
"Di kita dua-duanya ini lemah," pungkasnya.
Sebelumnya, Hasbullah menyinggung adanya perbedaan penanganan Virus Corona antara Indonesia, China dan Korea.
Ia menyoroti grafik tingkat penularan Korea dan China yang menanjak pada awal virus tersebut menyebar.
Namun grafik tersebut langsung mengalami penurunan setelah dua minggu.
Sementara itu, setelah dua bulan setengah Covid-19 muncul di Indonesia, grafik tingkat penularan masih saja menanjak.
Menurut Hasbullah, kebijakan di Indonesia dinilai kurang solid, karena berusaha mengakomodir berbagai macam aspek.
Ia menyebutkan kebijakan penanganan yang diambil pemerintah didasarkan pada keberagaman situasi yang terjadi di Indonesia.
"Sebuah kebijakan selalu saja kontroversial, makin banyak variasi yang dipertimbangkan, semakin kompleks peraturannya," tutur Hasbullah.
Ia lalu menyinggung kondisi penyebaran Virus Corona di Indonesia yang tak juga menurun setelah sekian bulan virus tersebut dilaporkan ada di Indonesia.
"Kita amati di Indonesia, sejak Virus Corona mulai muncul diumumkan tanggal 2 Maret sampai sekarang ini udah 2 bulan setengah, grafiknya masih naik," ujar Hasbullah.
Jangka waktu tersebut dirasa relatif lama jika dibandingkan dengan waktu penurunan grafik penyebaran Virus Corona di China dan Korea.
"Kalau kita belajar dari China, dua minggu grafik naik tinggi, sudah gitu turun, begitu juga di Korea."
Hasbullah mengatakan bahwa alasan menurunnya grafik tersebut lantaran di China dan Korea, kebijakan yang diambil pemerintahannya sangat tegas.
"Kenapa? di sana keberagaman tidak banyak menjadi pertimbangan untuk kebijakan," imbuhnya.
Pemerintah di negara yang telah berhasil menurunkan grafik penularan tersebut memberlakukan pembatasan yang ketat meskipun mendapat protes dari berbagai pihak.
Menurut Hasbullah, keputusan tersebut tetap harus dijalani meskipun berat, sebagai bayaran awal agar virus cepat menghilang.
"Jadi pemerintahnya segera lockdown tegas, jalanin, walaupun diprotes, walaupun berat, itu adalah biaya yang harus dibayar di waktu awal," jelas Hasbullah.
"Banyak, berat, tetapi cepet ilang," imbuhnya lagi.
Ia kemudian menyebutkan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia.
Hasbullah mengatakan bahwa pemerintah dari awal tidak berani tegas dalam mengambil keputusan karena takut adanya biaya besar yang harus dikorbankan.
"Kita dari awal takut biaya besar, biaya dalam artian bukan hanya uang, tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial," ujar Hasbullah.
Baca Juga: Sesumbar Mampu Sembuhkan Corona, Seorang Pemuka Agama Meninggal Lantaran Lakukan Tindakan Sepele Ini
Menurut Hasbullah, Indonesia terlalu banyak mempertimbangkan berbagai aspek sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak solid.
Ia mencontohkan adanya protes dari sejumlah pihak yang meminta diizinkan salat berjamaah, meminta pembatasan dilonggarkan dan bisnis tetap dapat berlangsung.
"Semua itu berusaha diakomodir, akibatnya kita tidak mempunyai kebijakan yang solid," tandasnya. (Kompas.com/Tribunnews.com)